Rupiah Melemah, IHSG Anjlok: Bukti Tata Kelola Fiskal Buruk
- account_circle Robi
- calendar_month Senin, 15 Jun 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak

Foto: materi Nailul Huda/tangkapan layar
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
INAnews.co.id, Jakarta– Direktur Ekonomi Digital CELIOS, Nailul Huda, menyebut pelemahan rupiah dan terpuruknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bukan sekadar dampak tekanan global, melainkan cerminan buruknya tata kelola fiskal pemerintah. Pernyataan itu disampaikannya dalam diskusi di kanal YouTube Mardani Ali Sera, Sabtu (13/6/2026).
Nailul menunjukkan bahwa hampir seluruh lembaga internasional, termasuk OECD, telah memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,7 persen untuk tahun 2026, dari sebelumnya 4,8 persen. Namun pemerintah dinilai bersikap defensive dan tidak mengakui realitas yang dirasakan masyarakat bawah.
“Pemerintah bilang ekonomi tumbuh, tapi ekonomi masyarakat di bawah tidak tumbuh. Inilah yang membuat masyarakat marah,” ujarnya.
Rupiah Tembus 18.000, Lemah Juga terhadap Ringgit dan Dolar Singapura
Nilai tukar rupiah tercatat sempat menembus Rp18.000 per dolar AS, level terlemah dalam era pemerintahan Presiden Prabowo. Lebih mengkhawatirkan, pelemahan tidak hanya terjadi terhadap dolar AS. Rupiah juga tertekan terhadap ringgit Malaysia dan dolar Singapura, dua mata uang yang justru menguat di tengah tekanan global.
“Ini bukan soal dolar yang kuat, tapi soal pengelolaan tata kelola fiskal kita yang sangat buruk,” tegas Nailul.
Ia mencatat bahwa Bank Indonesia telah melakukan operasi pasar senilai 10 miliar dolar AS sejak Januari hingga Mei, serta menaikkan suku bunga acuan dua kali hingga mencapai 5,5 persen. Namun langkah-langkah itu belum mampu membalik tren pelemahan rupiah secara signifikan.
Faktor lain yang memperparah tekanan adalah menyempitnya selisih imbal hasil (yield gap) antara Surat Berharga Negara (SBN) Indonesia dengan obligasi Pemerintah AS (US Treasury). Yield Treasury AS kini berada di kisaran 4,7–5 persen, sementara SBN Indonesia di kisaran 7–7,5 persen—selisih yang kian tipis sehingga mendorong arus modal kembali ke Amerika Serikat.
Anomali Yield SBN: Kekhawatiran Jangka Pendek Melampaui Jangka Panjang
Nailul juga menyoroti anomali pada pasar SBN. Lazimnya, yield obligasi jangka pendek lebih rendah dari jangka panjang karena ketidakpastiannya lebih kecil. Namun saat ini, yield SBN bertenor 1 tahun hampir menyamai yield SBN bertenor 10 tahun.
“Ini anomali. Artinya kekhawatiran investor terhadap kondisi fiskal jangka pendek jauh lebih tinggi dibanding jangka panjang,” jelasnya.
IHSG Minus 7,39 Persen sejak Awal Tahun
Di pasar saham, IHSG mencatat pelemahan 7,39 persen sejak awal tahun 2026. Posisi ini kontras dengan sejumlah indeks global yang justru menguat, seperti Nikkei, FTSE 100, dan DAX.
Kenaikan IHSG dalam sepekan terakhir, sekitar 11 persen, disebut Nailul bukan mencerminkan perbaikan fundamental. Penguatan itu ditopang oleh kebijakan “beduk saham” BUMN, yakni mendorong BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan membeli saham-saham BUMN. Saham bank Himbara seperti BRI dan BNI pun terkerek naik.
“Ini seperti paracetamol. Menenangkan, tapi tidak mengobati penyakit sesungguhnya,” kritiknya.
Nailul juga mencatat derasnya arus jual investor asing di pasar saham domestik, di mana posisi beli bersih (net buy) asing terus negatif, menandakan capital outflow yang belum berhenti.
Program MBG Dinilai Tak Tepat Sasaran dan Picu Risiko Fiskal
Nailul turut mengkritik program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dianggap memperburuk risiko fiskal. Berdasarkan data yang ia paparkan, penempatan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) justru tidak berkorelasi dengan wilayah dengan angka stunting dan gizi buruk tertinggi.
“Semakin tinggi stunting, semakin sedikit keberadaan SPPG. Ini yang membuat program ini tidak dilakukan dengan pruden,” tegasnya.
Program MBG disebut memunculkan kekhawatiran investor internasional terhadap potensi defisit anggaran yang melampaui batas tiga persen, yang pada akhirnya turut memicu capital outflow dan menekan rupiah.
Desakan Moratorium MBG
Menutup pernyataannya, Nailul mendesak pemerintah untuk segera memperbaiki tata kelola, memberantas korupsi, dan membuat kebijakan yang prudent.
“Kita perlu terus bersuara: moratorium MBG untuk kesehatan fiskal yang lebih baik. Kebijakan pemerintah sekarang sangat buruk dan perlu diganti,” pungkasnya.
- Penulis: Robi
