NEWS UPDATE
dark_mode
Top Tags

Rupiah Melemah, IHSG Anjlok: Bukti Tata Kelola Fiskal Buruk

  • account_circle Robi
  • calendar_month Senin, 15 Jun 2026
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

INAnews.co.id, Jakarta– Direktur Ekonomi Digital CELIOS, Nailul Huda, menyebut pelemahan rupiah dan terpuruknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bukan sekadar dampak tekanan global, melainkan cerminan buruknya tata kelola fiskal pemerintah. Pernyataan itu disampaikannya dalam diskusi di kanal YouTube Mardani Ali Sera, Sabtu (13/6/2026).

Nailul menunjukkan bahwa hampir seluruh lembaga internasional, termasuk OECD, telah memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,7 persen untuk tahun 2026, dari sebelumnya 4,8 persen. Namun pemerintah dinilai bersikap defensive dan tidak mengakui realitas yang dirasakan masyarakat bawah.

“Pemerintah bilang ekonomi tumbuh, tapi ekonomi masyarakat di bawah tidak tumbuh. Inilah yang membuat masyarakat marah,” ujarnya.

Rupiah Tembus 18.000, Lemah Juga terhadap Ringgit dan Dolar Singapura

Nilai tukar rupiah tercatat sempat menembus Rp18.000 per dolar AS, level terlemah dalam era pemerintahan Presiden Prabowo. Lebih mengkhawatirkan, pelemahan tidak hanya terjadi terhadap dolar AS. Rupiah juga tertekan terhadap ringgit Malaysia dan dolar Singapura, dua mata uang yang justru menguat di tengah tekanan global.

“Ini bukan soal dolar yang kuat, tapi soal pengelolaan tata kelola fiskal kita yang sangat buruk,” tegas Nailul.

Ia mencatat bahwa Bank Indonesia telah melakukan operasi pasar senilai 10 miliar dolar AS sejak Januari hingga Mei, serta menaikkan suku bunga acuan dua kali hingga mencapai 5,5 persen. Namun langkah-langkah itu belum mampu membalik tren pelemahan rupiah secara signifikan.

Faktor lain yang memperparah tekanan adalah menyempitnya selisih imbal hasil (yield gap) antara Surat Berharga Negara (SBN) Indonesia dengan obligasi Pemerintah AS (US Treasury). Yield Treasury AS kini berada di kisaran 4,7–5 persen, sementara SBN Indonesia di kisaran 7–7,5 persen—selisih yang kian tipis sehingga mendorong arus modal kembali ke Amerika Serikat.

Anomali Yield SBN: Kekhawatiran Jangka Pendek Melampaui Jangka Panjang

Nailul juga menyoroti anomali pada pasar SBN. Lazimnya, yield obligasi jangka pendek lebih rendah dari jangka panjang karena ketidakpastiannya lebih kecil. Namun saat ini, yield SBN bertenor 1 tahun hampir menyamai yield SBN bertenor 10 tahun.

“Ini anomali. Artinya kekhawatiran investor terhadap kondisi fiskal jangka pendek jauh lebih tinggi dibanding jangka panjang,” jelasnya.

IHSG Minus 7,39 Persen sejak Awal Tahun

Di pasar saham, IHSG mencatat pelemahan 7,39 persen sejak awal tahun 2026. Posisi ini kontras dengan sejumlah indeks global yang justru menguat, seperti Nikkei, FTSE 100, dan DAX.

Kenaikan IHSG dalam sepekan terakhir, sekitar 11 persen, disebut Nailul bukan mencerminkan perbaikan fundamental. Penguatan itu ditopang oleh kebijakan “beduk saham” BUMN, yakni mendorong BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan membeli saham-saham BUMN. Saham bank Himbara seperti BRI dan BNI pun terkerek naik.

“Ini seperti paracetamol. Menenangkan, tapi tidak mengobati penyakit sesungguhnya,” kritiknya.

Nailul juga mencatat derasnya arus jual investor asing di pasar saham domestik, di mana posisi beli bersih (net buy) asing terus negatif, menandakan capital outflow yang belum berhenti.

Program MBG Dinilai Tak Tepat Sasaran dan Picu Risiko Fiskal

Nailul turut mengkritik program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dianggap memperburuk risiko fiskal. Berdasarkan data yang ia paparkan, penempatan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) justru tidak berkorelasi dengan wilayah dengan angka stunting dan gizi buruk tertinggi.

“Semakin tinggi stunting, semakin sedikit keberadaan SPPG. Ini yang membuat program ini tidak dilakukan dengan pruden,” tegasnya.

Program MBG disebut memunculkan kekhawatiran investor internasional terhadap potensi defisit anggaran yang melampaui batas tiga persen, yang pada akhirnya turut memicu capital outflow dan menekan rupiah.

Desakan Moratorium MBG

Menutup pernyataannya, Nailul mendesak pemerintah untuk segera memperbaiki tata kelola, memberantas korupsi, dan membuat kebijakan yang prudent.

“Kita perlu terus bersuara: moratorium MBG untuk kesehatan fiskal yang lebih baik. Kebijakan pemerintah sekarang sangat buruk dan perlu diganti,” pungkasnya.

  • Penulis: Robi

Baca Juga

  • LBH Gugat RUPTL Pertahankan Batu Bara

    LBH Gugat RUPTL Pertahankan Batu Bara

    • calendar_month Kamis, 9 Jul 2026
    • account_circle Robi
    • 0Komentar

    INAnews.co.id, Jakarta- LBH Jakarta bersama empat warga negara, Trend Asia, WALHI, dan Greenpeace menggugat Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pengacara Publik LBH Jakarta, Daniel Winarta, mengatakan gugatan ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) karena mengesahkan RUPTL yang dinilai bertentangan dengan komitmen transisi energi […]

  • Soal Revisi UU KPK, Ini Tanggapan Presiden Jokowi

    Soal Revisi UU KPK, Ini Tanggapan Presiden Jokowi

    • calendar_month Minggu, 8 Sep 2019
    • account_circle Adin
    • 0Komentar

    INAnewsTV, Boyolali – Presiden Joko Widodo hingga kini masih belum melihat isi dari revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) yang diusulkan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Meski demikian, Kepala Negara berharap agar DPR memiliki semangat yang sama untuk memperkuat KPK. “Saya kira kita harapkan DPR juga […]

  • BNI Syariah Gelar Serangkaian Kegiatan dan Promo Selama Ramadhan

    BNI Syariah Gelar Serangkaian Kegiatan dan Promo Selama Ramadhan

    • calendar_month Sabtu, 2 Mei 2020
    • account_circle S Edy
    • 0Komentar

    INAnews.co.id, Jakarta–BNI Syariah senantiasa berkomitmen untuk menjadi Hasanah Banking Partner bagi para nasabah dan masyarakat.

  • Kebingungan Kepala Daerah: Tunduk ke Pemerintah atau Ketua Partai?

    Kebingungan Kepala Daerah: Tunduk ke Pemerintah atau Ketua Partai?

    • calendar_month Kamis, 30 Okt 2025
    • account_circle Robi
    • 0Komentar

    INAnews.co.id, Jakarta– Konflik kepentingan kepala daerah menjadi sorotan serius dalam wawancara Prof. Hikmahanto Juwana dengan Helmi Yahya (27/10/2025). Guru besar hukum UI ini mengungkap dilema yang dihadapi bupati, wali kota, dan gubernur dalam menjalankan tugasnya. “Sekarang itu kan ada dualisme. Di satu sisi dia harus tunduk dengan pemerintah pusat misalnya, tapi di sisi lain ketua […]

  • Grab disuntik dana segar Rp. 2,1 Triliyun dari Yamaha Motor

    Grab disuntik dana segar Rp. 2,1 Triliyun dari Yamaha Motor

    • calendar_month Kamis, 13 Des 2018
    • account_circle Helmi Romdhoni
    • 0Komentar

    INAnews.co.id, Jakarta – Grab melalui keterangan resminya umumkan investasi dana segar dari Yamaha Motor sebesar US$150 juta atau sekitar Rp2,1 triliun. Selain memberikan investasi berupa uang, perusahaan otomotif asal Jepang ini juga akan lakukan kerja sama kolaboratif layanan roda dua di Asia Tenggara.

  • Mini-Projector LED Portabel Bebas Kabel BenQ Hadirkan Hiburan yang Menunjang Gaya Hidup Masa Kini

    Mini-Projector LED Portabel Bebas Kabel BenQ Hadirkan Hiburan yang Menunjang Gaya Hidup Masa Kini

    • calendar_month Jumat, 27 Mar 2020
    • account_circle S Edy
    • 0Komentar

    INAnews.co.id, Jakarta – BenQ merek proyektor DLP No. 1 di dunia, hari ini memperkenalkan GVI yang merupakan Mini-Projector LED Portabel, sebuah cara baru bagi para trendsetter gaya hidup digital untuk menikmati hiburan pada layar besar tanpa berurusan dengan kabel atau ukuran proyektor yang besar. Bentuk proyektor yang kompak dan ringan serta dioperasikan dengan menggunakan baterai […]

expand_less