Buruh Ancam Aksi Massa Jika Tuntutan Ini Diabaikan DPR dan Pemerintah
- account_circle Robi
- calendar_month Kamis, 3 Sep 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak
Foto: dok. ist
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
INAnews.co.id, Jakarta– Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia melayangkan peringatan keras kepada Presiden, DPR, dan pemerintah agar tidak melunakkan substansi RUU Pelindungan Ketenagakerjaan demi kepentingan pengusaha saat pembahasan berlangsung, dengan ancaman menggelar aksi massa nasional jika tuntutan mereka terus diabaikan.
Koalisi menyampaikan lima tuntutan kepada pihak berbeda: Presiden RI, ketua-ketua partai politik dan fraksi DPR, Panja Komisi IX, Menteri Ketenagakerjaan, serta seluruh pemangku kepentingan termasuk Apindo dan Kadin.
Kepada Panja Komisi IX, koalisi mendesak agar substansi yang belum mengakomodasi tuntutan mereka dibuka kembali. “Harmonisasi bukan kitab suci. Yang harus dipertahankan adalah kepentingan rakyat pekerja dan mandat konstitusi,” tegas mereka dalam keterangan bersama, Rabu (2/9/2026).
Koalisi menutup pernyataan dengan peringatan tegas soal kemungkinan eskalasi. “Kami telah memilih jalan dialog… Kami telah memberikan kesempatan kepada negara untuk memperbaiki sistem ketenagakerjaan. Tetapi kesabaran buruh bukan berarti ketundukan buruh,” tulis mereka.
Mereka menegaskan kesiapan untuk turun ke jalan secara nasional bila tuntutan tak digubris. “Kami tidak akan diam… Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia siap menggelar aksi massa nasional dengan kekuatan yang lebih besar. Ini bukan ancaman kosong, ini adalah konsekuensi dari kegagalan negara mendengar suara serikat pekerja/buruh,” pungkas pernyataan tersebut, yang ditandatangani oleh presidium 18 konfederasi/federasi buruh pada 2 September 2026.
- Penulis: Robi
Saat ini belum ada komentar