Ekonom INDEF: Program MBG dan Kopdes Perlu Libatkan Daerah
- account_circle Robi
- calendar_month Selasa, 15 Sep 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak
Foto; dok. ist
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
INAnews.co.id, Jakarta– Sejumlah penolakan daerah terhadap program strategis nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) disebut Rizal Taufikurrahman sebagai akibat dari lemahnya sinkronisasi antara pusat dan daerah, bukan semata soal substansi programnya.
“Selama ini program prioritas nasional seperti MBG dan KDMP sinkronisasinya dengan daerah tidak optimal,” ujar Rizal, di kanal YouTube resmi INDEF (Watch on Economic), diunggah Senin (14/9/2026).
Ia menilai daerah semestinya dilibatkan bukan hanya sebagai pelaksana distribusi, melainkan juga dalam menentukan sasaran program agar lebih tepat guna, mengingat pemerintah daerah yang paling memahami kondisi masyarakatnya.
“Daerah yang lebih paham siapa yang berhak, siapa yang tidak berhak,” katanya.
Meski demikian, Rizal menegaskan bahwa status program strategis nasional membuat daerah tetap wajib menjalankannya, terlepas dari ada tidaknya penolakan di lapangan.
“Ini program strategis nasional, nolak tidak nolak ini harus dilakukan, mau tidak mau,” ujarnya.
Menurutnya, solusi ke depan bukan menghentikan program, melainkan memperbaiki tata kelola dan memperkuat pelibatan daerah, baik dari sisi perluasan basis ekonomi, basis penerimaan, maupun peningkatan kinerja pelaku usaha lokal.
“Problemnya ini sebenarnya bukan di program, tetapi bagaimana tata kelola program ini supaya nyampai, dan secara teknis tidak memunculkan kasus-kasus seperti sekarang,” katanya.
Ia menambahkan, program semacam MBG sejatinya memiliki tujuan mulia menekan stunting dan memenuhi gizi anak sekolah, sehingga yang perlu dievaluasi secara menyeluruh adalah tata kelola pelaksanaannya, bukan keberlanjutan programnya.
- Penulis: Robi
Saat ini belum ada komentar