Prabowo Puji SBY Dikomentari Pengamat
- account_circle Robi
- calendar_month Jumat, 11 Sep 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak
Foto: Adi Prayitno/tangkapan layar
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
INAnews.co.id, Jakarta– Pujian Presiden Prabowo Subianto kepada Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam malam puncak perayaan ulang tahun Partai Demokrat di Senayan, Rabu (9/9/2026) malam, menuai sorotan dari kalangan pengamat politik. Prabowo menyebut SBY sebagai sosok yang memiliki keinginan mengabdi kepada bangsa dan negara lewat jalur mendirikan partai politik.
Pengamat politik Adi Prayitno menilai pernyataan tersebut menarik untuk dibedah lebih jauh. Dalam unggahan di kanal YouTube pribadinya, Kamis (10/9/2026), Adi menyoroti setidaknya dua hal penting dari pujian Prabowo tersebut.
Menurut Adi, sikap Prabowo memuji SBY bukan hal baru, melainkan bagian dari kecenderungan politik yang sudah lama ia tunjukkan. Adi menyebut Prabowo kerap memberikan apresiasi kepada para mantan presiden, baik SBY, Joko Widodo, maupun Megawati Soekarnoputri.
“Ini menegaskan bahwa mazhab politik Prabowo Subianto itu adalah merawat hubungan politik dengan semua mantan-mantan presiden terdahulunya,” kata Adi.
Ia menambahkan bahwa pola ini konsisten: setiap bertemu SBY, Jokowi, maupun Megawati, Prabowo selalu menonjolkan sisi-sisi positif dan kontribusi masing-masing tokoh bagi bangsa.
Poin kedua yang disoroti Adi adalah kesamaan jalur politik antara Prabowo dan SBY: keduanya sama-sama pensiun dari militer sebelum mendirikan partai politik masing-masing, SBY dengan Partai Demokrat, Prabowo dengan Partai Gerindra, dan pada akhirnya sama-sama terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia.
Adi menjelaskan bahwa dalam sistem politik Indonesia, partai politik menjadi instrumen yang hampir tidak terhindarkan bagi siapa pun yang ingin memperjuangkan gagasan besar hingga level kekuasaan, karena Undang-Undang Pemilu mensyaratkan calon presiden dan wakil presiden diusung oleh partai atau gabungan partai politik.
“Jadi siapapun yang bermimpi untuk menjadi presiden dan wakil presiden wajib hukumnya harus mendirikan atau menjadi bagian dari partai politik,” ujarnya.
Ia mencatat hal serupa juga berlaku untuk jabatan-jabatan strategis lain, mulai dari pemilihan legislatif hingga pemilihan kepala daerah, yang mayoritas dimenangkan calon dari partai atau gabungan partai politik, meski jalur perseorangan tetap dimungkinkan di Pilkada.
Menariknya, Adi juga menyoroti adanya paradoks di tengah masyarakat. Berdasarkan survei yang disebutnya dilakukan pada Juli–Agustus 2026, tingkat identitas kepartaian (party ID) masyarakat Indonesia hanya berkisar 15 persen.
“Itu menegaskan ada sesuatu yang sifatnya paradoksal, saling bertabrakan,” kata Adi, merujuk pada kesenjangan antara dominasi partai politik dalam menentukan jabatan-jabatan strategis dengan rendahnya kedekatan emosional publik terhadap partai.
Ia menyebut kondisi ini sebagai bentuk “alergi” sebagian masyarakat terhadap partai politik, meski di sisi lain partai tetap menjadi kunci pengendali hampir seluruh proses politik strategis di Indonesia, mulai dari Pilpres, Pileg, Pilkada, hingga pengisian jabatan seperti komisioner KPU dan Bawaslu yang dipilih DPR.
Adi juga mengulas panjangnya perjalanan politik Prabowo hingga akhirnya menjabat presiden. Ia mencatat Prabowo sempat kalah dalam konvensi calon presiden Partai Golkar pada 2004, lalu mendirikan Gerindra pada 2008, maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Megawati pada 2009, dan kembali maju sebagai calon presiden pada 2014 dan 2019, namun selalu kalah, sebelum akhirnya terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia pada Pilpres 2024.
“Panjang sekali cita-cita itu dan diwujudkan melalui mendirikan partai politik,” ujar Adi menutup analisisnya.
- Penulis: Robi
Saat ini belum ada komentar