NEWS UPDATE
dark_mode
Top Tags

Alasan Politik Indonesia Rangkul Partai Kalah usai Pemilu Diungkap Pengamat

  • account_circle Robi
  • calendar_month Kamis, 8 Okt 2026
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

INAnews.co.id, Jakarta- Pengamat politik Adi Prayitno menilai tradisi politik Indonesia yang cenderung merangkul partai-partai yang kalah setelah pemilu dipengaruhi tiga faktor utama: sistem presidensial dengan multipartai ekstrem, budaya politik persahabatan, dan latar belakang pribadi presiden. Penjelasan itu disampaikan Adi melalui kanal YouTube-nya yang diunggah Rabu (7/10/2026).

Adi menjawab pertanyaan publik yang mempersoalkan fungsi pemilu jika pihak yang kalah dalam pemilihan presiden akhirnya diajak masuk koalisi dan ikut menikmati kekuasaan. Menurut dia, hal itu perlu dijelaskan secara politik dan akademik, termasuk dalam konteks pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Faktor pertama adalah sistem presidensial multipartai ekstrem. Dengan banyaknya partai, kata Adi, presiden terpilih membutuhkan kerja sama dari banyak pemangku kepentingan agar kebijakan strategisnya tidak menghadapi resistensi besar.

“Kalau partai-partai yang jumlahnya banyak itu dibiarkan di luar dan tidak diajak koalisi, presiden petahana tentu cenderung menghadapi resistensi dan oposisi yang besar,” ujarnya.

Ia membandingkan kondisi ini dengan Amerika Serikat yang hanya memiliki dua partai besar, yakni Demokrat dan Republik. Di sana berlaku prinsip “pemenang mengambil semuanya” (winner takes all), sementara pihak yang kalah berada di luar kekuasaan untuk menjalankan fungsi pengawasan.

“Negara kita tidak mengenal konsep winner takes all, di mana pemenang mengambil seluruh kabinet dan seluruh kekuasaan politik. Yang ada justru kecenderungan membagi kekuasaan,” kata Adi.

Faktor kedua adalah civic culture atau budaya demokrasi yang berlaku di Indonesia. Adi menyebut politik di Tanah Air adalah politik persahabatan, karena para elite partai umumnya saling mengenal dan pernah bekerja sama.

Ia mencontohkan Prabowo yang memiliki hubungan baik dengan Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Joko Widodo (Jokowi), Zulkifli Hasan, Muhaimin Iskandar, hingga Surya Paloh. Prabowo dan Megawati pernah berpasangan dalam Pilpres 2009, dengan Megawati sebagai calon presiden dan Prabowo sebagai calon wakil presiden.

“Meski di tiga pilpres berikutnya PDIP dan Pak Prabowo berhadap-hadapan, setelah pemilu selesai hubungan politik keduanya tetap baik-baik saja,” ujar Adi.

Faktor ketiga, menurut Adi, tidak terlepas dari latar belakang pribadi presiden. Prabowo yang berlatar belakang militer disebut memiliki cara pandang kerja sama dan merangkul semua pihak, sebagaimana dikenal dalam literatur politik.

“Satu musuh itu terlalu banyak, seribu kawan masih terlalu sedikit,” kata Adi menggambarkan pola pikir tersebut.

Ia menilai hal itu tecermin dalam “kabinet pelangi” Prabowo yang cukup besar. Adi juga menyinggung tim yang baru dilantik Prabowo, yang mencakup perwakilan tokoh agama, intelektual, pengusaha, akademisi, dan unsur partai politik. Di dalamnya terdapat figur yang dianggap dekat dengan PDIP seperti BG, sosok dekat Jokowi seperti Pratikno, serta figur yang dekat dengan SBY seperti Karwo. Istri Gus Dur juga disebut ada di dalamnya.

Adi menambahkan, Prabowo kerap menyatakan bahwa mengelola bangsa besar seperti Indonesia membutuhkan kerja sama dan gotong royong. Prabowo, kata dia, juga pernah menyebut membutuhkan masukan dari para mantan presiden, yakni Jokowi, SBY, dan Megawati.

“Kalau presiden-presiden terdahulu masih hidup, Pak Prabowo bahkan bilang akan mengunjungi mereka untuk meminta masukan,” tutur Adi.

Adi mengakui bahwa presiden sebelumnya juga tidak sepenuhnya merangkul semua pihak. Pada era Jokowi, Demokrat dan PKS berada di oposisi, meski setahun sebelum masa jabatan berakhir Jokowi merangkul Demokrat. Pada era SBY, PDIP dan Gerindra (pada 2009) berada di luar pemerintahan.

Namun, kata Adi, Prabowo cenderung ingin merangkul seluruh partai politik, termasuk yang pernah berhadapan dengannya. PDIP, menurut dia, juga diajak bergabung dalam koalisi pemerintah, tetapi memilih tetap berada di luar kekuasaan dan berperan sebagai penyeimbang.

“Kalau PDIP bersedia bergabung, itu akan semakin menegaskan bahwa seluruh kekuatan politik di negara kita dirangkul dan diajak bekerja sama,” ujarnya.

Menurut Adi, tiga hal tersebut penting dipahami untuk mengerti anatomi dan struktur kekuasaan di Indonesia, khususnya terkait pembentukan koalisi besar oleh seorang presiden.

  • Penulis: Robi

Komentar Anda (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

expand_less