NEWS UPDATE
dark_mode
Top Tags

Celios: Anggaran Pertahanan Kebal Efisiensi, Ekonomi Rakyat Tergeser

  • account_circle Robi
  • calendar_month Minggu, 18 Okt 2026
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

INAnews.co.id, Jakarta- Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menilai pendekatan dan keterlibatan aktor militer dalam pemerintahan Prabowo-Gibran kian dalam masuk ke ranah ekonomi sipil. Menurut dia, hal itu terbaca jelas dari struktur anggaran negara, yang dampaknya mengancam produktivitas dan daya beli masyarakat.

Hal itu disampaikan Nailul dalam podcast YLBHI bertema “Menyelamatkan Republik dari Cengkeraman Loreng”, yang diunggah Jumat (16/10/2026). Diskusi dipandu Ketua YLBHI Arif Maulana dan digelar bersamaan dengan peluncuran laporan YLBHI berjudul Republik dalam Cengkeraman Loreng pada 5 Oktober 2026, menjelang peringatan Hari TNI.

Ahli dan Publik Berbeda Persepsi

Nailul merujuk laporan Celios tentang rapor dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Laporan itu memuat dua sisi, yakni pendapat ahli dan pendapat masyarakat.

“Memang kalau pendapat ahli itu 80 persen menyatakan bahwa ada peningkatan dari peran militer di ranah sipil, di masyarakat itu 51 persen,” kata Nailul.

Ia menduga selisih itu muncul karena publik belum banyak mengetahui detail kebijakan. Masyarakat, katanya, tidak terlalu memahami soal anggaran, isi Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang melibatkan militer, ataupun nota kesepahaman (MoU) dengan militer.

“Perspektif ahli itu lebih luas dan lebih dalam soal itu,” ujarnya.

Anggaran Pertahanan “Tak Tersentuh Efisiensi”

Nailul menegaskan, anggaran adalah dokumen yang paling jujur untuk membaca prioritas pemerintah. “Anggaran itu enggak pernah bohong. Itu dokumen yang menyajikan apa yang dikonsumsi atau dikeluarkan oleh pemerintah, termasuk per kementerian,” katanya.

Menurut Celios, anggaran pertahanan merupakan pos yang tidak tersentuh kebijakan efisiensi. Ia mencontohkan tahun 2025, ketika pagu anggaran pertahanan sekitar Rp166 triliun, tetapi realisasinya jauh melebihi angka itu, padahal ada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mewajibkan efisiensi.

“Alih-alih efisiensi, dia justru meningkat,” kata Nailul. Ia membenarkan data yang sebelumnya dipaparkan perwakilan YLBHI bahwa realisasi anggaran melonjak 2,1 kali lipat dari pagu awal.

Pertahanan 25 Kali Lipat Anggaran Lingkungan

Nailul juga membandingkan anggaran fungsi pertahanan dengan sektor sipil pada 2026. Ia menekankan bahwa yang dibandingkan adalah fungsi pertahanan, yang mencakup Kementerian Pertahanan maupun non-Kementerian Pertahanan.

“Fungsi pertahanan itu 25 kali lebih besar dibandingkan dengan dana untuk perlindungan lingkungan hidup,” ujarnya. Untuk kesehatan, anggarannya sekitar Rp150 triliun, sedangkan fungsi pertahanan Rp337 triliun, atau lebih dari dua kali lipat.

Ia menambahkan, belanja modal yang menjadi penggerak ekonomi juga jauh lebih kecil dibanding anggaran pertahanan. “Dari sisi anggaran pun sudah kelihatan bagaimana pemerintah sekarang memprioritaskan pertahanan, alih-alih memprioritaskan anggaran lainnya,” kata Nailul.

Ia mengaitkannya dengan penanganan bencana. Menurut dia, anggaran pemulihan ekonomi pascabencana relatif kecil, dan anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) jauh lebih rendah. “Pemerintah sekarang ini tidak mempunyai prioritas terhadap hal-hal yang sifatnya basic bagi masyarakat, seperti kesehatan,” ujarnya.

Dana BUN dan Persoalan Akuntabilitas

Nailul menyebut sebagian besar dana pertahanan masuk melalui pos Bendahara Umum Negara (BUN), yakni dana cadangan yang peruntukannya bisa lebih fleksibel. Pos ini, katanya, dipakai antara lain untuk pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista).

“Itu dana cadangan yang peruntukannya bisa kita bilang bebas,” kata Nailul. Ia menilai skema tersebut berkaitan erat dengan akuntabilitas. “Artinya memang ada yang bisa kita bilang ditutupi dari penggunaan anggaran,” ujarnya.

Dalam pandangannya, pola tersebut mempersempit ruang publik untuk mengintervensi anggaran sejak awal. “Kalau di awal kita bisa punya ruang intervensi. Tapi cara bermain militer itu banyak dialihkan ke dana BUN,” katanya.

Food Estate dan Ekonomi Masyarakat Tersingkir

Terkait proyek pangan, Nailul menyebut keterlibatan militer dalam food estate sangat tinggi dan berdampak pada ekonomi masyarakat setempat.

“Food estate itu dari sisi militer sangat tinggi banget, dan itu akhirnya menyingkirkan ekonomi yang sudah dibangun oleh masyarakat,” katanya.

Ia memerinci dampak berjenjang. Dalam jangka pendek, pergeseran anggaran akan menyedot dana sektor pertanian dan sektor lain ke area nonekonomi. Produksi masyarakat juga tergeser. “Yang tadinya mereka bisa memperoleh sesuatu dari hutan, jadi tidak bisa,” ujarnya.

Celios, kata Nailul, juga menemukan bahwa setelah food estate dibangun, manfaat bagi warga tidak lebih baik dibanding saat kawasan itu masih berupa hutan. Dalam jangka menengah dan panjang, masyarakat akan kehilangan produktivitas dan pendapatan, yang pada akhirnya menekan daya beli.

Kebijakan Tanpa Hitungan Untung-Rugi

Nailul mengkritik cara kebijakan publik diambil. Menurutnya, kebijakan publik adalah pilihan yang semestinya diukur dari manfaatnya, tetapi kini justru dinilai lebih menguntungkan segelintir pihak, terutama dari kalangan militer.

Ia mencontohkan lahan milik Kementerian Pertahanan di Gunung Mas, Kalimantan Tengah, yang ditanami singkong. “Keputusan dia menanam singkong dan sebagainya itu tidak didasarkan lagi pada cost and benefit. Yang penting saya menanam di situ. Enggak ada data sama sekali,” kata Nailul.

Contoh lain adalah Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Menurut Nailul, lahan di sana sudah ditanami dan dikelola Kementerian Pertanian dengan baik, tetapi kemudian diambil alih untuk program food estate yang tidak berjalan. “Ini artinya pengambilalihan, dan memang tidak dilakukan dengan baik,” ujarnya.

Ia menilai sebagian besar dana pertahanan, yang disebutnya mencapai ratusan triliun rupiah, dipakai untuk kebutuhan yang bernuansa militeristik, seperti modernisasi alutsista dan sarana-prasarana. “Alutsista itu kan impor. Manfaat ekonominya apa?” katanya.

Data Ekonomi dan Peran Militer

Nailul juga menyatakan kekhawatiran terhadap akurasi data ekonomi. Ia menyebut adanya surat dari Kementerian Pertahanan yang meminta kawasan ekonomi khusus (KEK) menyetorkan data ke Badan Pusat Statistik (BPS) sebelum pengumuman pertumbuhan ekonomi triwulan II 2025, yang menurutnya bertujuan menaikkan produk domestik bruto (PDB).

“Kemudian enggak dilakukan penghitungan mundur. Yang jadi, data kita sekarang salah,” kata Nailul. Ia mengibaratkan data sebagai cermin. “Dengan hadirnya militer, cermin itu bisa mengubah orang bangun tidur menjadi seperti mau kondangan. Artinya cermin itu tidak berfungsi dengan baik,” ujarnya.

(Catatan redaksi: klaim mengenai surat tersebut merupakan pernyataan narasumber dan perlu dikonfirmasi kepada Kementerian Pertahanan dan BPS.)

Ekonomi “Dipindah”, Bukan Bertumbuh

Menanggapi argumen bahwa kehadiran batalion teritorial pembangunan (BTP) dan program sejenis akan menggerakkan ekonomi sekitar, Nailul menyebut kebijakan itu hanya memindahkan aktivitas ekonomi.

“Pemerintah sekarang itu shifting, dari aktivitas ekonomi A kepada aktivitas ekonomi yang lainnya. Makanya saya selalu sampaikan itu tidak akan langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi secara agregat, karena uangnya uang yang sama,” katanya.

Ia menyamakannya dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). “Sebelumnya kan sudah ada. Tinggal di-shifting lewat KDKMP, tidak menciptakan pertumbuhan ekonomi baru,” ujar Nailul. Menurut dia, kebijakan semacam ini tidak menyediakan ruang bagi publik untuk mengajukan alternatif. “Prabowo bilang A, maka A semua sampai ke bawah. Tidak ada ruang bagi masyarakat sipil untuk berdialog,” katanya.

Kesejahteraan Prajurit Timpang

Nailul juga menyoroti kesejahteraan prajurit. Ia sepakat dengan peserta diskusi lain bahwa yang paling diuntungkan dari keterlibatan militer di sektor ekonomi adalah perwira tinggi, bukan prajurit di level bawah.

“Kesejahteraan itu kita temukan sangat timpang. Yang paling bawah dengan yang paling atas sangat timpang, dan yang paling bawah dibebankan berbagai potongan,” katanya. Ia menyebut hal itu membuat kesejahteraan prajurit semakin turun.

Seruan: Hentikan Campur Tangan Militer di Ekonomi

Nailul mendorong agar urusan ekonomi, terutama pangan, bebas dari campur tangan militer. “Pangan itu urusan masyarakat ekonomi yang cenderung lebih sipil,” ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa warga memiliki hak untuk berkegiatan ekonomi tanpa gangguan. “Masyarakat sipil itu harus paham bahwa ada haknya di situ. Ada hak masyarakat sipil untuk beraktivitas ekonomi, berproduktivitas, dengan tidak ada gangguan dari militer,” kata Nailul.

Ia juga mengingatkan risiko pemusatan modal ekonomi jika militer masuk terlalu jauh. “Modal ekonomi itu penting bagi aktivitas ekonomi supaya lebih merata. Itu yang kita khawatirkan, militer ini akan lebih masuk lagi ke bidang-bidang ekonomi, terutama pangan,” ujarnya.

Nailul menutup dengan menekankan bahwa kebijakan publik harus berpihak pada masyarakat. “Yang namanya kebijakan publik pasti adalah kepentingan publik, bukan kepentingan militer,” katanya.

  • Penulis: Robi

Komentar Anda (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

expand_less