Ekonom: Ekonomi Kita Bakal Ambruk

INAnews.co.id, Jakarta- Ekonom Ferry Latuhihin memperingatkan bahwa kondisi ekonomi Indonesia berpotensi memasuki fase kritis tahun depan jika nilai tukar dolar AS menembus level Rp20.000. Ia juga menyoroti anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan rencana Morgan Stanley Capital International (MSCI) menurunkan status pasar saham Indonesia.

Hal itu disampaikan Ferry dalam wawancara di kanal YouTube Forum Keadilan TV yang diunggah Jumat (16/10/2026).

IHSG anjlok hampir 11 persen

Ferry menyebut perdagangan hari itu sebagai hari terburuk bagi pelaku pasar modal. IHSG pada sesi pertama turun hampir 11 persen ke level 5.233.

“Hari ini benar-benar menjadi neraka bagi para pemain saham di pasar modal kita. Indeks harga saham gabungan di sesi perdagangan pertama pagi ini rontok hampir 11 persen ke level 5.233,” ujarnya.

Menurut Ferry, perdagangan sempat dihentikan sementara (suspend) sesaat setelah dibuka pukul 09.00. “Setelah 30 menit dibuka lagi, jatuhnya tambah dalam, dari 8 persen sampai ke 11 persen,” katanya.

Ferry mengaku sudah sering mengingatkan publik agar menjauhi pasar saham domestik dan memegang dolar. Pada podcast sebelumnya, ia menyebut IHSG masih berpotensi turun ke 5.500. “Ternyata hari ini jebol jauh lebih dalam dari 5.500,” katanya. Ia juga mengatakan sudah menyarankan agar investor tidak buru-buru membeli saat indeks turun dari atas 9.000 ke kisaran 6.000.

Pemicu: sikap MSCI

Pemicu kejatuhan itu, menurut Ferry, adalah pengumuman MSCI pada Kamis waktu setempat. Lembaga indeks tersebut membuka konsultasi untuk mengubah status Indonesia langsung menjadi standalone market.

Ferry menjelaskan, MSCI menyebut pelaku pasar masih mengkhawatirkan struktur kepemilikan saham yang tidak transparan, dugaan perdagangan terkoordinasi atau “goreng-menggoreng”, serta minimnya bukti penegakan aturan yang efektif.

OJK sebelumnya telah mengumumkan sejumlah reformasi, di antaranya peningkatan keterbukaan pemegang saham di atas 1 persen, pengungkapan klasifikasi investor yang lebih rinci, pelaporan konsentrasi kepemilikan saham tinggi (high shareholding concentration), serta peta jalan menuju syarat minimum free float 15 persen. Namun, kata Ferry, investor institusi menilai implementasinya belum konsisten dan belum menunjukkan dampak berkelanjutan.

MSCI, lanjutnya, juga menilai penurunan status menjadi frontier market tidak cukup menggambarkan tingkat persoalan yang ditemukan. “Ini kita disamakan dengan Zimbabwe, dengan Jamaika. Ini status yang paling rendah di dunia,” ujar Ferry.

Ia mengingatkan bahwa perubahan serupa pernah menimpa Rusia, yang direklasifikasi dari emerging market menjadi standalone market pada 2022. Saat itu, MSCI menilai pasar saham Rusia tidak lagi layak diinvestasikan akibat merosotnya aksesibilitas.

Menurut Ferry, di mata investor institusi global seperti dana pensiun di Eropa, peringkat Indonesia sebenarnya sudah turun, meski lembaga pemeringkat belum menurunkan sovereign rating. “Secara de facto di mata institusional investor, rating kita itu di-downgrade menjadi non-investment grade,” katanya. Ia menyebut alokasi aset taktis mereka untuk Indonesia sudah dipangkas dari 2 persen menjadi sekitar 1,5 persen.

Pelarian modal dan kebijakan “antibisnis”

Ferry memperkirakan pelarian modal (capital flight) akan terus berlangsung selama kebijakan ekonomi pemerintah tidak berubah. “Kebijakan-kebijakan ekonominya tidak ada yang masuk akal, dan kesannya antibisnis,” ujarnya.

Ia mengatakan sebelumnya sempat menjadi anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, tetapi memutuskan keluar setelah kabinet terbentuk. Menurut dia, program seperti makan bergizi gratis (MBG), Danantara, dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) akan menyusahkan banyak orang.

Selain pasar modal, Ferry menilai investor sektor riil pun enggan masuk. “Tidak ada investor yang tertarik membuka pabrik di negeri ini, karena tidak ada rule of law, tidak ada kepastian hukum, regulasi yang seenak-enaknya dan terkesan antibisnis,” katanya.

Ia juga menduga kasus pengambilalihan Bayan oleh Haji Isam ikut diperhitungkan MSCI. “Ini benar-benar take over yang sangat brutal, berdasarkan kekuasaan, bukan berdasarkan bisnis,” ujarnya.

Ferry menambahkan, investasi asing langsung (FDI) kini lebih memilih Vietnam. “Sekarang yang paling seksi adalah Vietnam. Kita semua akan ditinggalkan,” katanya.

Pertumbuhan 5,45 persen “mencurigakan”

Ferry juga mempertanyakan angka pertumbuhan ekonomi semester pertama yang mencapai 5,45 persen. “Angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu sangat mencurigakan,” ujarnya.

Menurutnya, pertumbuhan itu tidak diiringi penciptaan lapangan kerja, penurunan kemiskinan, maupun penguatan kelas menengah. Ia memperkirakan jumlah kelas menengah turun dari 57 juta lebih pada 2019 menjadi sekitar 45–46 juta saat ini.

Struktur ekonomi nasional, kata Ferry, juga kian rapuh. Kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB turun dari sekitar 32 persen pada masa Soeharto menjadi 18,5 persen. “Padahal ini sektor yang menciptakan lapangan kerja, tetapi trennya terus turun,” ujarnya.

Ia menyebut hanya sekitar 40 persen pekerja yang berada di sektor formal, sedangkan 60 persen berada di sektor informal yang masa depan dan produktivitasnya tidak jelas. Ia juga menyinggung banyaknya sarjana yang kesulitan mendapat pekerjaan sesuai bidangnya, dengan perkiraan sekitar 7 juta orang. “Saya sering naik Gojek, saya tanya, banyak yang bilang lulusan S1. Tentu itu sangat tidak sesuai impian mereka,” katanya.

Ferry juga menyinggung survei yang menyebut 75 persen masyarakat stres menghadapi kebijakan pemerintah.

Dolar Rp20.000 dan ancaman krisis

Ferry menyatakan rupiah berada di bawah tekanan berat. Menurutnya, dolar AS sudah menyentuh sekitar Rp18.000 hingga hampir Rp18.100.

“Saya yakin banget tahun depan bisa terjadi sesuatu yang kritis dengan ekonomi kita kalau sampai dolar itu lari ke atas 20.000. Ini sangat berbahaya sekali,” ucapnya. “Kita tidak bisa terus-menerus keep going on like this.”

Ia juga menyebut kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, yang menuai keluhan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, dapat ikut memengaruhi persepsi investor dan rupiah. Ia khawatir hal itu turut menjadi perhatian MSCI.

Saran: rasionalisasi MBG, ubah model pembangunan

Ferry menyarankan pemerintah mengubah model pembangunan dan kembali bersikap rasional. Program MBG, menurutnya, harus dirasionalisasi dengan sasaran kelompok yang benar-benar membutuhkan.

“Kalau dirasionalisasi, anggaran yang dibutuhkan paling banter cuma Rp20–30 triliun, mungkin kurang dari itu, bukan ratusan triliun uang dibakar,” katanya.

Ia mengingatkan, jika ekonomi melambat dan penerimaan pajak turun sementara program-program tersebut diteruskan, masyarakat akan menjadi korban pengejaran pajak untuk menambal defisit APBN. “Semua warga negara, dari paling atas sampai paling bawah, pasti dikejar-kejar pajak,” ujarnya.

Ferry mengusulkan dana sekitar Rp240 triliun lebih baik dialihkan untuk infrastruktur dan sistem transportasi agar ongkos transportasi masyarakat lebih murah. Ia juga mengusulkan upah buruh dinaikkan dengan diimbangi pemotongan pajak korporasi. Dengan begitu, katanya, laba bersih perusahaan tidak tergerus meski margin EBIT turun.

“Saya tidak bilang rezim ini harus turun. Tetapi selama rezim ini tidak mau mengubah paradigma pembangunannya, kita semua akan celaka,” pungkas Ferry.