Ekonomi Tumbuh 5 Persen Rapuh, UMKM Tertekan Biaya Marketplace
- account_circle Robi
- calendar_month Minggu, 11 Okt 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak
Foto: Izzudin Farras/tangkapan layar
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
INAnews.co.id, Jakarta– Ekonomi Indonesia memang stabil di kisaran 5 persen selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, tetapi fondasinya dinilai rapuh. Kepala Pusat Ekonomi Digital dan UMKM INDEF, Izzudin Farras, menyebut tekanan inflasi, biaya platform, dan lemahnya produktivitas membuat UMKM digital belum benar-benar naik kelas.
Dalam diskusi publik INDEF, Kamis (8/10/2026), Farras mengatakan pertumbuhan ekonomi kuartal II 2026 mencapai 5,29 persen. “Angka yang stabil itu bisa kita lihat dari berbagai sisi, tapi kami melihat angka ini masih rapuh,” ujarnya.
Menurut dia, pertumbuhan setahun terakhir banyak ditopang belanja pemerintah yang dibiayai utang berbunga tinggi. Inflasi yang naik perlahan, 3,19 persen per Agustus, juga mengancam daya beli. “Inflasi yang secara perlahan naik tanpa diiringi kenaikan upah akan menggerus upah riil dan membebani daya beli masyarakat,” katanya. BI-Rate berada di 5,75 persen, naik dari 4,75 persen di awal tahun, sementara rupiah sempat mendekati Rp18.000 per dolar AS dan membebani UMKM yang bergantung pada impor.
Di sektor digital, Farras menyebut pendanaan startup tahun lalu hanya 355 juta dolar AS. Jumlah kesepakatan pendanaan anjlok dari 253 pada 2022 menjadi 91. “Tech winter belum sepenuhnya berakhir,” ujarnya. E-commerce tetap menjadi motor utama. Penjualannya mencapai 91 miliar dolar AS tahun lalu, terbesar di Asia Tenggara, dan sekitar tiga perempatnya terjadi lewat marketplace.
Pemerintah mencatat 30 juta UMKM sudah masuk marketplace, tetapi kemampuan mereka mencetak penjualan masih terbatas. “Mereka sekadar masuk, tapi belum mampu memanfaatkan marketplace dengan baik,” kata Farras. Kenaikan komisi, biaya layanan, dan ongkos kirim pada 2026 membuat sebagian merek pindah ke situs sendiri demi margin yang lebih baik.
Ia juga mengingatkan perilaku konsumen Indonesia. Menurutnya, konsumen paling mudah dipengaruhi influencer dan paling agresif memakai AI untuk belanja di Asia Tenggara. UMKM disarankan merapikan data produk dan menyebut merek mereka di konten yang bisa diindeks, seperti artikel, blog, dan situs, bukan hanya media sosial.
Farras membaca arah kebijakan telah bergeser dari sekadar mendigitalkan UMKM menjadi penataan hubungan negara, platform, dan UMKM lewat PP 3/2026, Permendag 19/2026, serta platform SAPA UMKM. “Pemerintah mengubah peran marketplace dari sekadar perusahaan teknologi menjadi institusi pasar yang mengarahkan bagaimana pasar bekerja,” ujarnya.
Ia mengingatkan kewajiban baru jangan menjadi beban. “Pemerintah harus memastikan kewajiban baru bagi UMKM tidak menjadi beban kepatuhan tambahan, dan manfaatnya harus melampaui itu,” katanya.
INDEF mengusulkan pemerintah; mengalihkan sebagian anggaran MBG dan KDKMP ke pos yang lebih produktif; mempertimbangkan penurunan PPN; menata rantai pasok MBG dan KDKMP untuk menekan inflasi pangan; mengintegrasikan SAPA UMKM dengan marketplace; mengaudit algoritma platform secara berkala; menerapkan PPN atau bea masuk bagi semua barang impor lewat marketplace, bukan hanya yang bernilai di atas 100 dolar AS; memperjelas aturan penahanan dana merchant dan mekanisme keberatan.
Farras juga meminta kebijakan industri yang menciptakan lapangan kerja layak. “Sebagian besar pengusaha ultra mikro terpaksa menjadi UMKM karena tidak ada lapangan pekerjaan yang layak,” katanya.
- Penulis: Robi
Saat ini belum ada komentar