Pinjol dan Scam Marak, INDEF Usul Literasi Keuangan Masuk SD
- account_circle Robi
- calendar_month 16 jam yang lalu
- comment 0 komentar
- print Cetak
Foto: Nur Komaria/tangkapan layar
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
INAnews.co.id, Jakarta- Maraknya penipuan daring, kebocoran data, dan pinjaman online ilegal dinilai menjadi pekerjaan rumah terbesar ekonomi digital. Peneliti INDEF, Nur Komaria, mendorong literasi keuangan dan digital masuk kurikulum sejak sekolah dasar.
Dalam diskusi publik INDEF, Kamis (8/10/2026), Nur menyebut sekitar 94 persen aduan ke Kementerian Perdagangan terkait perdagangan daring, mulai dari phishing, penipuan transaksi, hingga peredaran uang palsu. Dana penipuan yang tercatat sejak 2024 mencapai Rp811 miliar. “Menurut saya ini angka yang sangat fantastis,” ujarnya. Ia juga menyinggung kebocoran data sekitar 25.000 nasabah sebuah bank yang disebut diduga melibatkan AI.
Menurut Nur, korban fraud dan pinjol ilegal banyak berasal dari PNS dan ibu rumah tangga. Pinjol dan judi online disebutnya membentuk lingkaran setan. “Bayar pinjol untuk membayar judi online, dan begitu seterusnya,” katanya. Ia mencontohkan Provinsi Riau yang menonjobkan pegawai terjerat pinjol. Teror penagihan, menurutnya, menyasar seluruh kontak korban sehingga mengganggu produktivitas satu instansi. “Untuk membuat kebijakan seperti itu sangat dibutuhkan political will dari pemimpinnya,” ujarnya. Di tingkat nasional, ia mengaku belum menemukan penegakan serupa, tetapi menilai Riau bisa menjadi pilot yang baik.
UMKM juga rentan. Insiden siber membuat usaha kehilangan kepercayaan konsumen dan produktivitas. Permendag 19/2026 memperkuat perlindungan konsumen lewat kanal pengaduan, label konten AI, dan transparansi pedagang asing, tetapi menurut Nur perlindungan data masih menyisakan PR. Ia menyebut UU 27/2022 dan PP 33/2026 sebagai landasan, dan menekankan pentingnya kedaulatan data seiring pembangunan infrastruktur publik digital seperti identitas digital dan pertukaran data.
Nur menyebut AI diperkirakan menciptakan 170 juta pekerjaan baru dan menghilangkan 92 juta pekerjaan pada 2030, sehingga reskilling dan upskilling mutlak dilakukan. Di Indonesia, AI factory dikembangkan di Batam dan Batang, namun komputasi AI menuntut listrik, air pendingin, dan menimbulkan limbah elektronik. Pemerintah memiliki peta jalan AI 2026–2029 dengan empat arah: penguatan pemangku kepentingan, inovasi lewat regulatory sandbox, peningkatan kapabilitas teknologi dan riset, serta mitigasi risiko.
Ia juga menyoroti sisi etika, misalnya pengrajin batik tulis yang karyanya dengan mudah diadaptasi menjadi batik cetak. “Itu cukup menyakitkan bagi pelaku usaha maupun pekerja seni,” katanya. Di ASEAN, ia menyebut 75 persen lulusan baru belum siap kerja untuk kebutuhan keterampilan khusus.
Nur merekomendasikan; literasi keuangan dan digital dimulai dari kurikulum; kepastian hukum bagi ekosistem startup dan inovasi; pengawasan merger dan akuisisi untuk mencegah predatory pricing; peningkatan keterampilan masyarakat yang sejalan dengan laju AI.
“AI sudah menjadi arus utama dan tidak bisa kita cegah, tetapi dampak negatifnya harus kita kurangi,” ujarnya.
- Penulis: Robi
Saat ini belum ada komentar