NEWS UPDATE
dark_mode
Top Tags

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Disahkan: KSPI dan Partai Buruh Terima dengan 3 Catatan Kritis

  • account_circle Helmi Romdhoni
  • calendar_month Rabu, 7 Okt 2026
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

INAnews co.id, Jakarta – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyatakan menerima Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan dengan catatan.

Sikap tersebut disampaikan dalam konferensi pers pada Rabu, 7 Oktober 2026, menyikapi pengesahan undang-undang tersebut dalam rapat paripurna DPR RI bersama pemerintah sehari sebelumnya.

Menurut Said Iqbal, berdasarkan informasi dan catatan pembahasan yang diterima KSPI, terdapat sejumlah kemajuan dalam pelindungan pekerja. Namun, beberapa ketentuan masih membutuhkan penjelasan tegas agar tidak membuka celah yang merugikan buruh.

“KSPI dan Partai Buruh menerima Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan ini dengan catatan,” ujar Said Iqbal.

Ia menjelaskan bahwa hingga konferensi pers berlangsung, KSPI belum dapat mengakses naskah final undang-undang yang telah disahkan.

Karena itu, penilaian yang disampaikan didasarkan pada catatan dan informasi pembahasan yang diperoleh, sementara rumusan akhir setiap ketentuan masih perlu dicermati setelah dokumennya tersedia.

Said Iqbal menilai arah pengaturan undang-undang tersebut lebih baik dibandingkan klaster ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

Sejumlah pelindungan yang sebelumnya berkurang, menurutnya, dikembalikan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, diperkuat putusan Mahkamah Konstitusi, serta dilengkapi ketentuan yang dinilai bermanfaat bagi pekerja.

KSPI dan Partai Buruh juga mengapresiasi penyelesaian pembahasan oleh DPR RI dan pemerintah pada Oktober 2026.

Said Iqbal menyampaikan apresiasi atas arahan Presiden Prabowo Subianto serta peran pimpinan DPR RI, termasuk Sufmi Dasco Ahmad, dalam mendorong penyelesaian undang-undang tersebut.

Salah satu kemajuan yang disoroti adalah penguatan mekanisme pemutusan hubungan kerja.

Berdasarkan penjelasan Said Iqbal, pengusaha wajib memberitahukan rencana PHK dan menempuh perundingan bipartit.

Apabila tidak tercapai kesepakatan, perselisihan dapat dilanjutkan melalui mediasi hingga Pengadilan Hubungan Industrial.

Ia menekankan pentingnya pembayaran upah selama proses perselisihan berlangsung sampai terdapat putusan berkekuatan hukum tetap. Ketentuan tersebut, menurutnya, memberikan kepastian agar pekerja tidak kehilangan penghasilan ketika memperjuangkan haknya.

“Dengan bahasa lain, tidak terlalu mudah sekarang pengusaha melakukan PHK,” katanya.

Dalam hal pesangon, Said Iqbal menyebut adanya penguatan melalui rumusan pembayaran paling sedikit satu kali ketentuan.

Ia menilai hal tersebut penting untuk mengakhiri praktik pembayaran pesangon sebesar 0,5 kali ketentuan, sekaligus membuka ruang kesepakatan pembayaran yang lebih tinggi antara pekerja dan perusahaan.

Di bidang pengupahan, ia menjelaskan bahwa kebutuhan hidup layak menjadi unsur penting yang harus diperhatikan sebelum penetapan kenaikan upah minimum.

Berdasarkan informasi pembahasan yang diterimanya, formula kenaikan juga memuat inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu dengan batas atas 1,0. Pengaturan upah minimum sektoral turut menjadi bagian yang dinilainya memperkuat pelindungan pekerja.

Said Iqbal juga menyoroti pembatasan alih daya pada kegiatan penunjang. Dalam penjelasannya, empat jenis kegiatan tersebut meliputi katering, keamanan, kebersihan, dan pengemudi, dengan pengaturan khusus untuk kegiatan penunjang pertambangan, perminyakan, serta BUMN.

Menurutnya, pengaturan tersebut harus memberikan kepastian hubungan kerja, pendapatan, jaminan sosial, serta hak pekerja ketika hubungan kerja berakhir.

Ia turut menyebut pembatasan masa kerja kontrak sebagai kemajuan untuk mencegah pekerja terus-menerus berada dalam hubungan kerja tanpa kepastian.

Meski demikian, KSPI dan Partai Buruh memberikan perhatian khusus terhadap tiga persoalan yang berpotensi melemahkan pelindungan tersebut.

Pertama, ketentuan penangguhan upah bagi perusahaan yang dinyatakan tidak mampu. Said Iqbal meminta agar istilah “tidak mampu” memiliki ukuran yang jelas dan dapat diperiksa secara objektif. Perundingan bipartit saja, menurutnya, belum cukup menjamin pelindungan, terutama di perusahaan yang tidak memiliki serikat pekerja.

“Definisi tidak mampu itu harus dijelaskan,” tegasnya.

KSPI dan Partai Buruh mengusulkan agar kondisi ketidakmampuan perusahaan dibuktikan dengan indikator yang tegas, misalnya kerugian selama dua tahun berturut-turut.

Batas penangguhan juga harus diperjelas agar tidak dilakukan berulang kali. Selain itu, Said Iqbal meminta agar kekurangan pembayaran upah selama penangguhan tetap diperhitungkan sebagai kewajiban perusahaan kepada pekerja.

Kedua, pengaturan pemagangan. Said Iqbal mengingatkan bahwa pemagangan merupakan pelatihan kerja, sehingga harus memiliki persyaratan yang membedakannya dari hubungan kerja biasa. Pembatasan durasi maksimal enam bulan perlu disertai kejelasan pelaksanaan, termasuk waktu pelatihan dan kegiatan peserta magang.

Tanpa persyaratan yang tegas, ia khawatir pembatasan outsourcing justru diikuti peralihan perekrutan melalui pemagangan untuk mengisi pekerjaan reguler. Risiko tersebut semakin besar karena peserta magang menerima uang saku, sementara pemagangan tidak diperlakukan sebagai hubungan kerja.

“Itu harus jelas. Perbedaan antara orang bekerja dengan orang magang,” ujar Said Iqbal.

Ketiga, mekanisme cadangan pesangon. Said Iqbal mengapresiasi gagasan penempatan dana pesangon secara terpisah dari kekayaan perusahaan untuk menjamin pembayaran hak pekerja.

Namun, ia meminta kejelasan mengenai pihak yang membayar, lembaga pengelola, mekanisme pencairan, serta sanksi bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya.

Dalam pandangan KSPI dan Partai Buruh, pembiayaan cadangan pesangon menjadi tanggung jawab pengusaha dan tidak dibebankan kepada buruh. Pengaturan juga perlu menjelaskan mekanisme pembayaran apabila pekerja dan perusahaan menyepakati pesangon lebih tinggi daripada nilai yang tersedia dalam cadangan.

“Bagaimana kalau pengusaha tidak membayar iuran cadangan pesangon? Harus ada kejelasan,” katanya.

Untuk menindaklanjuti catatan tersebut, KSPI dan Partai Buruh akan menyiapkan usulan serta mendorong pembahasan dengan pemerintah dan pimpinan DPR RI. Ketentuan yang masih membuka penafsiran diminta diperjelas dalam peraturan pemerintah agar pelaksanaannya memberikan kepastian bagi pekerja.

Said Iqbal menegaskan bahwa KSPI dan Partai Buruh tetap membuka langkah pengujian undang-undang apabila ditemukan ketentuan yang merugikan buruh. Selain dialog dan penyusunan usulan, organisasi juga akan melakukan kampanye, sosialisasi, serta mempersiapkan aksi apabila diperlukan.

“Bila mana ternyata merugikan buruh, ya tentu judicial review,” tegas Said Iqbal.

Bagi KSPI dan Partai Buruh, kemajuan dalam undang-undang harus diikuti aturan pelaksanaan yang tegas. Penguatan formula upah, pembatasan outsourcing, dan jaminan pesangon harus benar-benar memberikan pelindungan, tanpa dilemahkan oleh celah penangguhan upah, penyalahgunaan pemagangan, maupun ketidakjelasan kewajiban perusahaan.

 

 

 

  • Penulis: Helmi Romdhoni

Baca Juga

  • Mesin Judi Ikan Merek DS Marak Di Tembung, Warga Minta Polsek Medan Tembung Jangan Tutup Mata

    Mesin Judi Ikan Merek DS Marak Di Tembung, Warga Minta Polsek Medan Tembung Jangan Tutup Mata

    • calendar_month Selasa, 24 Jun 2025
    • account_circle Resa R
    • 0Komentar

    INAnews.co.id Medan– Keberadaan mesin judi jenis ikan-ikan dengan merek DS dilaporkan marak di wilayah hukum Polsek Medan Tembung, menimbulkan keresahan di kalangan warga setempat. Mesin-mesin judi tersebut terpantau beroperasi di sejumlah titik, antara lain di Pekan Jumat, Pasar 12, Simpang Jodoh, bantaran rel kereta api, Lorong 9 (Mang Cakil), Blok O (Babe), Jalan Sering (Si […]

  • Indonesia Butuh 200 Tahun untuk Capai Elektrifikasi Negara Modern

    Indonesia Butuh 200 Tahun untuk Capai Elektrifikasi Negara Modern

    • calendar_month Kamis, 16 Apr 2026
    • account_circle Robi
    • 0Komentar

    INAnews.co.id, Jakarta– Indonesia membutuhkan waktu sekitar 200 tahun untuk mencapai tingkat elektrifikasi negara maju jika kapasitas pembangunan pembangkit listrik tidak segera ditingkatkan drastis. Demikian peringatan Bhima Yudhistira dalam wawancara bersama Gita Wirjawan, Rabu. Saat ini konsumsi listrik per kapita Indonesia baru mencapai 1.300 kWh per tahun, jauh di bawah Amerika Serikat dan China yang masing-masing […]

  • Harga Emas Antam Jumat Naik Rp20.000

    Harga Emas Antam Jumat Naik Rp20.000

    • calendar_month Jumat, 29 Agt 2025
    • account_circle Robi
    • 0Komentar

    INAnews.co.id, Jakarta– Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) terpantau naik sebesar Rp 20.000 menjadi Rp 1.964.000 per gram pada perdagangan pagi ini. Harga jual kembali (buyback) emas Antam juga naik Rp 20.000 menjadi Rp 1.810.000 per gram. Harga ini berlaku di Butik Emas Graha Dipta Pulo Gadung, Jakarta, dengan catatan harga di gerai […]

  • Kapolda dan Forkopimda NTB Disambut Dengan Jajar Kehormatan di Polres Sumbawa

    Kapolda dan Forkopimda NTB Disambut Dengan Jajar Kehormatan di Polres Sumbawa

    • calendar_month Jumat, 5 Jun 2020
    • account_circle Idrus Jalmonadi
    • 0Komentar

    INAnews.co.id, Sumbawa –Pada hari Jumat tanggal 5Juni 2020 Kapolda NTB Irjen Pol Mohammad IQbal S.I.K, M.H, melakukan kunjungan silaturahmi di Polres Sumbawa yang diterima dengan jajar kehormatan di Polres Sumbawa. Kapolda NTB bersama rombongan Gubernur NTB Dr.Zulkieflimansyah SE.,MSc, Danrem 162/WB Kolonel Czi.Ahmad Rizal Ramdhani S Sos, M.Han, dan Kejati NTB Nanang Sigit Wilyanto SH, serta […]

  • Usai Di Lantik Nahkodai LPK-RI Kota Bitung, Jori Siap Membela Kepentingan Konsumen

    Usai Di Lantik Nahkodai LPK-RI Kota Bitung, Jori Siap Membela Kepentingan Konsumen

    • calendar_month Rabu, 12 Mei 2021
    • account_circle Resa R
    • 0Komentar

      INAnews.co.id Bitung– Ketua Harian DPP LPK-RI Sulawesi Utara Stefanus Sumampouw, secara resmi melantik pengurus Dewan Pimpinan Cabang ( DPC) Kota Bitung yang bertempat di Aula Kantor Kecamatan Ranowulu, Selasa 11 Mei 2021. Stefanus dalam sambutannya menyampaikan, agar pengurus DPC mengerti fungsi dan tugas mereka yaitu untuk membawa masyarakat kota Bitung yang notabene adalah konsumen […]

  • Siapkan Pemimpin Masa Depan Pengurus Daerah Pemuda PUI Se-Jakarta Dilantik

    Siapkan Pemimpin Masa Depan Pengurus Daerah Pemuda PUI Se-Jakarta Dilantik

    • calendar_month Sabtu, 31 Okt 2026
    • account_circle Syubhan Akib
    • 0Komentar

    Jakarta, INAnews – Pelantikan Pengurus Daerah Pemuda Persatuan Ummat Islam (PUI) se-Jakarta menjadi momentum konsolidasi organisasi sekaligus peneguhan peran strategis generasi muda dalam membangun Jakarta sebagai kota global yang inklusif, berdaya saing, dan berkeadaban. Mengusung tema “Revitalisasi Nilai Intisab PUI: Mengukuhkan Kepemimpinan Pemuda PUI Menuju Jakarta Kota Global 2045” yang diselenggarakan di Balai Kota pada […]

expand_less