Wisata Ramah Muslim Indonesia Tertinggal, Ini Penyebabnya

INAnews.co.id, Jakkarta- Indonesia belum sepenuhnya mengonversi besarnya potensi wisata ramah Muslim menjadi kekuatan ekonomi. Ekonom Center of Sharia Economy and Development (CSED) Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Prof. Murniati Mukhlisin, menilai ekosistem pendukungnya belum terbangun utuh, dari hulu ke hilir.

Hal itu disampaikannya dalam wawancara bersama peneliti INDEF Lintang Titian Purbasari di kanal INDEF, yang diunggah Jumat (2/10/2026).

Peringkat Turun, Pasar Justru Tumbuh

Lintang membuka diskusi dengan sejumlah data. Indonesia saat ini berada di posisi kedua Global Muslim Travel Index (GMTI), tetapi tidak masuk lima besar State of the Global Islamic Economy (SGIE). Padahal, pasar wisatawan Muslim global diproyeksikan mencapai 245 juta perjalanan pada 2030, dengan nilai belanja sekitar 230 miliar dolar AS.

Pariwisata nasional secara umum juga tumbuh. Pada 2025, kunjungan wisatawan mancanegara tercatat sekitar 15,39 juta, sementara perjalanan wisatawan nusantara mencapai 1,2 miliar perjalanan.

Menurut Murniati, kondisi itu menunjukkan Indonesia belum siap menangkap peluang. “Kita lihat dengan pertumbuhan minat terhadap wisata ramah Muslim dari waktu ke waktu, ini juga harus disiapkan di Indonesia. Siap atau belum? Sepertinya belum,” ujarnya.

Ia menyebut Indonesia pernah masuk lima besar versi Dinar Standard, tetapi kini terlempar. Di GMTI, Indonesia memang masih berada di lima besar, namun tetap di bawah Malaysia.

“Lucunya, kita ini punya banyak yang bisa dijual. Malaysia, dari segi luas wilayah dan jumlah penduduk, jauh dilampaui Indonesia,” katanya. Ia menambahkan bahwa keindahan alam saja tidak cukup.

“Banyak indikator yang harus kita perhatikan. Bukan hanya branding bahwa Indonesia cantik, tetapi juga aksesibilitas, kenyamanan, rantai pasok, penataan, serta janji kepada wisatawan lokal maupun asing bahwa kita negara yang aman, damai, dan sejahtera,” tuturnya.

Bukan Sekadar Wisata, tetapi Gaya Hidup Halal

Murniati menjelaskan, wisata ramah Muslim merupakan bagian dari gaya hidup halal yang diminati wisatawan lokal maupun mancanegara. Tujuannya tidak selalu berlibur semata. Ada wisatawan yang menggabungkannya dengan pengobatan, pendidikan, riset, atau bertemu kerabat yang lama terpisah.

Yang membedakannya dari pariwisata umum, kata dia, adalah rantai pasok yang harus tersambung. Murniati memetakan enam sektor industri halal, yaitu keuangan syariah, kosmetik dan obat halal, makanan dan minuman halal, busana muslim, media dan rekreasi, serta wisata halal.

Menurut dia, perbankan syariah sudah dikembangkan sejak 1992, atau sekitar 34 tahun, tetapi pangsa pasarnya masih sekitar 10 persen. “Artinya belum mendapat kepercayaan, baik dari masyarakat di Indonesia sendiri apalagi dari luar negeri,” ujarnya. Sektor kosmetik dan obat halal juga dinilainya masih jauh di bawah harapan, sedangkan sektor makanan dan minuman bergerak masif beberapa tahun terakhir sejak lahirnya UU Jaminan Produk Halal pada 2014.

“Wisata halal sebenarnya memungkinkan lima industri halal ini berkembang bersama-sama,” kata Murniati.

Ia mencontohkan Mandalika yang disebut sebagai lokasi bulan madu terbaik. Menurutnya, destinasi itu belum memiliki ekosistem lengkap. “Kalau kita buka destinasi wisata halal atau wisata ramah Muslim, kita harus memastikan lima sektor lainnya ada di sekitar kita, sehingga menambah nilai jual,” ujarnya.

Ia merinci kebutuhan itu, mulai dari makanan dan minuman halal, layanan keuangan syariah, busana yang sesuai syariat, rumah sakit ramah Muslim bagi wisatawan yang sakit karena kelelahan atau kondisi daerah, hingga hotel dengan kolam renang terpisah laki-laki dan perempuan serta tanpa bar yang menjual minuman nonhalal. Ia juga menyinggung medical tourism, yakni wisatawan lanjut usia berkecukupan yang ingin berwisata sekaligus berobat.

Lima Indikator Keberhasilan

Murniati menyebut sejumlah indikator keberhasilan wisata ramah Muslim bagi perekonomian nasional:

1. Jumlah wisatawan, baik lokal maupun mancanegara.
2. Lama tinggal. “Kalau cuma satu hari, itu bukan traveling, itu bisnis. Tapi kalau tinggal lebih lama, artinya mereka nyaman dan ingin mengeksplorasi lebih jauh,” katanya.
3. Aksesibilitas, termasuk ketersediaan akses di bandara-bandara utama dan tujuan tambahan.
4. Pemberitaan media tentang destinasi tersebut.
5. Peran UMKM. Ia mengingatkan agar produk asing tidak mendominasi suvenir di destinasi Indonesia. “Jangan sampai wisatawan datang ke Indonesia hanya untuk membeli barang UMKM negara mereka sendiri dengan mata uang mereka. Indonesia hanya sukses sebagai tempat swafoto,” ujarnya.

Usaha Mikro Belum Merasakan Dampak

Soal keterkaitan dengan ekonomi lokal, Murniati menilai manfaat belum merata. “Usaha kecil dan menengah sudah menikmati, sementara yang mikro belum,” katanya.

Ia menyebut dukungan sebenarnya sudah tersedia, antara lain KUR syariah, pendampingan promosi dan kemasan dari Kementerian UMKM, serta sertifikat halal gratis (Sehati) dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bagi usaha yang tidak masuk daftar negatif. “Yang kurang adalah penguatan pola pikir bisnis di kalangan pelaku usaha mikro agar berkembang secara profesional,” ujarnya. Ia mendorong pelaku usaha mikro menerapkan standar ekspor, termasuk sertifikasi, standar internasional, dan kemasan yang layak.

Dari pengalamannya mendampingi pelaku usaha, kelemahan utama mereka adalah sulit mendapat pembiayaan karena laporan keuangan tercampur dengan keuangan pribadi atau tidak ada sama sekali. Ia menyarankan pencatatan digital dan pemanfaatan QR code untuk memantau arus kas harian. Pelaku usaha syariah juga dapat memakai PSAK Syariah yang diterbitkan Ikatan Akuntan Indonesia.

Murniati juga mengingatkan bahwa catatan di perbankan berdampak pada akses kredit. “Kalau menunggak cicilan motor yang ke-12, yang hanya beberapa ratus ribu, sudah masuk daftar hitam kredit, sehingga gagal mendapat pembiayaan,” katanya. Ia mengaku pernah mengusulkan kepada Bank Indonesia agar ada agregator yang mendampingi pelaku UMKM dalam pelaporan dan tata kelola.

Ia turut menyoroti keaslian label halal. Menurutnya, pernah ditemukan produk berlogo BPJPH yang ketika dipindai di sistem halal BPJPH ternyata belum diperiksa. “Perusahaan memang memproduksi produk halal, tetapi setiap produk harus diaudit sendiri. Tidak bisa menjual produk A dan produk B dengan nomor sertifikat yang sama,” ujarnya.

Ramah bagi Semua, Jangan Disalahpahami

Murniati menegaskan bahwa wisata ramah Muslim juga bermanfaat bagi nonmuslim. Ia mengingatkan polemik di Pulau Samosir dan Danau Toba, ketika pernyataan seorang gubernur diprotes warga karena dianggap menjadikan pulau itu tempat wisata untuk umat Muslim.

“Ternyata gubernur saat itu bukan salah bicara, tetapi disalahpahami. Maksud beliau adalah menyediakan ruang bagi wisatawan Muslim agar nyaman, dengan tempat salat dan tempat berwudu,” ujarnya. Karena itu, istilah yang kini digunakan adalah wisata ramah Muslim. “Kalau banyak Muslim datang dan banyak nonmuslim juga datang, daerah itu akan berkembang. Apa pun agama pembelinya, tidak masalah, yang penting barang kita laku.”

Dari Pesawat hingga Taksi

Murniati menilai pengalaman wisatawan dimulai sejak perjalanan menuju Indonesia. Dari pengamatannya saat bepergian ke sejumlah negara tahun ini, tidak semua maskapai Indonesia ramah terhadap penumpang Muslim. Ia mencontohkan maskapai asing yang menyediakan sajadah dan penunjuk arah kiblat di layar monitor pesawat.

“Maskapai kita belum banyak yang punya itu, atau mungkin hanya untuk rute ke Arab,” katanya. Ia mengusulkan agar informasi mushola, tempat wudu, dan kehalalan makanan dicantumkan sejak pemesanan tiket, termasuk di platform seperti Traveloka dan situs maskapai.

Ia juga menyinggung kenyamanan dan keamanan di destinasi. “Kita masih dihantui copet. Kita masih dihantui taksi yang bodinya penyok, dan harga yang dinaikkan,” ujarnya. Untuk layanan taksi daring, ia meminta penyedia aplikasi menyaring kendaraan dan mencegah penyalahgunaan izin, misalnya mobil yang didaftarkan berbeda dengan yang beroperasi.

Tiga Usulan Kebijakan: Algoritma, Regulasi, Ekosistem ABG-MAC

Terkait langkah konkret, Murniati mengusulkan tiga hal. Pertama, penguatan aksesibilitas digital dengan kecerdasan buatan (AI). Menurutnya, Indonesia masih “tak terlihat” di algoritma. “Kalau ada wisatawan dari negara A mencari destinasi ramah Muslim di Indonesia, algoritma harus langsung memberi pilihan: di Sumatra ini, di Kalimantan ini, di Sulawesi ini, di Jawa ini. Jangan hanya menunjuk Bali, atau kalau wisata Muslim hanya ke Sumatra Barat,” katanya. Ia menambahkan, Kementerian Pariwisata, maskapai, dan pusat wisata perlu menyediakan pilihan bahasa asing.

Kedua, penguatan regulasi. Ia menilai regulasi yang ada belum menyentuh keterkaitan enam sektor halal maupun UMKM melalui infrastruktur dan aparatur daerah. “Ini masih belum terlihat,” ujarnya. Ketiga, membangun ekosistem yang ia sebut ABG-MAC:

• Academics (akademisi): peneliti menyusun kajian, artikel, dan policy brief tentang strategi pengembangan wisata halal.
• Business (pelaku usaha): UMKM perlu mendapat porsi dukungan yang berbeda-beda. “Jangan sampai dukungan diberikan, tetapi hanya yang menengah yang menikmati, yang kecil terpinggirkan,” katanya. Asosiasi seperti HIPMI dan Kadin, yang kini memiliki bidang ekonomi syariah, dinilai penting.
• Government (pemerintah): regulasi, seperti UU P2SK, perlu terus dipantau kaitannya dengan pengembangan wisata ramah Muslim.
• Media: jangkauan media perlu diperluas, termasuk dalam bahasa Inggris.
• Aggregator: marketplace perlu menonjolkan produk bersertifikat halal. “Sekarang kita harus mencari-cari dulu untuk melihat logonya. Pariwisata yang ditawarkan juga harus menjanjikan bahwa ekosistemnya sudah lengkap,” ujarnya.
• Community (komunitas): komunitas pelancong, termasuk kelompok pengajian, orang tua murid, dan alumni, dinilai punya semangat dan kekuatan tersendiri. Ia mendorong terbentuknya asosiasi pecinta wisata ramah Muslim, dan menyebut contoh kegiatan seperti golf syariah, lengkap dengan penginapan sesuai syariat dan kedi berhijab.

“Kita harus memperkuat ekosistem ABG-MAC agar wisata ramah Muslim di Indonesia tumbuh dan menjadi nomor satu,” ujarnya.

Bukan Sekadar Identitas

Menutup wawancara, Murniati menegaskan bahwa wisata Muslim perlu dibangun bukan hanya sebagai identitas, tetapi juga sebagai kekuatan ekonomi. Ia mengaitkannya dengan anjuran dalam Al-Qur’an untuk berjalan di muka bumi dan mengambil pelajaran.

“Lihat, amati dengan mata sendiri, jangan hanya berswafoto. Pelajari apa yang terjadi di daerah itu. Sepulang dari tempat wisata, kita menjadi orang yang belajar, berilmu, bahkan punya ide bisnis untuk mengembangkan daerah kita sendiri,” tuturnya.

Lintang menyimpulkan, wisata ramah Muslim tidak bisa diukur semata dari jumlah wisatawan atau banyaknya destinasi yang mengklaim ramah Muslim. Tantangannya, kata dia, adalah memastikan belanja wisatawan mengalir ke UMKM, ekonomi lokal, penciptaan lapangan kerja, investasi, dan industri dalam negeri.