Jansen Sitindaon: Putusan MA Batalkan Suket, Gibran tak Lagi Penuhi Syarat Wapres
- account_circle Robi
- calendar_month Minggu, 1 Nov 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak

Foto: Prabowo-Gibran mengucapkan sumpah di Sidang Paripurna Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih 2024-2029, Ahad (20/10/2024)/tangkapan layar
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
INAnews.co.id, Jakarta– Politisi Partai Demokrat Jansen Sitindaon menilai putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan Surat Keterangan (Suket) 6 Agustus 2019 tidak sah membuat Gibran Rakabuming Raka tak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden. Menurutnya, Gibran hanya punya dua pilihan: mundur secara terhormat atau diberhentikan melalui mekanisme Pasal 7A UUD 1945.
Pendapat itu disampaikan Jansen melalui akun X pribadinya, Sabtu (31/10/2026). Ia menegaskan pernyataannya merupakan pendapat pribadi berdasarkan putusan MA yang baru keluar.
“Karena putusan MA ini telah menyatakan Suket 6 Agustus 2019 TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM, bahkan lebih jauh lagi di poin 3 hakim memerintahkan untuk DIMUSNAHKAN, maka mau tidak mau saya harus mengatakan: secara hukum, legitimasi Mas Gibran saat ini selaku Wapres, mengikuti kalimat yang ada di Pasal 7A UUD, SUDAH TIDAK LAGI MEMENUHI SYARAT,” tulis Jansen.
Jansen menyebut, jika amar putusan MA diikuti secara harfiah (letterlijk), status Gibran sebagai Wapres ikut tidak sah dan batal demi hukum, mengikuti status Suket yang digunakan. “Jika ‘letterlijk’ mengikuti amar atau kalimat dalam putusan MA sebagai sumber hukumnya, maka status Mas Gibran saat ini TIDAK LAGI SAH dan BATAL DEMI HUKUM sebagai Wapres,” ujarnya.
Karena itu, menurut Jansen, pilihan yang tersisa hanya dua. “Karena sudah tidak lagi sah dan memenuhi syarat sebagai Wapres, maka pilihannya saat ini menurut saya tinggal dua: Mas Gibran mundur dari Wapres secara terhormat, atau DPR cq MPR yang ‘memundurkan’ beliau dengan mengaktifkan Pasal 7A UUD,” kata dia.
Jansen menjelaskan siapa yang berwenang melaksanakan putusan ini. Ia membandingkannya dengan perkara lain: dalam perkara pidana eksekutornya jaksa, dalam perkara perdata jurusita. Karena perkara ini menyangkut jabatan kenegaraan, ia menilai DPR dan MPR yang berperan sebagai eksekutor jika yang bersangkutan tidak mundur sendiri.
“Kalau tidak, putusan ini hanya sekadar berhenti di atas kertas saja,” tegasnya.
Soal apakah perkara ini akan berlanjut ke “eksekusi” politik di DPR dan MPR, Jansen mengaku belum berada pada level untuk membicarakannya. “Mari bersama kita tunggu. Kalau soal ini belum level saya untuk membicarakannya. Ini sudah masuk urusan para ‘dewa-dewa’ yang maqomnya ada di ‘langitan’. Untuk kita yang levelnya masih di ‘daratan’ baru bisa sekadar memberi pendapat hukum saja,” ujarnya.
Jansen mengatakan sulit baginya untuk diam setelah putusan MA keluar, terlebih banyak rekan dan awak media yang menanyakan sikapnya. “Sebagai seorang politisi yang waras apalagi berlatar belakang hukum, sulit rasanya saat ini untuk diam apalagi tidak memberikan pendapat apa pun, pasca keluarnya putusan MA,” tulisnya.
Ia membedakan situasi ini dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya, ketika ia memilih tidak berkomentar, kendati sempat dikritik karena sikap diamnya. Menurut Jansen, putusan MK saat itu masih “tanggung” karena berbunyi “belum ditemukan atau tidak ditemukan”.
Adapun putusan MA kali ini dinilainya jauh lebih tegas. “Beda dengan putusan MA ini, di mana amarnya dengan sangat tegas, terang, jelas, bahkan tidak perlu lagi ditafsirkan, mengatakan: ‘tidak sah, batal demi hukum, ditarik dari yang menguasai dan dimusnahkan’,” kata Jansen.
Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa uraian tersebut merupakan pendapat pribadinya. “Sekali lagi, ini pendapat pribadi saya, berdasarkan sumber hukum putusan MA yang baru saja keluar,” pungkas Jansen.
- Penulis: Robi

Saat ini belum ada komentar