NEWS UPDATE
dark_mode
Top Tags

Jansen Sitindaon: Putusan MA Batalkan Suket, Gibran tak Lagi Penuhi Syarat Wapres

  • account_circle Robi
  • calendar_month Minggu, 1 Nov 2026
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

INAnews.co.id, Jakarta– Politisi Partai Demokrat Jansen Sitindaon menilai putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan Surat Keterangan (Suket) 6 Agustus 2019 tidak sah membuat Gibran Rakabuming Raka tak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden. Menurutnya, Gibran hanya punya dua pilihan: mundur secara terhormat atau diberhentikan melalui mekanisme Pasal 7A UUD 1945.

Pendapat itu disampaikan Jansen melalui akun X pribadinya, Sabtu (31/10/2026). Ia menegaskan pernyataannya merupakan pendapat pribadi berdasarkan putusan MA yang baru keluar.

“Karena putusan MA ini telah menyatakan Suket 6 Agustus 2019 TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM, bahkan lebih jauh lagi di poin 3 hakim memerintahkan untuk DIMUSNAHKAN, maka mau tidak mau saya harus mengatakan: secara hukum, legitimasi Mas Gibran saat ini selaku Wapres, mengikuti kalimat yang ada di Pasal 7A UUD, SUDAH TIDAK LAGI MEMENUHI SYARAT,” tulis Jansen.

Jansen menyebut, jika amar putusan MA diikuti secara harfiah (letterlijk), status Gibran sebagai Wapres ikut tidak sah dan batal demi hukum, mengikuti status Suket yang digunakan. “Jika ‘letterlijk’ mengikuti amar atau kalimat dalam putusan MA sebagai sumber hukumnya, maka status Mas Gibran saat ini TIDAK LAGI SAH dan BATAL DEMI HUKUM sebagai Wapres,” ujarnya.

Karena itu, menurut Jansen, pilihan yang tersisa hanya dua. “Karena sudah tidak lagi sah dan memenuhi syarat sebagai Wapres, maka pilihannya saat ini menurut saya tinggal dua: Mas Gibran mundur dari Wapres secara terhormat, atau DPR cq MPR yang ‘memundurkan’ beliau dengan mengaktifkan Pasal 7A UUD,” kata dia.

Jansen menjelaskan siapa yang berwenang melaksanakan putusan ini. Ia membandingkannya dengan perkara lain: dalam perkara pidana eksekutornya jaksa, dalam perkara perdata jurusita. Karena perkara ini menyangkut jabatan kenegaraan, ia menilai DPR dan MPR yang berperan sebagai eksekutor jika yang bersangkutan tidak mundur sendiri.

“Kalau tidak, putusan ini hanya sekadar berhenti di atas kertas saja,” tegasnya.

Soal apakah perkara ini akan berlanjut ke “eksekusi” politik di DPR dan MPR, Jansen mengaku belum berada pada level untuk membicarakannya. “Mari bersama kita tunggu. Kalau soal ini belum level saya untuk membicarakannya. Ini sudah masuk urusan para ‘dewa-dewa’ yang maqomnya ada di ‘langitan’. Untuk kita yang levelnya masih di ‘daratan’ baru bisa sekadar memberi pendapat hukum saja,” ujarnya.

Jansen mengatakan sulit baginya untuk diam setelah putusan MA keluar, terlebih banyak rekan dan awak media yang menanyakan sikapnya. “Sebagai seorang politisi yang waras apalagi berlatar belakang hukum, sulit rasanya saat ini untuk diam apalagi tidak memberikan pendapat apa pun, pasca keluarnya putusan MA,” tulisnya.

Ia membedakan situasi ini dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya, ketika ia memilih tidak berkomentar, kendati sempat dikritik karena sikap diamnya. Menurut Jansen, putusan MK saat itu masih “tanggung” karena berbunyi “belum ditemukan atau tidak ditemukan”.

Adapun putusan MA kali ini dinilainya jauh lebih tegas. “Beda dengan putusan MA ini, di mana amarnya dengan sangat tegas, terang, jelas, bahkan tidak perlu lagi ditafsirkan, mengatakan: ‘tidak sah, batal demi hukum, ditarik dari yang menguasai dan dimusnahkan’,” kata Jansen.

Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa uraian tersebut merupakan pendapat pribadinya. “Sekali lagi, ini pendapat pribadi saya, berdasarkan sumber hukum putusan MA yang baru saja keluar,” pungkas Jansen.

  • Penulis: Robi

Komentar Anda (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Baca Juga

  • Sparks Life Jakarta Ikut Memeriahkan Kampanye ARTOTEL WANDERLUST 2025, “Like A Local ”

    Sparks Life Jakarta Ikut Memeriahkan Kampanye ARTOTEL WANDERLUST 2025, “Like A Local ”

    • calendar_month Jumat, 31 Jan 2025
    • account_circle S Edy
    • 0Komentar

    INAnews.co.id, Jakarta  – Artotel Group, yang merupakan perusahaan operator hotel lokal asli Indonesia dengan bangga meluncurkan kampanye “Like a Local”, yang menjadi bagian dari program loyalitas Artotel Wanderlust di tahun 2025. Kampanye ini bertujuan untuk memberikan pengalaman menginap yang lebih autentik dan mendalam bagi para tamu, dengan mengangkat kekayaan kearifan lokal dan budaya khas setiap destinasi […]

  • Pentingnya Manfaat Third Party Liability Bagi Pengguna Jalan

    Pentingnya Manfaat Third Party Liability Bagi Pengguna Jalan

    • calendar_month Selasa, 31 Agt 2021
    • account_circle S Edy
    • 0Komentar

    INAnews.co.id, Jakarta – Kewaspadaan dalam berkendara wajib selalu jadi perhatian. Kenyataannya angka kecelakaan lalu lintas masih sangat tinggi dan kerugian materil yang disebabkan ternyata juga sangat besar. Berdasarkan data kecelakaan Dit Lantas Polda Metro Jaya periode Januari-Mei 2021 untuk wilayah hukum Polda Metro Jaya, kerugian yang dialami pengendara akibat kecelakaan lalu lintas mencapai Rp 1.062.600.000,-. Data […]

  • PLTS 100 GW Diklaim Ciptakan 5,5 Juta Lapangan Kerja

    PLTS 100 GW Diklaim Ciptakan 5,5 Juta Lapangan Kerja

    • calendar_month Rabu, 26 Agt 2026
    • account_circle Robi
    • 0Komentar

    INAnews.co.id, Jakarta- Program PLTS 100 GW yang resmi diluncurkan Presiden Prabowo Subianto diproyeksikan mampu menyerap sekitar 5,52 juta lapangan kerja baru, menurut laporan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Bahlil menjelaskan, proyek dengan skala investasi puluhan miliar dolar AS ini tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga membuka rantai pasok baru mulai dari produksi panel surya […]

  • Kasasi Kepala BPOM Penny K. Lukito Ditolak, Sapari Menangkan Gugatan

    Kasasi Kepala BPOM Penny K. Lukito Ditolak, Sapari Menangkan Gugatan

    • calendar_month Kamis, 2 Apr 2020
    • account_circle S Edy
    • 0Komentar

    INAnews.co.id, Jakarta-Sengketa Kepegawaian antara Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Surabaya, Drs. Sapari Apt M. Kes melawan Kepala Badan POM (BPOM) Dr. Ir. Penny K. Lukito mencapai babak baru.

  • BNI Syariah Salurkan Bantuan terkait COVID-19 ke RSKD Duren Sawit – Jakarta Timur

    BNI Syariah Salurkan Bantuan terkait COVID-19 ke RSKD Duren Sawit – Jakarta Timur

    • calendar_month Kamis, 4 Jun 2020
    • account_circle S Edy
    • 0Komentar

    INAnews.co.id, Jakarta- BNI Syariah bersama Yayasan Hasanah Titik (YHT) menyalurkan bantuan terkait pandemi COVID-19 kepada Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Duren Sawit, Jakarta Timur.Bantuan ini dalam bentuk Alat Pelindung Diri (APD) senilai Rp 100 juta. Penyerahan bantuan ini dilakukan oleh Pemimpin BNI Syariah Kantor Cabang Jakarta Timur, Yunan Siregar kepada Direktur RSKD Duren Sawit, Theryoto. […]

  • Ketua Umum ARUN : Tunda dan Revisi RUU Polri

    Ketua Umum ARUN : Tunda dan Revisi RUU Polri

    • calendar_month Minggu, 30 Jun 2024
    • account_circle S Edy
    • 0Komentar

    INAnews.co.id,  Jakarta  – Sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) yang muncul belakangan terakhir mendapat perhatian publik. Seperti RUU tentang Perubahan Atas UU No.34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan revisi UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). ARUN (Advokasi Rakyat untuk Nuswantara) menggelar Diskusi Publik Tentang RUU POLRI, dengan mengahadirkan 3 Nara sumber […]

expand_less