KUHAP baru
KUHAP Baru soal Restorative Justice secara Konsep Kacau, Kata Pakar
- calendar_month Kamis, 8 Jan 2026
- 0Komentar
INAnews.co.id, Jakarta– Prof Mahfud MD menemukan kekacauan konseptual dalam KUHAP baru terkait restorative justice. Pasal 79 mengatur restorative justice dimulai sejak penyelidikan, padahal penyelidikan belum merupakan tindak pidana. “Pasal 80 ayat 2 menyebut ‘dalam hal belum terjadi tindak pidana, polisi boleh melakukan restorative justice di antara pihak-pihak’. Belum ada tindak pidana, siapa pihaknya? Gak paham […]
Waspadai Jual Beli Perkara di KUHAP Baru
- calendar_month Senin, 5 Jan 2026
- 0Komentar
INAnews.co.id, Jakarta– Prof. Mahfud MD mengingatkan risiko jual beli perkara dalam implementasi KUHAP baru yang mulai berlaku 2026. Dua mekanisme baru—restorative justice (penyelesaian pidana di luar pengadilan) dan plea bargaining (kesepakatan pengakuan bersalah)—dinilai rawan disalahgunakan jika tidak diawasi ketat. “Ketentuan baru ini mulai berlaku di tahun 2026 dan kita harus hati-hati jangan sampai terjadi jual […]
Advokat Bisa Dampingi Tersangka Sejak Awal di KUHAP Baru
- calendar_month Senin, 1 Des 2025
- 0Komentar
INAnews.co.id, Jakarta– KUHAP baru mengatur advokat dapat mendampingi klien sejak paling awal, bahkan ketika masih berstatus pemberi keterangan atau saksi, tidak lagi harus menunggu hingga seseorang ditetapkan sebagai tersangka seperti dalam KUHAP lama. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman dalam wawancara dengan Akbar Faizal di kanal YouTube @AkbarFaizalUncensored, Ahad (30/11/2025), mengenang pengalamannya sebagai aktivis dan […]
KUHAP Lama Banyak Makan Korban, Alasan Ada KUHAP Baru
- calendar_month Senin, 1 Des 2025
- 0Komentar
INAnews.co.id, Jakarta– Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyatakan bahwa KUHAP lama telah terlalu banyak memakan korban dan memperingatkan agar masyarakat tidak menjadi korban berikutnya. Dalam wawancara di kanal YouTube @AkbarFaizalUncensored yang tayang Ahad (30/11/2025), Habiburokhman menjelaskan bahwa masalah utama KUHAP lama adalah ketimpangan relasi antara negara dengan warga negara, di mana hak-hak tersangka terabaikan, […]
Koalisi Masyarakat Sipil Tuding DPR Sembunyikan Draf KUHAP Baru
- calendar_month Senin, 24 Nov 2025
- 0Komentar
INAnews.co.id, Jakarta– Koalisi Masyarakat Sipil mengungkapkan DPR tidak pernah membagikan hasil draf KUHAP setelah mereka memberikan masukan di bulan Juli, bahkan hingga pertengahan November ketika tiba-tiba langsung disahkan. “DPR menyembunyikan, tidak pernah share hasil pasal-pasal draf KUHAP,” ungkap Ketua YLBHI, Muhammad Isnur dalam konferensi pers di LBH Jakarta, Sabtu (22/11/2025). Dokumen KUHAP setebal 115 halaman […]
Hak Bantuan Hukum KUHAP Baru Dijamin tapi Dinilai Ada Jebakan
- calendar_month Senin, 24 Nov 2025
- 0Komentar
INAnews.co.id, Jakarta– Pasal 154 ayat 4 KUHAP baru menyatakan kewajiban bantuan hukum tidak berlaku jika tersangka menyatakan menolak didampingi advokat yang dibuktikan dengan berita acara. Fadhil Alfathan dari LBH Jakarta mengungkapkan temuan organisasinya bahwa penolakan didampingi selalu disertai tindakan melawan hukum dari aparat. “Karena disiksa maka dia tidak didampingi. Diiming-imingi kalau pakai lawyer nanti kasus […]
Denda Damai Rp10 Juta Bisa Diterima Penyidik tanpa Aturan Jelas Rawan Korupsi
- calendar_month Senin, 24 Nov 2025
- 0Komentar
INAnews.co.id, Jakarta– Pasal 24 KUHAP baru memberi wewenang penyidik untuk menghentikan perkara dengan pembayaran denda damai hingga Rp10 juta untuk tindak pidana kategori 2 dan 3, tanpa aturan teknis yang jelas. “Tidak diatur apakah harus transfer ke negara atau bisa di-enforce penyidik langsung minta uang. Ini sangat rawan,” ungkap Maidina Rahmawati dari ICJR dalam konferensi […]
KUHAP Baru Buka Ruang Penangkapan tanpa Izin Hakim, Dalihnya Ini
- calendar_month Senin, 24 Nov 2025
- 0Komentar
INAnews.co.id, Jakarta– Aktivis HAM mengkhawatirkan pasal 111 ayat 5 poin D KUHAP baru yang memungkinkan penggeledahan, penyitaan, dan pemblokiran tanpa izin hakim berdasarkan penilaian subjektif penyidik. Ketentuan ini memungkinkan penyidik melakukan upaya paksa tanpa izin hakim jika dianggap dalam “keadaan mendesak”, dengan kewajiban konfirmasi ke hakim dalam 24 jam. “Kalau mereka lagi kebelet pengin berak […]
KUHAP Baru Amanatkan 25 Peraturan Pelaksana
- calendar_month Senin, 24 Nov 2025
- 0Komentar
INAnews.co.id, Jakarta– KUHAP yang disahkan 18 November lalu hanya memberi waktu sekitar lima minggu untuk menyiapkan 25 peraturan pemerintah, 1 Perpres, 1 Perma, dan 1 undang-undang sebelum berlaku Januari 2026. “Ini berkaca dari KUHP yang punya waktu 2 tahun saja, 3 PP-nya belum berhasil disahkan. Sedangkan KUHAP langsung disahkan, langsung diberlakukan hanya 5 minggu,” ungkap […]
UU KUHAP Sah: Ancaman Baru bagi Rakyat Jelata atau Reformasi Hukum?
- calendar_month Senin, 24 Nov 2025
- 0Komentar
INAnews.co.id, Jakarta– Pengesahan UU KUHAP oleh DPR pada 18 November 2025 yang akan berlaku mulai 2 Januari 2026 menuai gelombang kritik pedas dari pakar hukum dan aktivis masyarakat sipil. Dalam diskusi Indonesia Leaders Talk (ILT) 249 yang disiarkan kanal YouTube Mardani Ali Sera Official pada Jumat (21/11/2025), tiga pakar hukum—Bivitri Susanti (Dosen STHI Jentera), Feri […]
