Feri Amsari
Mengenal “Kabinet Bayangan”: Bakal Beri “Kejutan” untuk Prabowo
- calendar_month Selasa, 28 Jul 2026
- 0Komentar
INAnews.co.id, Jakarta– Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari, membeberkan latar belakang dan rencana kerja Kabinet Bayangan yang digagasnya bersama sejumlah pakar lintas bidang. Hal itu disampaikan Feri dalam wawancara di kanal YouTube @owritedotid yang diunggah Ahad (26/7/2026). Feri menjelaskan, ide Kabinet Bayangan lahir bukan dari rencana matang sejak awal, melainkan dari kegelisahan atas […]
Pakar: Perjanjian Dagang Prabowo-Trump Batal Demi Hukum, Presiden Langgar Konstitusi
- calendar_month Kamis, 26 Feb 2026
- 0Komentar
INAnews.co.id, Jakarta– Pakar hukum tata negara Feri Amsari menyebut perjanjian perdagangan timbal balik yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto saat berkunjung ke Amerika Serikat cacat hukum dan batal demi hukum. Penilaian itu disampaikan Feri dalam sebuah diskusi publik, Rabu (25/2/2026). Menurut Feri, Prabowo melanggar Pasal 11 UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian […]
Mengapa Kasus Pidana Pemilu Jarang Diproses? Ahli Ungkap Sistem “Berputar-putar”
- calendar_month Rabu, 14 Jan 2026
- 0Komentar
INAnews.co.id, Jakarta– Sistem penegakan hukum pemilu di Indonesia dirancang rumit dan berbelit sehingga menyulitkan pemrosesan kasus pidana pemilu, termasuk politik uang. Hal ini diungkapkan pakar hukum tata negara Feri Amsari. Feri menjelaskan bahwa mekanisme penegakan hukum pemilu melalui Sentra Gakumdu (Sentra Penegakan Hukum Terpadu) yang terdiri dari Bawaslu, Polisi, dan Jaksa justru membuat proses berputar-putar. […]
Ahli: Sistem Pilkada Lewat DPRD Justru Picu Transaksi Politik Lebih Parah
- calendar_month Rabu, 14 Jan 2026
- 0Komentar
INAnews.co.id, Jakarta– Wacana mengubah sistem Pilkada langsung menjadi pemilihan melalui DPRD dinilai kontraproduktif dan justru memperparah praktik politik uang. Demikian disampaikan pakar hukum tata negara Feri Amsari dalam wawancara dengan Abdel Achrian, Senin (12/1/2026). Feri menjelaskan bahwa pemilihan melalui DPRD akan membuat transaksi politik lebih terukur dan matematis. “Transaksinya akan lebih terkotak di parlemen saja. […]
Prabowo Pernah Sebut Cagub Harus Siapkan Rp300 Miliar Maju Pilkada
- calendar_month Selasa, 13 Jan 2026
- 0Komentar
INAnews.co.id, Jakarta– Pakar hukum tata negara Feri Amsari mengungkapkan pernyataan mengejutkan Presiden Prabowo Subianto saat belum menjadi presiden. Dalam video lama, Prabowo menyebut jumlah minimal Rp300 miliar sebagai syarat bagi kandidat yang ingin maju sebagai gubernur dalam Pilkada. “Kalau ada orang datang ke partai saya terus minta jadi gubernur, yang saya tanya bukan dia sekolah […]
Perlunya Kolaborasi dan Komunikasi untuk Membuat Indonesia Tetap Terang
- calendar_month Kamis, 8 Mei 2025
- 0Komentar
INAnews.co.id, Jakarta, – Gelombang demonstrasi bertajuk “Indonesia Gelap” yang berlangsung pada 17-21 Februari 2025 dinilai banyak pihak mencerminkan keresahan mendalam masyarakat terhadap arah kebijakan negara. Aksi yang juga dikenal dengan nama “Matikan Lampu untuk Demokrasi” ini, diprakarsai oleh mahasiswa dan berbagai kelompok masyarakat sipil, juga terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Para demonstran mengangkat banyak […]
Ada Kesan Dua Matahari Kembar karena Jokowi Ikut Campur di Pemerintahan Prabowo
- calendar_month Rabu, 30 Apr 2025
- 0Komentar
INAnews.co.id, Jakarta– Ada kesan dua matahari kembar karena Jokowi ikut campur di Pemerintahan Prabowo Subiantodi di banyak hal. Itu disampaikan pakar hukum tata negara, Feri Amsari. “Sepanjang presiden di alur ini saya yakin—nah sayangnya kan sampai hari ini (eks) Presiden Joko Widodo ikut campur dalam banyak hal, minimal dalam berbagai pemberitaan. Itu sangat mempengaruhi. Ada […]
Pakar Ini Dukung MBG, tapi Menyoroti Caranya
- calendar_month Selasa, 29 Apr 2025
- 0Komentar
INAnews.co.id, Jakarta– Pakar hukum tata negara, Feri Amsari menyebut lima bulanan ini mungkin masih bisa dianggap bahwa wajar pemerintah sedang berpacu karena pemerintah baru. Akan tetapi kata dia, tidak ada birokrasi yang diamatinya betul-betul mampu meletakkan kehendak konstitusional rakyat sebagaimana mestinya. “Contoh MBG. Program MBG bukan tidak didukung tetapi caranya yang tidak benar,” kata dia […]
