Disparitas Perlakuan di Hadapan Hukum dan Perilaku Koruptif

Baubau – Pada dasarnya semua orang dimata hukum itu sama tanpa ada perbedaan perlakukan sama sekali, namun ternyata pada tataran empiris berbanding terbalik prinsip tersebut.

Seperti halnya yang terjadi pada pelaku korupsi yang berlatar belakang sebagai aparat penegak hukum dan pejabat publik.

Tindakan koruptif yang dilakukan aparat penegak hukum misalnya ketika diproses hukum kerapkali mendapatkan perlakukan yang berbeda bahkan tuntutan yang ringan.

Sedangkan jika kasus hukum itu kenakan kepada masyarakat biasa yang tidak memiliki jabatan apapun kerapkali diperlakukan seenaknya oleh aparat, semisal kekerasan fisik maupun psikis yang dilakukan oleh oknum aparat yang tujuannya agar ia mengakui kesalahannya atau untuk mempercepat proses hukum, bahkan kekerasan itu jelas-jelas dipertontonkan melalui siaran televisi dan youtube.

Tentunya perlakukan kekerasan sangat tidak benarkan dan itu melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia yaitu “hak untuk tidak disiksa”.

Kondisi ini pun semakin nampak terang benderang dan masyarakat pada akhir memiliki anggapan bahwa hukum tumpul ke atas, tajam ke bawa dan hukum hanya membela orang yang berduit saja anggapan ini akan berimplikasi pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum menjadi rendah apalagi ditambah dengan aparat yang terjerat kasus korupsi.

Perlakuan khusus terhadap aparat maupun pejabat publik menjadi pelaku korupsi, jika dikaji dari sisi teori sibernetika yang dicetuskan oleh Talcott Parsons, dimana teori ini menganggap bahwa masyarakat merupakan suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian (sub-sub) yang paling berkaitan dan saling mempengaruhi secara timbal balik.

Sub sistem yang dimaksud ialah sub sistem budaya, sosial, politik, dan ekonomi. Kedudukan sub yang tertinggi adalah subsistem politik dan subsitem ekonomi, jika dihubungkan dengan hukum, maka hukum tidak sama sekali otonom melainkan di pengaruhi oleh sub politik dan sub ekonomi.

Sub politik dan ekonomi ini berkaitan dengan kekuasaan atau jabatan yang dimilikinya, sedangkan sub ekonomi yaitu kekayaan yang dimilikinya, maka dengan demikian dapat sewenang-wenang mengendalikan hukum.

Dalam bukunya Satjipto Rahardjo yang berjudul Membedah Hukum Progresif, beliau berpandangan bahwa dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, bukan hanya menggunakan kecerdasan intelektual saja, melainkan juga melibatkan kecerdasan spiritual.

Kecerdasan spiritual tidak ingin dibatasi patokan (rule-bound), juga tidak hanya bersifat kontekstual, tetapi ingin keluar dari situasi yang ada dalam usaha untuk mencari kebenaran, makna, atau nilai yang lebih dalam (Rahardjo, 2007: 17), dapat disimpulkan dari pandangan beliau bahwa kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritual harus berjalan secara bersama tanpa mengutamakan salah satu, melihat aparat penegak hukum maupun pejabat- pejabat publik yang tersandung kasus korupsi,

maka, kecerdasan intelektual tidak perlu di pertanyakan kembali karena menjadi aparat tentunya membutuhkan proses seleksi yang ketat.

Akan tetapi jika dari kecerdasan spiritual patut dipertanyakan, apa mungkin kecerdasan spritual aparat dan pejabat masih rendah? Biarlah masyarakat yang menjawabnya.

Permasalahan perlakukan yang berbeda di hadapan hukum antara pelaku dari aparat penegak hukum, pejabat publik dengan masyarakat biasa harusnya menjadi perhatian khusus dan perlu adanya perbaikan, seperti melakukan monitoring dan evaluasi atas tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum maupun pejabat publik dalam menjalankan tugas dan apabila memang terbukti melakukan kesalahan, maka harus diproses secara tranparan, tidak memberikan perlakuan khusus dan memberikan sanksi yang berat, selain itu merekrut dan membentuk sumber daya manusia yang tidak hanya memiliki kecerdasan intelektual tetapi spiritual.

Muh. Sutri Mansyah,S.H.,M.H. Pemerhati Hukum