Kementerian UMKM Beri Diskon Biaya Platform 50 Persen
- account_circle Robi
- calendar_month Jumat, 13 Nov 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak
Foto: ilustrasi (AI)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
INAnews.co.id, Jakarta– Kementerian UMKM menyiapkan perlindungan baru bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang berjualan di e-commerce. Aturan itu memuat pembatasan kenaikan biaya platform serta diskon biaya layanan 50 persen bagi penjual produk dalam negeri.
Hal ini disampaikan Asisten Deputi Pembiayaan dan Investasi Usaha Kecil Kementerian UMKM, Ali Manshur, dalam diskusi bertema “Ekonomi Digital Indonesia: Pajak, Biaya, Platform dan Masa Depan UMKM” di Hotel 88 Fatmawati, Jakarta Selatan, Rabu (11/11/2026).
Ali menjelaskan bahwa kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri UMKM Nomor 3 Tahun 2026 tentang pelindungan dan peningkatan daya saing usaha mikro dan usaha kecil dalam perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).
“Kami berbagi mengenai apa yang pemerintah lakukan dalam rangka memberikan pelindungan dan peningkatan daya saing untuk usaha mikro dan usaha kecil yang berjualan di ekosistem e-commerce,” ujarnya.
Potensi besar, posisi tawar lemah
Ali memaparkan, nilai ekonomi digital Indonesia terus tumbuh. Menurutnya, nilai perdagangan digital (e-commerce) diproyeksikan mencapai Rp2.720 triliun pada 2030, atau tumbuh 95,1 persen dalam lima tahun. Porsi e-commerce disebut sekitar 70 persen dari total ekonomi digital, dan sebagian besar pelakunya adalah UMKM.
“Seller-seller itu UMKM semua. Ini kue besar, bertumbuh sangat besar, dan pelakunya sebagian besar UMKM. Karenanya bagaimana treatment kita untuk mengelola ini sangat menentukan,” katanya.
Di sisi lain, Ali mengakui ekosistem digital menyimpan ancaman. Ia menyebut mudahnya produk impor masuk, praktik persaingan usaha tidak sehat, dan relasi yang timpang antara jutaan seller dengan segelintir platform besar.
“Tadi 24 juta UMKM, platform paling besar itu ada empat atau lima. Platform besar ini menguasai informasi dan data penjualan di ekosistem e-commerce. Pasti dalam posisi yang lemah dong UMKM,” ujarnya.
Ia menambahkan, selama ini pengaturan e-commerce lebih banyak berada di Kementerian Perdagangan. Peran Kementerian UMKM dinilainya relatif lemah karena belum memiliki aturan sendiri. Karena itu, kementerian menyusun peraturan sendiri dengan berlandaskan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, yang mengatur kemitraan, serta PP Nomor 7 Tahun 2021 yang mewajibkan pemerintah melindungi daya saing UMKM di pasar domestik, baik daring maupun luring.
Tiga pokok pengaturan
Menurut Ali, Permen tersebut memuat tiga hal utama.
Pertama, penegasan hak dan kewajiban. Seller mikro dan kecil berhak atas perjanjian kemitraan digital yang adil, transparan, dan tidak merugikan, serta jaminan keamanan data. Sebaliknya, seller wajib memiliki legalitas usaha minimal NIB, memenuhi standar dan sertifikasi produk, melindungi jaminan sosial pekerjanya, dan tidak memanipulasi transaksi. Platform diminta memfasilitasi agar seller lebih mudah memenuhi kewajiban itu.
Kedua, penguatan perjanjian kemitraan antara seller dan platform. Perjanjian itu harus memuat prinsip kesetaraan, keadilan, transparansi, dan kesukarelaan, serta klausul minimal, termasuk jenis dan besaran biaya. Ali menyebut perubahan biaya harus diberitahukan 90 hari sebelumnya dan disetujui seller secara aktif.
“Harapannya isu biaya platform yang sering naik dengan persentase yang tidak diinginkan bisa dimitigasi. Seller UMKM kita tidak didzalimi karena kebijakan kenaikan biaya seenaknya dari platform,” katanya.
Ia menyebut aturan ini berlaku mulai Juli dengan masa transisi hingga Desember, sementara implementasi perjanjian kemitraan masih berproses.
Ketiga, dorongan digitalisasi usaha. Platform diminta membantu UMKM meningkatkan literasi dan keterampilan digital, promosi, kualitas produk, dan akses pembiayaan.
Diskon 50 persen, dengan pengecualian
Poin yang paling disorot adalah insentif pemotongan biaya layanan platform 50 persen bagi seller usaha mikro dan kecil yang menjual produk dalam negeri. Batas omzet yang berlaku adalah Rp15 miliar.
“Setiap pengirimannya biaya platform dipotong 50 persen. Ini on top dari pengaturan tadi,” ujar Ali.
Insentif ini tidak berlaku bagi penjual produk pangan siap saji, seperti di GoFood dan GrabFood, maupun produk elektronik. Alasannya, menurut Ali, sumber pendapatan sejumlah platform bergantung pada kategori tersebut.
“Kalau bahasa Pak Menteri, biaya platform seller GoFood dan GrabFood itu untuk mengompensasi, jadi wajar dikenai biaya segitu,” katanya.
Untuk mendapatkannya, seller harus mendaftar di aplikasi Sapa UMKM, lalu diverifikasi oleh Kementerian UMKM dan platform. Ali menegaskan ini berbentuk insentif, bukan promo berjangka.
“Selama memenuhi kriteria, dia bisa mendapatkan insentif ini. Kalau teman-teman mahasiswa punya toko online dan jualannya produk dalam negeri, unduh Sapa UMKM, onboarding di sana, ajukan insentif ini,” ujarnya.
Naik kelas menuju negara maju
Ali mengatakan, dari 56 juta UMKM berdasarkan data BPS 2025, sekitar 99,6 persen adalah usaha mikro. Menurutnya, struktur ini membuat UMKM menjadi penopang saat ekonomi sulit, tetapi belum ideal untuk target Indonesia menjadi negara maju pada 2045. Ia merujuk kajian McKinsey 2025 yang menyebut proporsi usaha mikro harus turun, sementara usaha kecil dan menengah naik.
“Naik kelas itu salah satu syarat kita menjadi negara maju di 2045,” katanya.
Ia juga menyinggung aplikasi Sapa UMKM yang dirancang mengintegrasikan pembinaan lintas kementerian dan lembaga agar lebih efisien dan perkembangan UMKM binaan dapat dipantau.
- Penulis: Robi
Saat ini belum ada komentar