Polri Dalami Dugaan Makar terkait Kasus Penyadapan, Ini Pasal yang Dijerat
- account_circle Robi
- calendar_month Jumat, 13 Nov 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak
Foto: dok. INews
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
INAnews.co.id, Jakarta– Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyatakan dugaan makar yang dikaitkan dengan kasus penyadapan ilegal masih memerlukan pendalaman. Temuan dalam perkara penyadapan, kata dia, tidak serta-merta menjadi dasar menyimpulkan telah terjadi makar.
Hal itu disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026). Polri telah menerbitkan laporan polisi terpisah atas dugaan turut serta, bersama-sama, dan atau pemufakatan jahat untuk melakukan makar.
“Hingga saat ini dugaan perbuatan dan atau pemufakatan jahat yang bertujuan menggulingkan pemerintah masih memerlukan pendalaman lebih lanjut,” ujar Suyudi.
Penyelidikan difokuskan pada penelusuran perintah dan tujuan penyadapan, pemeriksaan personel yang diduga mengetahui kegiatan itu, serta pendalaman tugas dan kegiatan terkait.
Untuk perkara penyadapan, penyidik menerapkan:
* Pasal 258 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (penyadapan), ancaman penjara paling lama 10 tahun.
* Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua UU ITE (penghilangan data elektronik), ancaman penjara paling lama 8 tahun.
* Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP (akses ilegal), ancaman penjara paling lama 6 atau 7 tahun sesuai ketentuan yang dipersangkakan.
* Pasal 20 huruf c dan/atau huruf d KUHP, terkait turut serta atau menggerakkan orang lain melakukan tindak pidana, antara lain dengan menyalahgunakan kekuasaan.
Suyudi menegaskan penerapan pasal didasarkan pada pemenuhan unsur pidana, alat bukti yang sah, dan pertanggungjawaban masing-masing tersangka. “Sebab hukum akan kehilangan wibawanya apabila penegaknya tidak bersedia tunduk pada hukum yang sama,” katanya.
- Penulis: Robi
Saat ini belum ada komentar