Ekonomi Digital Indonesia: Pajak, Biaya, Platform dan Masa Depan UMKM

INAnews.co.id, Jakarta– Pesatnya ekonomi digital membuka peluang besar sekaligus tekanan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Isu itu dibahas dalam diskusi bertema “Ekonomi Digital Indonesia: Pajak, Biaya, Platform dan Masa Depan UMKM” di Hotel 88 Fatmawati, Jakarta Selatan, Rabu (11/11/2026). Dua narasumber hadir: Asisten Deputi Pembiayaan dan Investasi Usaha Kecil Kementerian UMKM, Ali Manshur, dan Ketua Umum Aliansi Perdagangan dan Industri Kreatif Indonesia (APIKI), Anto Suroto.

Dominasi usaha mikro dan target naik kelas

Ali memulai paparannya dengan postur UMKM nasional. Menurut data BPS 2025, jumlah UMKM mencapai 56 juta unit, dan 99,6 persen di antaranya adalah usaha mikro. Menurutnya, usaha mikro umumnya berdiri karena pelakunya belum tertampung di lapangan kerja formal.

“Dengan postur seperti ini kita bisa melihat bahwa UMKM memang bisa menjadi andalan pada saat ekonomi kita tidak baik-baik saja,” ujarnya. Namun, menurut dia, postur itu belum ideal untuk target Indonesia menjadi negara maju pada 2045. Kontribusi usaha mikro terhadap penyerapan tenaga kerja formal dan penerimaan negara masih terbatas.

Ali merujuk kajian McKinsey 2025 yang menyebut porsi usaha mikro harus turun, sementara usaha kecil dan menengah harus naik. “Makanya tema kita adalah bagaimana membuat usaha mikro ini naik kelas. Itu yang menjadi pikiran pemerintah selalu,” katanya.

Untuk itu, Kementerian UMKM menjalankan pembinaan dari tahap awal usaha, mulai dari legalitas, sertifikasi, pemasaran, hingga permodalan. Pembinaan lintas kementerian dan lembaga yang selama ini berjalan terpisah akan diintegrasikan lewat aplikasi Sapa UMKM, inisiatif Menteri UMKM Maman Abdurrahman. Menurut Ali, aplikasi itu juga memungkinkan pemantauan apakah usaha yang dibina benar-benar tumbuh.

Peluang dan ancaman ekonomi digital

Ali memaparkan, mengutip riset Google dan Temasek, perdagangan digital atau e-commerce menyumbang sekitar 70 persen ekonomi digital Indonesia. Nilainya diproyeksikan mencapai Rp2.720 triliun pada 2030, dari sekitar Rp1.394 triliun saat ini. Sebagian besar pelakunya adalah UMKM, sekitar 24 juta unit. “Ini kue besar, bertumbuh sangat besar, dan pelakunya sebagian besar UMKM,” ujarnya.

Digitalisasi, kata Ali, juga bisa menjadi “tangga” bagi UMKM untuk naik kelas, misalnya lewat pengelolaan data penjualan dan stok. Di sisi lain, ia menyebut sejumlah ancaman. Pertama, produk impor yang lebih mudah masuk ke rumah tangga konsumen.

Kedua, persaingan tidak sehat, termasuk banting harga oleh pihak yang menguasai data penjualan. Ketiga, hubungan tidak setara antara 24 juta UMKM dan hanya empat atau lima platform besar yang menguasai data. Dan keempat, pengawasan regulasi yang masih berbasis laporan, bukan pengawasan sistem. “Biasanya ketika ada pelanggaran dan laporan baru ditindak,” kata Ali.

Permen UMKM 3/2026: biaya dikunci lewat kemitraan

Selama ini, kata Ali, perlindungan UMKM di e-commerce dititipkan lewat Kementerian Perdagangan, misalnya aturan batas harga barang impor lewat e-commerce maksimal 100 dolar AS. Kini Kementerian UMKM menerbitkan aturan sendiri, yaitu Peraturan Menteri UMKM Nomor 3 Tahun 2026 tentang pelindungan dan peningkatan daya saing usaha mikro dan usaha kecil dalam perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Landasannya adalah UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM yang mengatur kemitraan, serta PP Nomor 7 Tahun 2021.

Aturan itu memuat tiga pokok. Pertama, hak dan kewajiban. Pelaku usaha mikro dan kecil berhak atas perjanjian kemitraan digital yang adil, transparan, dan tidak merugikan, serta jaminan keamanan data. Mereka juga berkewajiban memiliki legalitas minimal Nomor Induk Berusaha (NIB), memenuhi standar dan sertifikasi produk, melindungi jaminan sosial pekerja, dan tidak memanipulasi transaksi. Platform diminta memfasilitasi seller agar lebih mudah memenuhi kewajiban tersebut.

Kedua, perjanjian kemitraan dan biaya. Hubungan seller dan platform harus dituangkan dalam perjanjian berbasis digital dengan prinsip kesetaraan, keadilan, dan transparansi. Jenis dan besaran biaya wajib tercantum di dalamnya. “Harapannya isu biaya platform yang seenaknya naik, sering kali naik dengan persentase yang tidak diinginkan, itu bisa dimitigasi,” kata Ali. Perubahan biaya harus diberitahukan 90 hari sebelumnya, dan seller harus menyetujuinya secara aktif. Ali menyebut aturan ini memiliki masa transisi hingga Desember dan implementasi perjanjian kemitraan masih berproses.

Ketiga, peningkatan digitalisasi. Platform diminta membantu UMKM dalam literasi dan keterampilan digital, promosi, peningkatan kualitas produk, hingga akses pembiayaan.

Diskon biaya layanan 50 persen

Pemerintah juga menyiapkan insentif berupa potongan biaya layanan 50 persen bagi seller usaha mikro dan kecil yang menjual produk dalam negeri. Seller mendaftar di aplikasi Sapa UMKM, diverifikasi Kementerian UMKM, lalu diverifikasi lagi oleh platform. Batas omzetnya Rp15 miliar.

Ali menegaskan ini insentif, bukan promo. “Selama dia memenuhi kriteria, dia bisa mendapatkan insentif ini,” ujarnya. Produk pangan siap saji, seperti layanan GoFood dan GrabFood, serta produk elektronik dikecualikan. Untuk elektronik, menurut Ali, sebagian platform menggantungkan pendapatan pada kategori itu sehingga arus pendapatannya bisa terpotong banyak. Untuk pangan siap saji, biaya platform dinilai wajar karena mengompensasi layanan pengantaran.

“Kalau teman-teman punya toko online dan jualannya produk dalam negeri, download Sapa UMKM, ajukan insentif ini. Barangkali bisa membantu,” kata Ali, yang menyapa mahasiswa peserta diskusi.

APIKI: mahasiswa jangan hanya jadi konsumen

Anto Suroto, yang mengaku berkecimpung di dunia UMKM sejak 1980-an, menyoroti kesiapan generasi muda. Ia mendorong mahasiswa menjadi pelaku usaha, bukan sekadar konsumen e-commerce.

“Anda jangan hanya sebagai konsumennya, tapi sebagai pemainnya,” ujarnya. Ia mengajak mahasiswa membentuk kelompok per perguruan tinggi dan bergabung di Sapa UMKM. “Satu perguruan tinggi satu tim,” katanya, karena usaha yang dikerjakan sendirian cenderung berbiaya tinggi. Anto menyatakan siap memfasilitasi mereka ke Kementerian UMKM, dan menawarkan modal sekitar Rp50 juta bagi kelompok dengan rencana bisnis yang jelas.

Ia menekankan nilai tambah dan kreativitas. Ia mencontohkan hijab polos yang dibeli sekitar Rp7.500 di Tanah Abang, yang menurutnya bisa dijual jauh lebih tinggi jika diberi lukisan atau kemasan menarik. “Karena kemasan, karena inovasi, karena kreativitas,” ujarnya.

Soal pajak, Anto menilai kebijakan itu dipertimbangkan karena derasnya produk impor. Menurut perkiraannya, sekitar 80 persen produk di e-commerce adalah impor. “Kalau produk impor masuk dari pabrik langsung ke konsumen, habis negara ini,” katanya. Ia juga mengingatkan generasi muda soal tantangan digital lain, yaitu penipuan daring, privasi data, dan perlindungan hak cipta. “Implementasi itu lebih penting daripada teorinya,” ujarnya.

Anto juga menekankan bahwa kebijakan seperti diskon 50 persen memerlukan sinergi lintas kementerian, mulai dari keuangan, perdagangan, hingga perindustrian, dan menilai perlunya evaluasi berbasis data untuk mengukur dampaknya terhadap pertumbuhan UMKM.