Ijazah Gibran: Yusril Sebut tak Ada Pintu Hukum, PTUN Sia-sia
- account_circle Robi
- calendar_month 11 jam yang lalu
- comment 0 komentar
- print Cetak
Foto: Yusril Ihza Mahendra/tangkapan layar
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
INAnews.co.id, Jakarta– Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menyatakan langkah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuktikan keabsahan ijazahnya melalui PTUN tidak ada gunanya. Menurutnya, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait polemik ijazah itu sudah final, sehingga tidak ada celah hukum lagi.
Yusril menyampaikan hal itu di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Ia menyebut upaya tersebut percuma. “Enggak ada gunanya,” ujarnya.
Gibran Bukan Tergugat Intervensi
Yusril menjelaskan bahwa dalam perkara di MA, pihak tergugat adalah Dirjen Dikdasmen, sementara Gibran tidak maju sebagai tergugat intervensi, sehingga tidak dapat mengajukan banding. Ia juga menegaskan tidak ada pihak yang dapat mengajukan peninjauan kembali (PK) atas dua putusan tersebut.
Ia menambahkan bahwa putusan MK tidak membuka upaya hukum lanjutan. Putusan MK itu bersifat “final and binding”, sehingga menurut Yusril sudah “tidak bisa diapa-apakan lagi”. Ia juga menilai PTUN bukan jalan keluar karena objek sengketanya sama dengan yang telah diputus MK maupun MA.
Kementerian tak Ajukan PK, Putusan Akan Dieksekusi
Di sisi pemerintah, Kemendikdasmen disebut tidak akan mengajukan PK dan segera mengeksekusi perintah MA. Yusril menyatakan pemerintah bahkan akan mengeksekusi putusan tersebut. Putusan MA itu memerintahkan pemusnahan penyetaraan ijazah.
Yusril menilai kondisi ini sulit bagi Gibran. Meski begitu, pemerintah disebut tidak akan menghalangi langkah hukum yang dipilih Gibran, dan Yusril menyerahkan pilihan jalur hukum kepada Gibran.
Putusan tak Otomatis Gugurkan Jabatan Wapres
Yusril juga menegaskan bahwa putusan MA dan MK tidak serta-merta menggugurkan kedudukan Gibran sebagai wakil presiden. Ia menyebut penjelasan apa pun dari Gibran soal dokumen pendidikannya tidak lagi dapat mengubah putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht).
Rencana ke PTUN muncul setelah Gibran menyatakan akan terus berjuang di jalur hukum melalui PTUN untuk membuktikan keabsahan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA miliknya. Sebelumnya, Gibran dikabarkan menyampaikan niat mundur kepada Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (10/11) pagi, namun memohon waktu untuk lebih dulu membuktikan keabsahan ijazahnya.
Perkara ini berawal dari gugatan atas keabsahan suket penyetaraan ijazah SMA Gibran yang dikabulkan MA di tingkat kasasi. (dbs)
- Penulis: Robi
Saat ini belum ada komentar