Mengenal “Kabinet Bayangan”: Bakal Beri “Kejutan” untuk Prabowo

INAnews.co.id, Jakarta– Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari, membeberkan latar belakang dan rencana kerja Kabinet Bayangan yang digagasnya bersama sejumlah pakar lintas bidang. Hal itu disampaikan Feri dalam wawancara di kanal YouTube @owritedotid yang diunggah Ahad (26/7/2026).

Feri menjelaskan, ide Kabinet Bayangan lahir bukan dari rencana matang sejak awal, melainkan dari kegelisahan atas praktik ketatanegaraan yang menurutnya mulai menyimpang dari prinsip sistem presidensial murni.

“Ketika kita mempelajari kondisi dan praktik ketatanegaraan, ada kealpaan dalam proses implementasi gagasan sistem presidensial,” ujar Feri.

Ia mencontohkan sejumlah praktik yang dinilainya janggal, seperti keterlibatan pimpinan DPR dalam pembentukan kabinet hingga pola pelaporan yang menurutnya menyerupai sistem parlementer, bukan presidensial.

“Praktik yang terjadi kita melihat misalnya ada wakil ketua DPR ikut berpartisipasi dalam pembentukan kabinet. Ada anggota kabinet yang melapor kepada anggota parlemen, yaitu wakil ketua DPR. Ada wakil ketua DPR yang melapor situasi kepada Presiden, padahal tugasnya mengawasi,” bebernya.

Terinspirasi dari Prancis, India, dan Kanada

Feri mengaku sempat merenungkan bahwa ketiadaan oposisi di parlemen akibat koalisi tunggal membuat gagasan kritis sulit tersalurkan. Dari situ, ia dan timnya mempelajari praktik serupa di sejumlah negara.

“Kita lihat di Prancis, di India, di Kanada. Mereka membuat kabinet bayangan sendiri versi publiknya,” katanya.

Namun, Feri menegaskan Kabinet Bayangan bentukannya tak sekadar meniru konsep oposisi, tetapi juga membawa pesan bahwa struktur kabinet pemerintah saat ini dinilai terlalu gemuk dan tidak efisien.

“Sistem presidensial yang kita terapkan itu kabinetnya mubazir. Terlalu banyak, tidak efektif, tidak efisien,” ujarnya.

Diisi 15 “Zaken”, Bukan Sekadar Simbolis

Kabinet Bayangan versi Feri hanya berisi 15 orang, jauh lebih ramping dibanding kabinet pemerintah yang disebutnya mencapai lebih dari 100 orang. Seluruh posisi itu, klaimnya, sudah terisi oleh figur dengan keahlian spesifik atau langka di bidangnya.

“Kita percaya 15 orang kalau dibentuk dengan benar, negara bisa diurus,” kata Feri.

Ia mencontohkan sosok Menteri Pertahanan bayangan yang disebutnya berlatar belakang spesialis anggaran pertahanan, serta posisi lain yang diisi tokoh dengan rekam jejak advokasi kesehatan masyarakat dan pendidikan.

Meski begitu, Feri menyebut jumlah anggota tidak akan ditambah dalam waktu dekat kendati riset Pusat Studi Konstitusi merekomendasikan angka ideal 21 menteri.

“Kecuali memang ada beberapa hal dengan berbagai pertimbangan kita tidak tunjuk. Misalnya Menteri Agama,” ujarnya, seraya menjelaskan pihaknya sengaja menghindari isu keagamaan agar kerja kabinet ini tak larut ke perdebatan di luar ranah kebijakan.

Adopsi Skema “Parliamentary Debate” ala Oxford

Salah satu mekanisme yang akan diadaptasi adalah pola parliamentary debate atau Oxford debate, di mana menteri pemerintah idealnya berhadapan langsung dengan menteri bayangan yang memiliki kapasitas setara.

“Mereka berdua harus punya kapasitas yang more or less mendekati, saling mau pintar-pintaran. Kalau Anda nipu, bakal terbongkar. Kalau Anda bodoh, akan kelihatan bodoh,” tutur Feri.

Ia menyadari pemerintah kemungkinan besar tak akan meladeni tantangan debat itu. Karena itu, Kabinet Bayangan berencana melibatkan publik secara langsung sebagai mitra diskusi sekaligus corong kritik terhadap kebijakan pemerintah.

“Karena tidak mungkin datang, kita akan undang masyarakat untuk menjelaskan sebuah kebijakan harusnya dilakukan seperti ini,” katanya.

Sebut Ada “Kejutan” untuk Pemerintah

Feri mengungkapkan Kabinet Bayangan akan menggelar rapat bersama pada 27 sore, namun enggan membeberkan output konkret yang akan dihasilkan dari forum bersama publik tersebut.

“Pada prinsipnya konkretnya masih rahasia. Kami mau kasih surprise kepada pemerintah,” ujarnya.

Ia menegaskan langkah itu bukan bermaksud menjatuhkan, melainkan mendorong pemerintah bekerja lebih transparan dan akuntabel. “Kalau rakyat berdaya, Anda bisa dikritik dengan cara cerdas. Pilihan Anda adalah jangan marah dan kasih jawaban yang bernilai bagus,” katanya.

Feri juga memastikan Kabinet Bayangan menolak opsi berkolaborasi dengan pemerintah meski ditawari.

“Ya, tidak mungkin akan kami lakukan, karena itu sama saja mengkhianati publik. Yang kami mau bukan digandeng, tapi pemerintah bekerja lebih baik,” tegasnya.

Singgung Data Swasembada Pangan hingga Kasus Emas di Kejagung

Dalam kesempatan itu, Feri turut menyoroti sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilainya janggal dari perspektif hukum tata negara, salah satunya soal beruntunnya instruksi presiden terkait swasembada pangan.

“Kok jadi janggal kan, kita orang hukum. Sudah diumumkan sudah terjadi swasembada pangan, keluar instruksi baru yang bilang ayo dipercepat swasembada pangannya,” ujarnya, menyebut hal itu sebagai persoalan administrasi negara yang tidak konsisten.

Ia juga menyinggung isu temuan emas di lingkungan Kejaksaan Agung yang sempat ramai diperbincangkan publik. “Itu maksud kita jangan bodohi publik. Kita mau publik lebih kritis dengan tujuan baik agar pemerintah kita bekerja benar,” katanya.

Pesan untuk Presiden Prabowo

Menutup wawancara, Feri menyampaikan sejumlah catatan langsung untuk Presiden Prabowo Subianto, khususnya terkait program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menurutnya minim proyek percontohan sebelum diimplementasikan secara nasional.

“MBG itu enggak ada piloting. Gimana anggaran sebesar itu enggak ada proyek percontohan, itu logikanya enggak ketemu di nalar kita,” ujarnya.

Ia mengingatkan agar kekuasaan yang dijalankan pemerintah tetap berpijak pada konstitusi dan prinsip pelayanan publik. “Apapun cerita Anda bahwa Anda berkuasa dan sedang bagi-bagi kenikmatan dari kemenangan itu, jangan lupa Anda adalah pelayan publik,” pungkas Feri.

Feri menyebut Kabinet Bayangan tidak akan menempatkan sosok presiden bayangan dalam strukturnya, karena dikhawatirkan disalahartikan sebagai manuver politik menjelang 2029. Ia menegaskan pihaknya masih memberi ruang bagi Prabowo untuk memperbaiki kinerja pemerintahan sebelum mempertimbangkan opsi lain.