UUD NRI 1945
Presidential Threshold Bertentangan Dengan Konstitusi
- calendar_month Kamis, 2 Jan 2025
- 0Komentar
INAnews.co.id, Jakarta – Ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) sebagaimana tercantum dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) tak hanya dinilai bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat, namun juga melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable serta nyata-nyata bertentangan dengan UUD NRI […]
Rapat Konsultasi Pimpinan MPR RI dengan Presiden Joko Widodo
- calendar_month Jumat, 15 Jul 2022
- 0Komentar
INAnews.co.id, Jakarta – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersama pimpinan MPR RI lainnya memastikan kepada Presiden Joko Widodo bahwa Pokok-pokok haluan Negara (PPHN) akan dihadirkan sebagai Bintang Pengarah Bangsa Indonesia tanpa melalui Amandemen konstitusi. MPR RI periode 2019-2024 akan melakukan terobosan melalui konvensi ketatanegaraan. Pimpinan MPR RI juga menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo mengenai hasil […]
Ketua MPR RI Bamsoet Tegaskan PPHN Disusun Menggunakan Paradigma Pancasila dan UUD NRI 1945
- calendar_month Jumat, 8 Jul 2022
- 0Komentar
INAnews.co.id, Jakarta – Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengungkapkan, substansi Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) disusun oleh MPR RI melalui Badan Pengkajian MPR RI dengan menggunakan paradigma Pancasila dan konstitusi UUD NRI Tahun 1945 sebagai kerangka operasional dalam pembangunan tiga ranah kehidupan bangsa. Pertama, pembangunan karakter dan kualitas Manusia yang meliputi […]
Bamsoet : Rencana Amandemen Terbatas UUD NRI 1945 Tidak Bahas Perpanjangan Periodisasi Presiden
- calendar_month Selasa, 14 Sep 2021
- 0Komentar
INAnews.co.id, BALI – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersama Ketua Bidang Hukum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Busyro Muqoddas dan Ketua Fraksi Partai Demokrat Benny Harman sepakat tentang pentingnya Indonesia memiliki Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai bintang penunjuk arah pembangunan. MPR RI melalui Badan Pengkajian bekerjasama dengan Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI serta melibatkan pakar/akademisi dari berbagai disiplin […]
Bamsoet : Tudingan Amandemen UUD NRI 1945 untuk Perpanjangan Periodisasi Presiden Sangat Prematur
- calendar_month Selasa, 14 Sep 2021
- 0Komentar
INAnews.co.id, BALI – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo memandang wacana perpanjangan periodisasi jabatan presiden menjadi tiga periode, merupakan wacana yang prematur. Lagipula dari segi politik, hal tersebut juga sulit terjadi. Mengingat partai politik sudah bersiap menghadapi Pemilu 2024 dengan mengusung calon presidennya masing-masing. “Di internal MPR RI sendiri, dari mulai Komisi Kajian Ketatanegaraan, Badan Pengkajian […]
