CELIOS: MBG Jadi “Corporate Welfare”
- account_circle Robi
- calendar_month Kamis, 12 Mar 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak
Foto: Media Wahyudi Askar/tangkapan layar
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
INAnews.co.id, Jakarta– Di tengah tekanan fiskal akibat konflik geopolitik dan lonjakan harga minyak dunia, pemerintah justru tetap menggenjot program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan anggaran raksasa Rp335 triliun. Namun alih-alih dinikmati masyarakat kecil, dana tersebut dinilai sebagian besar bocor ke tangan vendor besar dan kroni penguasa.
Demikian pernyataan keras Media Wahyudi Askar dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS) saat mewakili masyarakat sipil di depan Mahkamah Konstitusi, Selasa (10/3/2026).
Hitung-hitungan yang Menohok
Wahyudi membeberkan kalkulasi sederhana namun mengejutkan. Jika anggaran MBG sebesar Rp335 triliun dibagi merata ke seluruh penduduk Indonesia, setiap orang mestinya mendapat Rp361.000 per bulan. Sementara jika difokuskan hanya kepada keluarga miskin, setiap keluarga berhak atas Rp5,2 juta per bulan, atau sekitar Rp66 juta per tahun per keluarga.
Kenyataannya? Keluarga miskin hanya menerima sekitar Rp200.000. Selisih yang teramat jauh.
“Uang ini larinya ke rente, ke vendor besar, logistik besar. Mereka-mereka yang menikmati ini bukan dari masyarakat kecil,” kata Wahyudi.
Ia juga menyoroti kerugian akibat inefisiensi program. Estimasi CELIOS, potensi kerugian dari makanan yang terbuang saja mencapai Rp1,2 triliun per minggu. Adapun setiap dapur MBG mendapat subsidi negara sebesar Rp6 juta per hari, sebuah angka yang, menurut Wahyudi, lebih tepat disebut sebagai corporate welfare ketimbang bantuan sosial.
Konteks Fiskal yang Memperparah
Wahyudi mengingatkan bahwa program ini berjalan di tengah kondisi APBN yang tertekan. Konflik di kawasan Timur Tengah telah mendorong harga minyak dunia terus naik. Jika harga minyak menyentuh 120 dolar per barel, lebih dari Rp500 triliun APBN harus dialokasikan untuk subsidi energi.
Di sisi lain, banyak kebutuhan dasar rakyat justru terpotong demi memberi ruang bagi MBG: jalan desa rusak, anggaran pendidikan bermasalah, subsidi kesehatan berkurang, hingga bantuan sosial lainnya dipangkas.
Anak SD Bunuh Diri karena Rp10.000, Sementara MBG Membuang Triliunan
Wahyudi mengakhiri pernyataannya dengan kisah pilu yang mengguncang: beberapa bulan lalu, seorang anak SD di NTT meninggal bunuh diri karena orang tuanya tidak mampu memberi Rp10.000 untuk membeli pulpen.
“Hari ini Rp10.000 itu untuk MBG dibuang dalam bentuk inefisiensi, terbuang percuma, dan bahkan sebagian besar tidak dinikmati oleh masyarakat kecil,” ujarnya getir.
Tuntutan Masyarakat Sipil
Kedatangan CELIOS dan elemen masyarakat sipil ke MK bukan sekadar aksi simbolis. Mereka secara eksplisit menuntut agar anggaran Rp335 triliun tersebut dikembalikan peruntukannya kepada rakyat, bukan kepada jaringan vendor dan logistik yang dituding menguasai rantai pasok MBG.
Wahyudi menegaskan, MBG dalam bentuknya saat ini adalah “program populis berkedok politik” yang menguntungkan kroni kekuasaan, bukan warga paling rentan yang seharusnya menjadi sasaran utama.
Ia menutup pernyataannya dengan seruan kepada hakim MK: “Baca tuntutan ini dengan bahasa rakyat, jangan dengan bahasa hukum.”
- Penulis: Robi
Saat ini belum ada komentar