Presiden Rapat Bersama DEN Menyikapi Geopolitik

INAnews.co.id, Jakarta- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan sejumlah hasil penting usai memimpin pendampingan Sidang Paripurna Dewan Energi Nasional (DEN) pertama tahun 2026, Kamis (17/9/2026). Sidang tersebut dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto selaku Ketua DEN, dengan Wakil Presiden RI hadir sebagai Wakil Ketua DEN, serta dihadiri unsur pemangku kepentingan dan pemerintah.

Dalam pernyataannya kepada awak media, Bahlil mengungkapkan bahwa forum tersebut banyak membahas langkah antisipasi terhadap dinamika geopolitik global demi memastikan ketahanan energi nasional.

Bahlil memastikan cadangan bahan bakar minyak (BBM) nasional dalam kondisi terkendali di tengah gejolak geopolitik dunia.

“Kami sampaikan bahwa dalam rapat tadi juga kami berdiskusi dan mendapat arahan langsung dari Bapak Presiden bahwa ketersediaan stok BBM kami, cadangan nasional kami berada di angka 18 sampai 20 hari. Jadi alhamdulillah masih clear,” ujar Bahlil.

Pemerintah, kata Bahlil, telah mempelajari keberhasilan implementasi biodiesel B50, campuran minyak sawit (CPO) dan metanol yang menghasilkan Fatty Acid Methyl Ester (FAME), yang membuat Indonesia tak lagi perlu mengimpor solar khusus jenis CN48.

Berkaca dari keberhasilan itu, Presiden disebut memerintahkan agar langkah serupa segera disusun untuk pengembangan bahan bakar campuran etanol E20 dan E50.

“Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E20, E50,” kata Bahlil.

Ia menyebut konsumsi solar nasional saat ini mencapai sekitar 39 juta kiloliter per tahun, dengan angka konsumsi bensin berada di kisaran yang serupa.

Selain program bahan bakar nabati, pemerintah juga akan mendorong eksplorasi besar-besaran terhadap cekungan dan blok-blok minyak baru, sekaligus mengoptimalkan sumur-sumur yang sudah ada melalui intervensi teknologi.

Presiden, lanjut Bahlil, juga meminta agar sekitar 45 ribu sumur minyak rakyat dikelola secara profesional dan diawasi ketat.

“Sumur-sumur tua kita akan mengintervensi dengan teknologi, termasuk di dalamnya tadi Bapak Presiden memerintahkan untuk memantau terkait dengan sumur-sumur rakyat yang 45.000 itu harus dilakukan secara profesional dan kemudian tidak boleh ada pelanggaran atau dijual ke tempat lain,” tegasnya.

Bahlil menambahkan, Presiden turut menekankan pentingnya sinergi antara akademisi, pelaku usaha, dan pemerintah dalam merumuskan kebijakan energi ke depan.

Salah satu poin krusial yang dibahas adalah Rancangan Undang-Undang (RUU) Minyak dan Gas Bumi (Migas). Bahlil memastikan lembaga pengelola miga, yang saat ini dikenal sebagai SKK Migas, ke depan akan berada dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

“Lembaganya akan berada dan bertanggung jawab langsung kepada Bapak Presiden, dan itu sudah clear, tidak untuk diperdebatkan,” tegas Bahlil menjawab pertanyaan wartawan.

Ia menjelaskan, pemerintah kini tinggal mencari formulasi regulasi yang memperkuat kewenangan Badan Usaha Khusus (BUK) tersebut, khususnya dalam hal perizinan lintas sektor agar tidak menghambat peningkatan produksi (lifting) migas, tanpa mengurangi kewenangan kementerian/lembaga terkait.

“Kita tidak pengin perizinan yang lintas sektor itu menjadi penghambat terhadap peningkatan lifting kita, dengan tidak mengurangi proses-proses sebagaimana mestinya dalam kewenangan kementerian masing-masing,” ujarnya.

Soal detail kewenangan dan fleksibilitas BUK dalam bernegosiasi dengan pihak swasta, termasuk skema cost recovery, Bahlil mengaku belum bisa menjelaskan secara rinci dan akan disampaikan lebih lanjut seiring pembahasan RUU bersama DPR, setelah Surat Presiden (Surpres) resmi diterbitkan.

Ditanya mengenai kelanjutan pembelian minyak Rusia tahap kedua, Bahlil menyampaikan ketersediaan minyak mentah nasional dalam kondisi aman, termasuk pasokan dari Rusia, meski detail teknisnya belum diungkap.

“Saya menyampaikan bahwa ketersediaan untuk crude kita insyaallah aman, termasuk bagian daripada Rusia. Nanti yang teknis lainnya dari Rusia saya akan menjelaskan pada waktu yang tepat,” ucapnya.

Terkait kabar kesepakatan dagang minyak dan BBM dengan Amerika Serikat, Bahlil menegaskan pemerintah akan selalu mengedepankan kehati-hatian dengan mengutamakan asas kepastian sekaligus asas keekonomian.

“Barang ada itu penting, tapi juga harus ekonomis, sehingga tidak membebankan APBN kita dan atau tidak membebankan rakyat kita terhadap nilai daripada apa yang kita akan beli. Kita cari yang terbaik, kita cari yang lebih murah, mana itu yang kita akan beli,” katanya.

Bahlil juga menyoroti fenomena pergeseran (shifting) konsumen dari BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi, yang diduga dipicu selisih harga. Ia meminta masyarakat mampu untuk menahan diri dan tidak menggunakan BBM bersubsidi yang seharusnya menjadi hak masyarakat kurang mampu.

“Saran saya sebagai warga negara Indonesia kepada saudara-saudara saya yang mampu, yang mohon maaf, mobilnya pakai BMW, kemudian mobil-mobil kelas tinggi, mohonlah kita pakai hati juga. Janganlah kita pakai BBM subsidi itu untuk kita. Itu kan untuk saudara-saudara kita yang berhak menerimanya,” ujar Bahlil.

Ia menekankan bahwa penyaluran subsidi harus tepat sasaran. Soal kemungkinan regulasi resmi untuk mengatur transisi tersebut, Bahlil mengatakan pihaknya akan mempertimbangkannya lebih lanjut, namun menilai imbauan langsung kepada publik saat ini jauh lebih mendesak ketimbang menunggu proses regulasi yang memakan waktu.

“Regulasi itu kan butuh proses, tapi imbauan ini penting. Kalau yang punya gaji cukup, rumah bagus, mobil bagus, ya jangan pakai (BBM subsidi),” tegasnya.

Bahlil turut menyisipkan pengalaman pribadinya untuk memperkuat pesan tersebut.

“Saya harus ngomong begini karena saya ini kan menteri yang pernah makan beras subsidi. Jadi berikanlah hak rakyat yang punya hak itu, punya mereka. Jangan yang mampu mengambilnya,” pungkas Bahlil mengakhiri keterangan persnya.