APKEPI: Ketahanan Pangan Nasional 2026–2027 Butuh Penguatan Distribusi dan Stabilitas Harga
- account_circle Helmi Romdhoni
- calendar_month 7 jam yang lalu
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
INAnews.co.id , Jakarta — Asosiasi Profesi Keamanan Pangan Indonesia (APKEPI) menyoroti pentingnya penguatan sistem pangan nasional pada periode 2026–2027.
Meski sejumlah komoditas strategis diproyeksikan mengalami surplus produksi, tantangan stabilitas harga, pemerataan distribusi, keamanan pangan, serta ketahanan rantai pasok masih membutuhkan penanganan terpadu.
Hal tersebut menjadi salah satu pokok bahasan dalam materi presentasi bertajuk “Penguatan Ketahanan Sistem Pangan Nasional 2026–2027: Integrasi Stabilitas Pasokan, Harga, Mutu, Keamanan Pangan, dan Tata Kelola Rantai Pasok Berkelanjutan” yang disampaikan Dr. agr. Ir. Adhita Sri Prabakasuma, S.P., M.Sc., IPM., Pengurus APKEPI, dalam Diskusi Publik Nasional HUT ke-9 INAnews, Kamis (29/10/2026), di Hotel 88 Fatmawati, Jakarta Selatan.
Materi tersebut menekankan bahwa ketahanan pangan tidak cukup diukur dari ketersediaan produksi nasional. Sistem pangan yang tangguh juga harus menjamin keterjangkauan harga, pemanfaatan pangan yang aman dan bergizi, stabilitas pasokan sepanjang waktu, serta keberlanjutan tata kelola dari produsen hingga konsumen.
Surplus produksi belum sepenuhnya menjamin stabilitas harga
Dalam proyeksi neraca pangan nasional 2026 yang ditampilkan APKEPI, ketersediaan beras nasional diperkirakan mencapai 47,26 juta ton, sedangkan kebutuhan beras sebesar 31,21 juta ton. Dengan demikian, stok akhir beras nasional diproyeksikan berada di angka 16,06 juta ton, sementara surplus produksi beras tercatat sebesar 3,56 juta ton.
Surplus juga ditunjukkan pada komoditas lainnya. Presentasi tersebut mencatat proyeksi surplus daging ayam sebesar 775 ribu ton dan surplus cabai rawit sebesar 638,5 ribu ton.
Namun, angka surplus tersebut tidak serta-merta menggambarkan kondisi harga yang seragam di seluruh wilayah Indonesia. APKEPI menyoroti disparitas harga antarwilayah, perbedaan kapasitas distribusi, serta belum meratanya akses masyarakat terhadap pangan dengan harga terjangkau.
Dalam materi yang sama, Indeks Perkembangan Harga (IPH) beras dilaporkan mengalami penurunan dari 5,04 pada September 2024 menjadi 4,06 pada September 2025, lalu 3,73 pada September 2026. Meski demikian, sebanyak 152 kabupaten/kota dilaporkan mengalami kenaikan IPH beras hingga minggu ketiga September 2026.
Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya membaca data pangan secara lebih menyeluruh. Ketersediaan secara nasional perlu diimbangi dengan kelancaran distribusi, efisiensi logistik, keterjangkauan harga di tingkat konsumen, serta kemampuan daerah menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan.
Perubahan iklim menambah tekanan terhadap pasokan pangan
Selain persoalan distribusi dan harga, perubahan iklim menjadi faktor penting yang memengaruhi stabilitas sistem pangan nasional.
Dalam presentasinya, APKEPI mencatat luas panen padi nasional pada Januari–November 2026 diproyeksikan mencapai 10,56 juta hektare, meningkat 8,98 persen dibandingkan tahun 2024.
Meski terdapat peningkatan luas panen, perubahan pola curah hujan, kekeringan, banjir, dan meningkatnya risiko organisme pengganggu tanaman dapat memengaruhi produktivitas serta kepastian waktu panen.
Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh petani, tetapi juga berpotensi mengganggu distribusi, meningkatkan biaya logistik, dan memicu perubahan harga di tingkat konsumen.
APKEPI mengusulkan sejumlah langkah adaptasi, antara lain penyesuaian kalender tanam, diversifikasi sentra produksi, penguatan infrastruktur irigasi, pengembangan varietas yang sesuai dengan kondisi iklim, serta peningkatan koordinasi antardaerah dalam menjaga kelancaran pasokan.
Penguatan sistem peringatan dini juga dinilai penting agar potensi gangguan produksi maupun distribusi dapat diantisipasi sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih luas.
Optimalisasi SPHP dan cadangan beras pemerintah
Pengelolaan cadangan beras pemerintah (CBP) menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan ketersediaan pangan pada saat terjadi gangguan pasokan.
Dalam materi APKEPI, penugasan awal SPHP beras 2026 tercatat sebesar 828.000 ton. Presentasi juga mencantumkan penugasan tambahan sebanyak 74.180 ton dan realisasi penyaluran SPHP sebesar 2,84 juta ton hingga 20 Oktober 2026.
APKEPI menekankan bahwa efektivitas program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tidak cukup diukur dari besarnya volume penyaluran. Ketepatan sasaran, ketepatan waktu, transparansi harga, dan efektivitas distribusi perlu menjadi bagian dari evaluasi.
Struktur harga SPHP juga perlu dipahami berdasarkan rantai distribusinya, mulai dari gudang Bulog, distributor, pengecer, hingga konsumen. Perbedaan komponen biaya dan margin di setiap tahapan dapat memengaruhi harga yang akhirnya dibayarkan masyarakat.
Karena itu, penguatan pengawasan distribusi dan evaluasi margin dinilai penting agar program stabilisasi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama kelompok yang rentan terhadap kenaikan harga pangan.
- Penulis: Helmi Romdhoni
Saat ini belum ada komentar