Data Terintegrasi Kunci Stabilkan Rantai Pasok Pangan Nasional
- account_circle Robi
- calendar_month 6 jam yang lalu
- comment 0 komentar
- print Cetak
Foto: Adhita Sri Prabakusuma
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
INAnews.co.id, Jakarta– Surplus beras secara nasional belum tentu berarti pasokan aman di setiap daerah. Adhita Sri Prabakusuma dari Asosiasi Profesi Keamanan Pangan Indonesia (APKEPI) menyampaikan hal itu dalam diskusi publik bertema “Menjaga Stabilitas dan Tata Kelola Rantai Pasok Pangan Nasional”, Kamis (29/10/2026), di Jakarta. Ia mendorong integrasi data pangan yang tidak hanya agregat, tetapi juga spasial dan temporal, agar kebijakan distribusi dan impor lebih tepat.
Diskusi ini membahas kebijakan pangan secara teknis dan strategis, mulai dari distribusi, peningkatan kualitas, hingga keamanan pangan di sepanjang rantai pasok. Tujuannya memastikan masyarakat memperoleh pangan yang aman, bermutu, sehat, halal, terjangkau, dan merata.
Adhita menjelaskan bahwa data yang dipaparkan bersumber dari Badan Pangan Nasional (Bapanas), Badan Pusat Statistik (BPS), dan kementerian terkait. Ia menyoroti kondisi ketika data nasional memproyeksikan surplus beras, tetapi sejumlah daerah mengalami kenaikan harga yang signifikan, tercermin dari Indeks Perubahan Harga (IPH).
“Ketika kita melihat agregat data nasional, memang bisa jadi proyeksinya surplus. Namun ini baru proyeksi, belum tentu barang fisik yang ada di gudang,” ujarnya.
Menurut Adhita, fluktuasi harga di daerah, misalnya karena pasokan terbatas, menandakan adanya persoalan tata kelola dan rantai pasok. Karena itu, pemantauan tidak cukup berpegang pada rata-rata nasional. “Kita perlu melihat secara temporal dan spasial, berbasis lokasi yang mengalami peningkatan harga cukup signifikan,” katanya.
Empat Penyebab Fluktuasi Harga
Adhita menyebut sedikitnya empat faktor yang dapat memicu fluktuasi harga di daerah:
- Efisiensi rantai pasok yang belum optimal.
- Jalur distribusi yang memakan waktu dan sumber daya lebih besar.
- Pergudangan yang belum ideal, termasuk infrastruktur yang belum mampu menjamin pasokan dalam jumlah besar antardaerah.
- Data yang belum terintegrasi di seluruh Indonesia.
Soal faktor terakhir, ia menilai data agregat memang merupakan gabungan, tetapi pada tingkat mikro masih ada kenaikan harga yang perlu dikendalikan. “Kami dari APKEPI mengusulkan integrasi data yang tidak hanya agregat, tetapi juga spasial berbasis lokasi dan temporal pada waktu-waktu tertentu ketika terjadi kenaikan harga, lengkap dengan rencana pengendalian dan mitigasinya,” ujarnya.
Dengan membaca tren data, lanjut Adhita, pemerintah dapat memetakan daerah yang berpotensi kekurangan pasokan, lalu menyuplainya dari daerah lain sambil memastikan rantai pasok antartitik aman. Data dan tren tahunan itu juga dapat menjadi dasar pengambilan keputusan dan perumusan strategi agar distribusi berjalan lebih lancar.
Dalam sesi tanya jawab, muncul pertanyaan soal impor gula, beras, dan garam yang dinilai sering tidak tepat waktu, bahkan tiba saat panen. Adhita menegaskan keputusan impor semestinya diawali pemeriksaan on-hand stock di dalam negeri.
“Bisa jadi stok itu sebenarnya kita miliki, tetapi karena keterbatasan data, kita tidak tahu barangnya ada di mana. Akibatnya, pemerintah langsung mengambil tindakan mendatangkan barang, padahal belum diinvestigasi di mana stoknya berada,” kata Adhita.
Jika kebutuhan memang mendesak dan impor menjadi pilihan, ia meminta pemerintah menghitung jumlah pasokan yang benar-benar perlu didatangkan, kualitasnya, serta mekanisme pemasukannya. Barang impor juga harus memenuhi standar mutu yang ditetapkan pemerintah Indonesia.
Adhita tidak menampik bahwa gangguan iklim dan bencana pada waktu tertentu membuat pasokan dalam negeri tidak selalu cukup. “Namun sebelum mendatangkan barang dari luar negeri, kita perlu memastikan stok kita cukup atau tidak, ada di mana saja, dan apakah barang itu benar-benar bisa membantu masyarakat yang kekurangan,” ujarnya. Ia menegaskan APKEPI tidak langsung memutuskan impor, melainkan menelisik data secara mendalam dan memeriksa kesesuaian standar mutu serta keamanan pangan.
Butuh Kolaborasi Semua Pihak
Adhita menekankan bahwa penataan rantai pasok pangan tidak bisa dikerjakan satu pihak. Menurutnya, dukungan dibutuhkan dari masyarakat, perguruan tinggi, dan asosiasi profesi. “Dari pemerintah sebenarnya sudah ada program yang bagus dan perlu kita dukung. Hanya saja efektivitas implementasinya perlu dievaluasi kembali agar lebih efektif dan tepat sasaran,” tuturnya.
Ia optimistis semangat gotong royong masyarakat menjadi modal penting, mulai dari organisasi sosial kemasyarakatan hingga aktivis pangan yang memiliki keresahan sama. Mereka, kata Adhita, ingin menghadirkan kedaulatan pangan yang berkelanjutan dan menghasilkan pangan berkualitas.
“Yang terpenting, bagaimana kita mengolah sumber daya alam kita sendiri dengan tangan kita sendiri, memanfaatkan semua potensi putra-putri terbaik bangsa,” pungkasnya.
- Penulis: Robi
Saat ini belum ada komentar