Senior INDEF: Swasembada tak Harus Semua, Distribusi Stok Beras Krusial
- account_circle Robi
- calendar_month 21 jam yang lalu
- comment 0 komentar
- print Cetak
Foto: Pof Bustanul Arfin/tangkapan layar
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
INAnews.co.id, Jakarta- Senior INDEF sekaligus Presiden Asian Association of Agricultural Economists, Prof Bustanul Arifin, menegaskan bahwa swasembada pangan tidak harus berarti Indonesia memproduksi semua kebutuhan sendiri. Menurutnya, impor untuk komoditas yang sulit diproduksi di dalam negeri bukan tanda kegagalan.
Hal itu disampaikan Bustanul dalam siniar Econom by INDEF yang tayang di kanal YouTube INDEF pada Selasa (27/10/2026). Episode ini dibawakan dalam rangka Hari Pangan Sedunia, 16 Oktober, dengan tema FAO “Innovate Today, Nurture Tomorrow”.
“Dalam pandangan saya, tidak akan semuanya. Kita harus realistis. Kebutuhan pangan kita akan dipenuhi cukup banyak, tapi kalau ada yang kita unggul, kita produksi sendiri. Kalau kita kesulitan memproduksi, harus impor, menurut saya itu juga tidak apa-apa,” ujarnya.
Kedelai turun, impor masih tinggi
Bustanul mencontohkan kedelai yang produksinya terus menurun karena lahan terbatas. Ketika petani mengejar padi dan jagung, kedelai tersisih. Ia menyebut produksi kedelai kini hanya sekitar 200 ribu hingga 300 ribu, sehingga Indonesia masih bergantung pada impor dari Amerika Serikat.
“Termasuk bungkilnya, itu bisa kita impor sampai 6 juta ton. Kemudian susu pun kita masih impor. Presiden sendiri mengakui, Menteri Pertanian mengakui, bahwa kita masih impor sekitar 80 persen,” katanya.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa perdagangan global adalah pertukaran. Indonesia adalah eksportir sawit nomor satu dan juga eksportir kopi. “Saya tidak mengatakan kalau kita impor berarti tidak berhasil,” tegasnya.
Harga beras tinggi, stok harus cepat disalurkan
Soal harga beras yang tetap tinggi meski pasokan relatif besar, Bustanul menyoroti penyaluran stok. Ia mengaku telah memberi masukan kepada pemerintah bahwa menimbun stok besar tidak ada gunanya jika distribusinya lambat.
“Kalau disimpan di gudang Bulog, meskipun laporan terakhir 4,5 juta ton, kalau lambat disalurkan, harga akan terus naik. Kalau harga naik, bukan hanya konsumen biasa, petani yang posisinya sebagai konsumen pun harus membayar lebih,” ujarnya.
Harga di lapangan, kata dia, kerap melampaui acuan 6.500, menjadi 7.000 hingga 8.000. Akibatnya harga di tingkat konsumen terdorong naik. “Tidak mungkin kita memaksa konsumen atau pedagang menjual di 14.500 atau kurang. Jadi di atas itu, 16.000, 17.000, dan beras yang lebih bagus sudah 19.000,” katanya.
Harga tinggi belum tentu sejahterakan petani
Bustanul juga mengkritik Nilai Tukar Petani (NTP) yang dinilainya tidak benar-benar mencerminkan kesejahteraan. Petani padi umumnya hanya menguasai lahan 0,3 hingga 0,5 hektare, sehingga hasil panennya habis dalam dua sampai tiga bulan dan setelahnya mereka harus membeli beras.
“Karena mereka harus membeli, kita sebut net consumer. Jadi harga beras atau gabah tinggi tidak otomatis membuat petani sejahtera,” tuturnya. PERHEPI, ujarnya, sedang menyusun metrik baru berupa indeks kesehatan petani, meski belum diadopsi.
Pada singkong, petani menunggu sekitar sembilan bulan. “Waktu harga tinggi orang menanam, tetapi setelah enam sampai delapan bulan harga turun lagi. Kami berharap petani tidak dibiarkan berjuang sendiri,” katanya.
Inovasi harus terjangkau, hilirisasi butuh hulu
Menurut Bustanul, inovasi pertanian harus terjangkau dan tidak rumit. Teknologi paling dasar adalah perbaikan varietas, sementara teknologi lanjut seperti drone dan digitalisasi belum bisa diakses semua petani karena kendala jaringan. “Transformasi tidak bisa dibiarkan berjalan sendiri. Harus didesain dengan kebijakan, dengan program,” ujarnya.
Untuk hilirisasi, ia mendorong pola contract farming agar petani berkomitmen memenuhi volume dan mutu tertentu. Namun petani perlu pendampingan. “Hilirisasi memerlukan hulunya. Kalau tidak, hilirisasi tidak akan pernah berhasil,” katanya.
Ia mencontohkan target biodiesel B50 yang membutuhkan setidaknya 60 juta ton produksi sawit, sementara produksi saat ini sekitar 51 juta ton. “Tanpa tambahan lahan cukup sulit karena pertumbuhan produktivitas masih lambat. Kalau menambah lahan, orang mengeluh soal hutan,” ujarnya.
Bustanul menutup dengan menekankan pentingnya regenerasi petani yang melek teknologi dan perubahan pola konsumsi menuju pangan seimbang. “Kalau kita mengonsumsi makanan tidak sehat, sistem jaminan sosial bisa kolaps. JKN bisa kolaps karena semua berobat lewat BPJS,” pungkasnya.
- Penulis: Robi
Saat ini belum ada komentar