Yusril: Negara Harus Kuat Bertindak tapi Sadar Batas Kekuasaan
- account_circle Robi
- calendar_month 18 jam yang lalu
- comment 0 komentar
- print Cetak

Foto: Yusril Ihza Mahendra/tangkapan layar
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
INAnews.co.id, Jakarta- Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa kemampuan negara bertindak dan kesadaran akan batas kekuasaan bukanlah dua hal yang bertentangan. Keduanya, menurut dia, merupakan syarat negara yang dewasa dan sejalan dengan cita-cita para pendiri bangsa.
Gagasan itu disampaikan dalam pidato ilmiah di Universitas Borobudur pada 31 Oktober 2026, yang diunggah di kanal YouTube-nya Sabtu (7/11/2026).
“Kemampuan bertindak dan kesadaran terhadap batas kekuasaan bukanlah dua gagasan yang saling bertentangan. Keduanya justru merupakan satu kesatuan dalam cita-cita negara Indonesia yang dirumuskan oleh founding fathers kita,” ujar Yusril.
Ia merujuk konsep negara pengurus yang dikemukakan Mohammad Hatta dalam perdebatan penyusunan UUD 1945 pada 15 Juli 1945. Menurut Yusril, Hatta menghendaki negara yang mengurus kepentingan rakyat berdasarkan gotong royong, tetapi menolak kekuasaan tanpa batas bagi pemerintah.
“Negara harus mempunyai kemampuan mengurus, tapi tidak boleh merasa berhak menguasai seluruh kehidupan rakyat,” katanya. Ia menambahkan, negara pengurus bukan negara yang mengurus segala-galanya, melainkan yang memastikan tak ada warga yang dibiarkan tanpa perlindungan.
Yusril juga mengutip Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang menegaskan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia sebagai tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Konsekuensinya, negara hukum tidak cukup diukur dari kemampuan mencegah pelanggaran hak oleh pemerintah, tetapi juga dari kemampuan mencegah rakyat kehilangan hak akibat kelalaian atau kegagalan pemerintah.
Soal regulasi, Yusril menilai banyaknya peraturan belum menjamin masyarakat lebih tertib dan sejahtera. “Jika ada satu masalah dalam kehidupan bangsa dan negara yang dapat diselesaikan tanpa peraturan, maka pemerintah lebih baik tidak membuat peraturan,” ujarnya.
Terkait diskresi pejabat, ia menyebut kewenangan ini penting agar pemerintahan tidak stagnan saat aturan belum lengkap. Namun diskresi bukan kebebasan bertindak sesuka hati. Penggunaannya harus memiliki tujuan sah, alasan objektif, bebas konflik kepentingan, dan dilandasi iktikad baik. Ia juga menekankan bahwa risiko kebijakan yang sah dan kekeliruan penilaian yang jujur berbeda secara hakikat dari tindakan korupsi.
“Kewenangan merupakan alat untuk mencapai tujuan dan bukan tujuan itu sendiri,” kata Yusril.
- Penulis: Robi

Saat ini belum ada komentar