Ekonomi Tumbuh tapi Rapuh, Daya Beli Jadi Ancaman 2027
- account_circle Robi
- calendar_month 2 jam yang lalu
- comment 0 komentar
- print Cetak

Foto: M. Rizal Taufikurahman, David E. Sumual, Yunita dalam diskusi “Menjaga Stabilitas Ekonomi Nasional di Tengah Tekanan Inflasi dan Ketidakpastian Ekonomi Global Menuju 2027”, Rabu (18/11/2026), di Jakarta
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
INAnews.co.id, Jakarta– Pertumbuhan ekonomi nasional yang bertahan di atas 5 persen dinilai belum mencerminkan kondisi sebenarnya. Dua ekonom dan perwakilan pelaku UMKM mengingatkan bahwa melemahnya rupiah, naiknya harga pangan dan energi, serta tertekannya daya beli bisa menjadi ancaman serius menuju 2027.
Peringatan itu disampaikan dalam diskusi bertajuk “Menjaga Stabilitas Ekonomi Nasional di Tengah Tekanan Inflasi dan Ketidakpastian Ekonomi Global Menuju 2027”, Rabu (18/11/2026), di Jakarta. Pembicaranya adalah Ekonom BCA yang juga pengurus Kadin Indonesia dan Perbanas David E. Sumual, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF M. Rizal Taufikurahman, serta Ketua Bidang Pendidikan, Pelatihan, Pembinaan dan Pengembangan UMKM Asosiasi Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia (AKUMANDIRI) Yunita.
Tumbuh, tetapi Disokong Belanja Pemerintah
Rizal menyebut pertumbuhan ekonomi kuartal I hingga III 2026 berada di atas 5 persen, dengan capaian terakhir 5,37 persen. Menurutnya, angka itu patut dicatat karena kuartal III biasanya melambat. Namun ia menilai struktur pertumbuhannya bermasalah.
“Ekonomi kita memang tumbuh, tapi rapuh,” kata Rizal.
Ia menjelaskan, pertumbuhan konsumsi rumah tangga selalu berada di bawah laju pertumbuhan ekonomi, padahal kontribusinya terbesar, sekitar 52–53 persen. “Sekarang ekonomi kita tumbuh itu bukan dari konsumsi. Dari belanja pemerintah, bukan dari produktivitas ekonomi domestik,” ujarnya.
Rizal juga menyoroti tanda-tanda melemahnya daya beli kelas menengah, mulai dari meningkatnya pinjaman online yang kini disebutnya sekitar Rp160 triliun, hingga maraknya penjualan aset. “Itu sudah mulai mindset makan aset, menguras tabungan,” katanya. Ia juga menyinggung fenomena pengunjung mal yang hanya datang tanpa berbelanja (rojali dan rohana).
Rupiah Melemah, Pangan Jadi Sumber Tekanan
David memaparkan adanya korelasi erat antara pelemahan rupiah dan inflasi pangan. “Kalau depresiasi terjadi, inflasi pangannya juga meningkat, karena banyak bahan pangan yang harus kita impor,” katanya.
Menurut Rizal, rupiah melemah sekitar 9 persen sejak awal 2026 dan mendekati Rp18.200 per dolar AS. Ia menyebut cadangan devisa US$146 miliar masih tampak aman, tetapi hanya cukup untuk membiayai 5,3 bulan impor dan kenaikannya ditopang pinjaman luar negeri pemerintah.
Di sisi harga, David menyebut cabai naik lebih dari 50 persen, bahkan di luar Jawa di atas 200 persen. Beras naik sekitar 4 persen, sedangkan minyak goreng naik 9,1 persen sejak awal tahun. Ia juga mengingatkan potensi kenaikan harga konsumen karena harga produsen sudah naik lebih dulu. “Transmisinya bisa sekitar 5–6 bulan,” ujarnya.
Pelaku usaha, kata David, kini banyak menahan harga dengan mengurangi isi kemasan. “Mi instan dulu 120 gram, turun ke 100, sekarang 70 juga ada. Jadi sekarang harus makan dua atau tiga bungkus,” katanya.
Dilema BI Rate
Pada hari yang sama, Bank Indonesia dijadwalkan mengumumkan BI Rate. David menyebut posisi bank sentral serba sulit. “Ini simalakama sebenarnya buat BI. Kalau suku bunga naik, takutnya dunia usaha kena. Tapi kalau suku bunga tidak naik, kurs kita bisa melemah,” ujarnya.
Rizal memperkirakan BI akan menahan suku bunga demi stabilisasi. “Menurunkan tidak mungkin, karena nilai rupiah menarik manakala suku bunganya naik,” katanya. Namun ia mengingatkan, menaikkan suku bunga akan membuat kredit makin mahal dan konsumsi kembali tertekan.
David menghitung, untuk mencapai target konsumsi 5,4 persen dalam APBN tahun depan, dibutuhkan stimulus sekitar Rp48 triliun dengan asumsi moderat. “Kalau terjadi skenario terburuk, kita butuh sampai Rp80 triliun,” katanya.
Beras Melimpah tetapi Harga Naik
Rizal menyoroti paradoks harga beras. Pemerintah menyatakan swasembada, tetapi harga justru naik. “Kalau menurut teori, ketika pasokan naik, harusnya harga turun. Tapi sekarang ketika jumlahnya banyak, harganya naik. Paradoks, kan?” katanya.
Ia menduga struktur pasar beras telah bergeser dari persaingan sempurna menjadi oligopoli. “Kalau bicara oligopoli, berarti ada kartelnya,” ujarnya. Ia mendesak Bulog membuka gudang untuk menstabilkan harga.
Pada telur, Rizal menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) ikut mengerek permintaan tanpa diantisipasi lewat pasokan bibit. Rencana membuka impor daging ayam dari Brasil juga dinilainya perlu dicermati. Ia menyebut harga di sana Rp25–30 ribu per kilogram, dibandingkan sekitar Rp60 ribu di dalam negeri, tetapi “yang mengkhawatirkan adalah peternak dan petani, bisa saja gulung tikar.”
David menambahkan, rantai distribusi yang panjang turut menekan harga. “Yang menikmati bukannya petani, tetapi distributor atau pedagang perantara,” ujarnya. Ia mendorong koperasi yang menghubungkan petani langsung ke konsumen. “Koperasinya harus tumbuh dari masyarakat, bukan berdasarkan target,” katanya.
Subsidi Energi dan Risiko Fiskal
Rizal menilai ruang fiskal makin sempit. Ia menyebut subsidi dan kompensasi energi setara 35 persen penerimaan pajak, sementara realisasi penerimaan baru sekitar 83–85 persen dari target. “Masih hampir Rp500 triliun kekurangan,” katanya.
Ia mengutip catatan IMF bahwa rasio pajak (tax ratio) Indonesia hanya sekitar 12 persen, terendah di ASEAN. Menurutnya, ada potensi penerimaan dari kasus pengemplang pajak yang sudah berkekuatan hukum tetap, hampir Rp200 triliun, tetapi belum dieksekusi.
Target 6 Persen Dinilai Terlalu Tinggi
Terkait target pertumbuhan pemerintah 6 persen pada 2027, Rizal menilainya sulit dicapai. Ia menyebut INDEF akan merilis proyeksi pada 26 November dan angkanya tidak jauh dari proyeksi OECD dan Bank Dunia. Dalam skenario tekanan ganda domestik dan global, pertumbuhan bisa di bawah 5 persen.
“Semangat sih boleh, tapi realnya enggak menginjak bumi,” kata Rizal. Ia menilai MBG tidak mungkin mendorong pertumbuhan dalam jangka pendek. Soal Danantara, ia menyebut lembaga itu belum menunjukkan aktivitas yang mendorong ekonomi. “Danantara itu belum ada laporan keuangannya, belum ada laporan kinerjanya,” ujarnya.
“Jangan sampai energi naik, pangan naik, daya beli masyarakat tidak naik. Itu yang saya khawatirkan,” kata Rizal.
UMKM: Data Terlihat Enak, Lapangan Berbeda
Dari sisi pelaku usaha, Yunita yang mewakili asosiasi dengan sekitar 500 ribu UMKM mengatakan tekanan ekonomi sudah nyata dirasakan. Ia menyebut kesulitan bahan baku, pembiayaan, legalitas, hingga persaingan dengan produk impor.
“Kalau kita lihat data, kelihatannya enak. Tapi pada kenyataannya di lapangan, UMKM itu menangis,” ujarnya.
Ia juga menyoroti MBG yang menurutnya belum banyak melibatkan UMKM. “Tetap saja UMKM gigit jari,” kata Yunita. Ia menilai pendampingan masih minim dan kebijakan lebih banyak menyentuh usaha menengah ke atas. “Kami butuh hasil yang nyata,” ujarnya.
Rekomendasi
David menekankan perlunya menjaga pangan dan energi, termasuk menyusun neraca pangan yang lebih rinci. Rizal merekomendasikan perbaikan asumsi moderat dan fiskal dalam APBN 2027, penjagaan pertumbuhan kredit dan stabilitas pangan, serta komunikasi kebijakan yang baik. Sementara Yunita meminta pemerintah mendengar langsung pelaku UMKM dan menghadirkan pendampingan yang nyata.
- Penulis: Robi

Saat ini belum ada komentar