Ratusan Miliar Aset Publik Terancam Hilang, AMDB Geruduk Kejari Depok Tuntut Kejelasan Lahan TPU
- account_circle Irfan
- calendar_month 17 jam yang lalu
- comment 0 komentar
- print Cetak

Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB) menggelar aksi mimbar bebas di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok, Senin 16 November 2026 ( foto; Irfan/ INAnews)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
INAnews.co.id, Depok — Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB) menggelar aksi mimbar bebas di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok, di Komplek pemerintahan Bolevard GDC pada Senin (16/11/2026).
Aksi tersebut merupakan desakan agar aparat penegak hukum mengusut secara komprehensif dugaan penyimpangan pengelolaan dan penyerahan lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang bersumber dari kewajiban pengembang perumahan di Kota Depok.
Ketua AMDB, Eman Sutriadi menegaskan, bahwa persoalan lahan TPU bukan sekadar persoalan administrasi aset, melainkan menyangkut integritas tata kelola pemerintahan, perlindungan kepentingan publik, dan pertanggungjawaban pengelolaan kekayaan daerah.
“Kami mendesak Kejari Depok mengusut dugaan korupsi lahan TPU ini sampai tuntas. Aset yang seharusnya menjadi fasilitas publik tidak boleh kehilangan kejelasan status maupun pertanggungjawaban hukumnya”, tegas Eman, kepada Redaksi Senin 16 November 2026.
Menurutnya, pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat dan staf Badan Keuangan Daerah (BKD) tidak boleh berhenti pada pengumpulan keterangan.
Penyidik harus menelusuri seluruh rangkaian proses, mulai dari pemenuhan kewajiban pengembang, penguasaan lahan, pencatatan aset, hingga mekanisme penyerahannya kepada pemerintah daerah.
“Jangan hanya memeriksa orang per orang, tetapi bongkar konstruksi persoalannya. Telusuri siapa yang mengambil keputusan, siapa yang bertanggung jawab, dan apakah terdapat penyalahgunaan kewenangan”, bebernya.
Eman juga menekankan, pentingnya penelusuran pertanggungjawaban pejabat lintas periode.
Pergantian jabatan tidak boleh memutus kesinambungan pemeriksaan terhadap kebijakan dan pengelolaan aset pada masa sebelumnya.
“Jangan sampai tanggung jawab administratif maupun hukum saling dilempar. Siapa pun yang terbukti memiliki keterlibatan harus mempertanggungjawabkannya berdasarkan ketentuan hukum, tanpa perlakuan istimewa”, tandasnya.
Ia turut menyoroti potensi nilai ekonomi lahan TPU yang diduga bermasalah. Menurutnya, penyidik perlu menguji luas, legalitas, nilai ekonomi, status penguasaan, serta kesesuaian antara kewajiban pengembang dan realisasi penyerahan aset.
Dugaan kerugian hingga ratusan miliar bahkan triliunan rupiah harus dibuktikan melalui audit dan perhitungan resmi.
“Jangan sampai aset bernilai besar tidak jelas keberadaan dan pertanggungjawabannya, sementara masyarakat kehilangan hak atas fasilitas publik”, tuturnya.
Sementara itu, seorang staf bidang aset yang meminta identitasnya dirahasiakan menyebut sejumlah pejabat dan pegawai BKD Kota Depok telah dimintai keterangan oleh Kejari Depok.
Mereka disebut meliputi mantan Kepala Bidang Pengelolaan Aset M. Dini Wizi Fadly, pejabat penggantinya Kharisma Eka Putra, pejabat tingkat subbidang, staf aktif, hingga pegawai yang telah pensiun.
“Yang paling pertama Pak Fadli, baru kemudian Kharisma. Kasubbid juga, termasuk saya dan staf yang sudah pensiun pun dimintai keterangan untuk segera”, diungkap sumber tersebut.
Sumber yang sama juga menyebut sejumlah pihak ketiga yang diduga berkaitan dengan proses pengadaan atau pengelolaan lahan TPU di wilayah Kecamatan Sawangan turut dimintai keterangan.
“Ada beberapa orang itu, semuanya yang di wilayah Kecamatan Sawangan”, jelasnya.
Informasi tersebut masih memerlukan konfirmasi resmi dari Kejari Depok untuk memastikan ruang lingkup pemeriksaan dan keterkaitan masing-masing pihak.
Eman berpandangan, bahwa dugaan penyimpangan tersebut harus menjadi momentum evaluasi terhadap sistem pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah.
Kewajiban pengembang menyediakan fasilitas pemakaman dikatakannya, tidak cukup dibuktikan melalui dokumen administratif, tetapi harus dipastikan melalui legalitas, pencatatan, dan penyerahan aset yang sah.
“Pemerintah harus memastikan setiap kewajiban pengembang benar-benar terealisasi. Jangan sampai lemahnya pengawasan justru membuka ruang penyimpangan terhadap aset yang menjadi hak masyarakat”, tuturnya.
AMDB juga meminta Kejari Depok menjaga independensi penyidikan sekaligus menyampaikan perkembangan perkara secara proporsional kepada publik.
Eman pun kembali menegaskan, bahwa transparansi merupakan bagian dari akuntabilitas penegakan hukum, tanpa harus mengabaikan kerahasiaan materi penyidikan.
“Kami tidak meminta intervensi terhadap penyidikan. Kami hanya menuntut kepastian bahwa perkara ini ditangani secara serius, objektif, dan tidak tebang pilih. Jangan sampai persoalan ini berhenti tanpa kejelasan”, tegasnya.
Eman memastikan, AMDB akan terus mengawal proses hukum tersebut hingga terdapat kejelasan mengenai status aset dan pertanggungjawaban para pihak.
“Jika ditemukan bukti tindak pidana, proses hukum harus dilanjutkan tanpa pandang bulu. Selamatkan aset daerah, lindungi hak masyarakat, dan ungkap seluruh fakta secara transparan. Penegakan hukum harus menghasilkan kepastian, bukan sekadar menjadi respons sesaat terhadap tekanan publik”, pungkasnya.
- Penulis: Irfan

Saat ini belum ada komentar