NEWS UPDATE
dark_mode
Top Tags

Ratusan Miliar Aset Publik Terancam Hilang, AMDB Geruduk Kejari Depok Tuntut Kejelasan Lahan TPU

  • account_circle Irfan
  • calendar_month 17 jam yang lalu
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

INAnews.co.id, Depok — Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB) menggelar aksi mimbar bebas di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok, di Komplek pemerintahan Bolevard GDC pada Senin (16/11/2026).

Aksi tersebut merupakan desakan agar aparat penegak hukum mengusut secara komprehensif dugaan penyimpangan pengelolaan dan penyerahan lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang bersumber dari kewajiban pengembang perumahan di Kota Depok.

Ketua AMDB, Eman Sutriadi menegaskan, bahwa persoalan lahan TPU bukan sekadar persoalan administrasi aset, melainkan menyangkut integritas tata kelola pemerintahan, perlindungan kepentingan publik, dan pertanggungjawaban pengelolaan kekayaan daerah.

“Kami mendesak Kejari Depok mengusut dugaan korupsi lahan TPU ini sampai tuntas. Aset yang seharusnya menjadi fasilitas publik tidak boleh kehilangan kejelasan status maupun pertanggungjawaban hukumnya”, tegas Eman, kepada Redaksi Senin 16 November 2026.

Menurutnya, pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat dan staf Badan Keuangan Daerah (BKD) tidak boleh berhenti pada pengumpulan keterangan.

Penyidik harus menelusuri seluruh rangkaian proses, mulai dari pemenuhan kewajiban pengembang, penguasaan lahan, pencatatan aset, hingga mekanisme penyerahannya kepada pemerintah daerah.

“Jangan hanya memeriksa orang per orang, tetapi bongkar konstruksi persoalannya. Telusuri siapa yang mengambil keputusan, siapa yang bertanggung jawab, dan apakah terdapat penyalahgunaan kewenangan”, bebernya.

Eman juga menekankan, pentingnya penelusuran pertanggungjawaban pejabat lintas periode.

Pergantian jabatan tidak boleh memutus kesinambungan pemeriksaan terhadap kebijakan dan pengelolaan aset pada masa sebelumnya.

“Jangan sampai tanggung jawab administratif maupun hukum saling dilempar. Siapa pun yang terbukti memiliki keterlibatan harus mempertanggungjawabkannya berdasarkan ketentuan hukum, tanpa perlakuan istimewa”, tandasnya.

Ia turut menyoroti potensi nilai ekonomi lahan TPU yang diduga bermasalah. Menurutnya, penyidik perlu menguji luas, legalitas, nilai ekonomi, status penguasaan, serta kesesuaian antara kewajiban pengembang dan realisasi penyerahan aset.

Dugaan kerugian hingga ratusan miliar bahkan triliunan rupiah harus dibuktikan melalui audit dan perhitungan resmi.

“Jangan sampai aset bernilai besar tidak jelas keberadaan dan pertanggungjawabannya, sementara masyarakat kehilangan hak atas fasilitas publik”, tuturnya.

Sementara itu, seorang staf bidang aset yang meminta identitasnya dirahasiakan menyebut sejumlah pejabat dan pegawai BKD Kota Depok telah dimintai keterangan oleh Kejari Depok.

Mereka disebut meliputi mantan Kepala Bidang Pengelolaan Aset M. Dini Wizi Fadly, pejabat penggantinya Kharisma Eka Putra, pejabat tingkat subbidang, staf aktif, hingga pegawai yang telah pensiun.

“Yang paling pertama Pak Fadli, baru kemudian Kharisma. Kasubbid juga, termasuk saya dan staf yang sudah pensiun pun dimintai keterangan untuk segera”, diungkap sumber tersebut.

Sumber yang sama juga menyebut sejumlah pihak ketiga yang diduga berkaitan dengan proses pengadaan atau pengelolaan lahan TPU di wilayah Kecamatan Sawangan turut dimintai keterangan.

“Ada beberapa orang itu, semuanya yang di wilayah Kecamatan Sawangan”, jelasnya.

Informasi tersebut masih memerlukan konfirmasi resmi dari Kejari Depok untuk memastikan ruang lingkup pemeriksaan dan keterkaitan masing-masing pihak.

Eman berpandangan, bahwa dugaan penyimpangan tersebut harus menjadi momentum evaluasi terhadap sistem pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah.

Kewajiban pengembang menyediakan fasilitas pemakaman dikatakannya, tidak cukup dibuktikan melalui dokumen administratif, tetapi harus dipastikan melalui legalitas, pencatatan, dan penyerahan aset yang sah.

“Pemerintah harus memastikan setiap kewajiban pengembang benar-benar terealisasi. Jangan sampai lemahnya pengawasan justru membuka ruang penyimpangan terhadap aset yang menjadi hak masyarakat”, tuturnya.

AMDB juga meminta Kejari Depok menjaga independensi penyidikan sekaligus menyampaikan perkembangan perkara secara proporsional kepada publik.

Eman pun kembali menegaskan, bahwa transparansi merupakan bagian dari akuntabilitas penegakan hukum, tanpa harus mengabaikan kerahasiaan materi penyidikan.

“Kami tidak meminta intervensi terhadap penyidikan. Kami hanya menuntut kepastian bahwa perkara ini ditangani secara serius, objektif, dan tidak tebang pilih. Jangan sampai persoalan ini berhenti tanpa kejelasan”, tegasnya.

Eman memastikan, AMDB akan terus mengawal proses hukum tersebut hingga terdapat kejelasan mengenai status aset dan pertanggungjawaban para pihak.

“Jika ditemukan bukti tindak pidana, proses hukum harus dilanjutkan tanpa pandang bulu. Selamatkan aset daerah, lindungi hak masyarakat, dan ungkap seluruh fakta secara transparan. Penegakan hukum harus menghasilkan kepastian, bukan sekadar menjadi respons sesaat terhadap tekanan publik”, pungkasnya.

 

 

  • Penulis: Irfan

Komentar Anda (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Baca Juga

  • Goodyear Indonesia Pilih Rayakan Kemenangan Goodyear Asia Pacific Bounce Challenge 2021 Dengan Berbagi

    Goodyear Indonesia Pilih Rayakan Kemenangan Goodyear Asia Pacific Bounce Challenge 2021 Dengan Berbagi

    • calendar_month Senin, 7 Feb 2022
    • account_circle S Edy
    • 0Komentar

    INAnews.co.id, Jakarta – Bertujuan meningkatkan kebugaran karyawan dimasa pandemi dan kerjasama kelompok secara virtual, Goodyear Asia Pasifik menginisiasi sebuah lomba berkelompok dimana pencatatan rekor dilakukan secara berjenjang. Goodyear Indonesia mengikuti lomba yang berlangsung penuh dibulan September 2021 dan memenangkan juara tingkat negara, berhadiah uang tunai USD30,000.  Goodyear Project Bounce menunjukkan budaya Goodyear untuk menghormati dan […]

  • Kejagung Menetapkan Benny Tjokro dan Hendrisman Rahim Cs  Sebagai Tersangka Korupsi Jiwasraya

    Kejagung Menetapkan Benny Tjokro dan Hendrisman Rahim Cs Sebagai Tersangka Korupsi Jiwasraya

    • calendar_month Rabu, 15 Jan 2020
    • account_circle S Edy
    • 0Komentar

    INAnews.co.id, JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) akhirnya menahan tiga orang tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan dana PT Asuransi Jiwasraya, pada Selasa (14/1/20). Ketiga tersangka itu adalah Komisaris PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro, mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Hary Prasetyo dan Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM) Heru Hidayat. Benny keluar terlebih […]

  • Pertama Kalinya, Honda Tampilkan Mobil Juara Ajang Modification

    Pertama Kalinya, Honda Tampilkan Mobil Juara Ajang Modification

    • calendar_month Sabtu, 13 Agt 2022
    • account_circle Adin
    • 0Komentar

    INAnews.co.id, Tangerang Selatan, 13 Agustus 2022 – PT Honda Prospect Motor mengumumkan desain dari Bernard Harianto sebagai juara pertama ajang Honda Brio Virtual Modification (V-Mod) #4 pada tanggal 13 Agustus 2022 di ajang GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2022.

  • Dukungan KB FKPPI Cab 2708 Tangsel Bagi Caleg Annisa Solehati, S.Psi, Menyongsong Pemilihan Legislatif

    Dukungan KB FKPPI Cab 2708 Tangsel Bagi Caleg Annisa Solehati, S.Psi, Menyongsong Pemilihan Legislatif

    • calendar_month Senin, 25 Sep 2023
    • account_circle Redaksi Tangray
    • 0Komentar

      INAnews.co.id, Tangerang Selatan – Semangat mendukung calon legislator yang memiliki visi kuat untuk kemajuan daerahnya terus mengalir. Kali ini, Annisa Solehati, S.Psi, calon legislatif dari Partai Gelora Indonesia dan anggota FKPPI Tangsel yang dikenal karena komitmen dan dedikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat, menerima dukungan dari Keluarga Besar FKPPI Cab 2708 Tangerang Selatan. Dukungan dari KB […]

  • DPD Mitra Strategis Kepala Daerah yang Tepat

    DPD Mitra Strategis Kepala Daerah yang Tepat

    • calendar_month Sabtu, 22 Feb 2025
    • account_circle Robi
    • 0Komentar

    INAnews.co.id, Jakarta– Dewan Perwakilan Rakyat (DPD) RI mitra strategis kepala daerah yang tepat disampaikan Fahira Idris, senator dari Jakarta. “DPD RI sejatinya adalah forum yang tepat bagi kepala daerah untuk menyampaikan aspirasi dan kepentingan daerah untuk diperjuangkan di tingkat nasional,” kata Fahira di akun X-nya, Sabtu (22/2/2025). Sebagai lembaga perwakilan rakyat yang memiliki peran sebagai […]

  • Puluhan Petugas Gabungan Tutup Paksa Pasar Pengkores Kecamatan Kopang

    Puluhan Petugas Gabungan Tutup Paksa Pasar Pengkores Kecamatan Kopang

    • calendar_month Senin, 4 Mei 2020
    • account_circle Idrus Jalmonadi
    • 0Komentar

    INAnews.co.id, Lombok Tengah –Pemda Kabupaten Lombok Tengah memutuskan menutup paksa Pasar Traditional Pengkores pada sabtu (03/05). Pasar Pengkores yang terletak di Desa persiapan Berinding, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah. Penutupan pasar tersebut dipimpin langsung oleh Sekda Lombok Tengah H. Lalu Nursiah yang didampingi sekertaris Disperindag Kabupaten Lombok Tengah Lalu Setiawan serta Kapolsek Kopang dan Camat […]

expand_less