Sentimen Netizen soal Sertifikasi Halal: Tuntut Verifikasi, Keluhkan Biaya
- account_circle Robi
- calendar_month 19 jam yang lalu
- comment 0 komentar
- print Cetak

Foto: ilustrasi (AI)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
INAnews.co.id, Jakarta- Publik di media sosial aktif meminta verifikasi status halal, sementara pelaku usaha mengeluhkan biaya dan beban prosedur kewajiban sertifikasi halal. Temuan ini berasal dari analisis percakapan media sosial oleh Continuum INDEF.
Data Scientist Continuum INDEF Wahyu Tri Utomo mengatakan, sekitar 23 persen percakapan inti berkaitan dengan ajakan verifikasi, misalnya mempertanyakan apakah suatu toko benar-benar halal. Ada pula warganet yang mempertanyakan toko penjual produk nonhalal yang memajang label halal.
“Sekitar 23 persen percakapan inti terkait ajakan verifikasi, seperti ‘apakah toko ini benar-benar halal?’. Ini indikasi publik peduli,” kata Wahyu dalam wawancara di kanal YouTube INDEF yang diunggah Jumat (13/11/2026).
Menurut Wahyu, toko atau produk yang paling sering diminta untuk diperiksa adalah yang memerlukan kepastian halal, seperti daging dan olahan daging. Pertanyaan eksplisit tentang penting atau tidaknya sertifikat halal sangat sedikit, hanya sekitar 2,8 persen.
Dari sisi pelaku usaha, sekitar 20 hingga 21 persen percakapan memuat kata kunci seperti “mudah”, “gratis”, dan “terbantu”. Kata-kata itu dikaitkan dengan program sertifikasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), seperti program SEHATI dan pendampingan Penyelia Proses Produk Halal (P3H). Sebaliknya, sekitar 15,2 persen mengeluhkan kesulitan dan birokrasi, antara lain kebingungan soal Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi penjual daring dan jasa pengiriman, serta proses yang dinilai lambat.
“Ada yang bilang prosesnya cepat dan mudah, tetapi ada juga yang bilang lambat. Mungkin karena banyak sekali yang mengurus sertifikat halal,” kata Wahyu.
Pembahasan manfaat sertifikasi hanya sekitar 6,7 persen dari total percakapan. Tema paling dominan adalah biaya dan beban usaha, sekitar 27 persen, mencakup beban biaya, waktu, dan prosedur.
Sentimen negatif mulai naik sekitar 5 Oktober dan menguat mendekati 17 Oktober, saat kewajiban label halal berlaku. Wahyu menilai hal ini mengindikasikan persoalan sosialisasi.
“Mungkin orang baru sadar, ‘Oh, sekarang saya harus mengurus sertifikat untuk menjual barang saya.’ Ini menunjukkan masalah sosialisasi, mereka bingung di menit-menit terakhir,” ujarnya.
Kewajiban sertifikasi halal telah mengalami beberapa pembaruan. Analisis ini dilakukan dengan kata kunci terkait sertifikasi dan sertifikat halal, sehingga mencakup persepsi publik, bukan hanya pelaksanaan kebijakannya. Wahyu juga menyinggung ramainya perbincangan tentang kewajiban sertifikasi halal bagi layanan logistik, yang menurutnya yang disertifikasi adalah layanan yang mengirim jenis produk tertentu.
- Penulis: Robi

Saat ini belum ada komentar