Mantan Wakapolri Usul Dewan Kehormatan Polri Periksa Kapolri Bermasalah
- account_circle Robi
- calendar_month 22 jam yang lalu
- comment 0 komentar
- print Cetak

Foto: Oegroseno/tangkapan layar
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
INAnews.co.id, Jakarta– Mantan Wakapolri Oegroseno mengusulkan pembentukan Dewan Kehormatan Perwira Polri untuk menyidangkan pelanggaran etik perwira tinggi, termasuk Kapolri. Ia berharap pembentukannya dilakukan lewat Perppu agar pemeriksaan etik dan pidana bisa berjalan paralel.
“Perlu ada pembentukan Dewan Kehormatan Perwira Polri. Kalau ada masalah seperti sekarang, tidak melalui Komisi Kode Etik, tapi langsung dewan kehormatan,” kata Oegroseno dalam wawancara di kanal YouTube Mahfud MD Official, diunggah Sabtu (14/11/2026).
Ia mengusulkan dewan beranggotakan sembilan orang. “Empat dari Polri, lima dari tokoh-tokoh masyarakat, dan ini bersifat ad hoc,” ujarnya. Menurut dia, skema ini mencerminkan keadilan bagi anggota Polri, pelanggar, dan masyarakat.
Oegroseno juga mengusulkan Kepala Divisi Propam berpangkat bintang tiga. Alasannya, pemeriksa etik harus berpangkat lebih tinggi atau minimal sejajar dengan yang diperiksa. Selama ini, kata dia, pangkat bintang empat sementara (lokal) diberikan kepada pemeriksa selama sidang berlangsung, lalu dilepas kembali.
Ia juga menyoroti proses etik yang berlarut karena masih ada banding setelah putusan. “Setelah diputus, misalnya PTDH, kan ada banding lagi, enggak selesai,” katanya.
Untuk perkara pidana, Mahfud MD menjelaskan peradilan militer tidak lagi dikenal dalam tata urutan perundang-undangan, sehingga pengadilan umum yang berwenang.
- Penulis: Robi

Saat ini belum ada komentar