NEWS UPDATE
dark_mode
Top Tags

Potensi Pengembangan Daerah Perbatasan

  • account_circle Robi
  • calendar_month Minggu, 29 Sep 2024
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

INAnews.co.id, Jakarta– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), mengajak jajaran BNPP agar menjadikan momen peringatan ulang tahun ke-16 untuk memanfaatkan potensi mengembangkan daerah perbatasan. Menurutnya, banyak hal positif yang dapat dilakukan BNPP, terlebih dengan adanya Pos Lintas Batas Negara (PLBN).

Hal itu disampaikan Mendagri pada acara Jalan Sehat dan Gathering Hari Ulang Tahun (HUT) ke-14 BNPP. Kegiatan tersebut berlangsung di Pasar Seni Ancol, Jakarta, Ahad (29/9/2024).

Mendagri mengingatkan agar kegiatan tersebut tak hanya berlangsung seremonial, tapi menjadi momen untuk merenung sekaligus mengevaluasi kinerja organisasi. “Ini penting untuk menjaga bukan hanya perbaikan ke depan, tapi eksistensi Badan (BNPP) ini sendiri, lembaga ini sendiri,” jelasnya, dalam keterangannya.

Dia menegaskan bahwa BNPP berperan penting dalam mengelola PLBN yang tersebar di beberapa daerah. Infrastruktur tersebut dibangun sebagai salah satu upaya untuk mengembangkan daerah perbatasan.

Menurutnya, kunci penting yang harus dimiliki BNPP dalam membangun daerah perbatasan adalah koordinasi yang baik dengan berbagai pihak terkait.

Terlebih, kata Mendagri, BNPP memang dibentuk untuk mengoordinasikan kewenangan mengurus daerah perbatasan yang tersebar di kementerian dan lembaga. “Ini yang harus kita pahami betul, teman-teman, kita harus pahami kenapa BNPP itu, kenapa dulu didirikan 14 tahun yang lalu,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia menekankan, upaya mengembangkan daerah perbatasan ini penting agar masyarakat di wilayah tersebut dapat hidup makmur dan sejahtera.

Langkah ini juga menjadi salah satu ikhtiar untuk mewujudkan pemerataan pembangunan hingga daerah perbatasan. Selain itu, wilayah perbatasan juga dapat menjadi daerah penyangga bagi pertahanan Indonesia.

Karena itu, lanjut Mendagri, koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak terkait menjadi langkah yang perlu terus ditingkatkan. Di samping, upaya meningkatkan kinerja lapangan terus dilakukan, seperti mengelola PLBN dan menyelesaikan segmen-segmen lintas batas negara yang masih bermasalah.

Koordinasi itu dapat dilakukan dengan menggelar rapat rutin yang mengundang Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan selaku Ketua Pengarah BNPP.

Tak hanya itu, tambah Mendagri, BNPP juga perlu meyosialisasikan capaian kinerja kepada publik agar dapat lebih dipahami masyarakat. Upaya ini dapat memanfaatkan media massa maupun media sosial. “Supaya masyarakat paham dan tahu, ketika ada dukungan publik, masyarakat mendukung,” tandasnya.*

  • Penulis: Robi

Baca Juga

  • KPK: OTT di Sultra Terkait Dugaan Suap Dana Alokasi Khusus RS

    KPK: OTT di Sultra Terkait Dugaan Suap Dana Alokasi Khusus RS

    • calendar_month Kamis, 7 Agt 2025
    • account_circle Alan Mustajab
    • 0Komentar

    INAnews.co.id, Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Sulawesi Tenggara berkaitan dengan dugaan suap dalam pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan rumah sakit. “Perkara ini terkait dengan DAK pembangunan rumah sakit, khususnya dalam peningkatan kualitas atau status rumah sakit,” ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi […]

  • MUI Keluarkan Lima Poin Tausiyah terkait Pelarangan Jilbab Paskibraka

    MUI Keluarkan Lima Poin Tausiyah terkait Pelarangan Jilbab Paskibraka

    • calendar_month Minggu, 18 Agt 2024
    • account_circle Robi
    • 0Komentar

    INAnews.co.id, Jakarta– Beberapa waktu lalu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggelar Forum Ukhuwah Islamiyah, di kantor MUI Pusat, Jakarta. Pertemuan tersebut menghasilkan tausiyah yang berisikan lima poin, sebagai respons pelarangan jilbab bagi paskibraka muslimah. Berikut poin-poin itu, yang dirilis pada Kamis (15/8/2024): 1. Meminta Pemerintah dalam hal ini BPIP untuk konsisten dan konsekwen terhadap pelaksanaan Peraturan […]

  • Rangkap Jabatan, Rasubala sebut Sekda Kota Bitung Berpotensi Korupsi

    Rangkap Jabatan, Rasubala sebut Sekda Kota Bitung Berpotensi Korupsi

    • calendar_month Sabtu, 3 Sep 2022
    • account_circle Resa R
    • 0Komentar

      INAnews.co.id Bitung– Rangkap jabatan di lingkungan Pemerintahan Kota Bitung masih berjalan hingga kini, pasalnya Sekertaris Daerah (Sekda) Ir Rudy Theno, MT sampai saat ini masih menjabat sebagai Kepala Dinas PU. Hal ini mendapat tanggapan keras dari Sekertaris Persatuan Organisasi Lintas Adat Agama dan Budaya (POLA) Rahmat Rasubala, menurutnya hal ini telah melanggar Peraturan Pemerintah […]

  • PT Yudhistira Bekerja Sama Dengan Kemenag Kota Bitung, Menggelar Pelatihan Kurikulum Merdeka

    PT Yudhistira Bekerja Sama Dengan Kemenag Kota Bitung, Menggelar Pelatihan Kurikulum Merdeka

    • calendar_month Kamis, 23 Feb 2023
    • account_circle Resa R
    • 0Komentar

      INAnews.co.id Bitung– Madrasa Se Kota Bitung mengikuti Pelatihan Kurikulum Merdeka yang digelar oleh Kementrian Agama bekerja sama dengan PT Yudhistira Ghalia Indonesia, kegiatan ini diikuti oleh Kepala-Kepala Sekolah maupun Guru-Guru yang dilaksanakan Kantor Kementerian Agama Kota Bitung, 23 Februari 2023. Kegiatan ini baru kali pertama dilaksanakan di Kota Bitung, Pemateri Syuaib Sulaiman S.Ag,M.pd.i dalam […]

  • Temukan Pernikahan Budaya Asli Indonesia di IDWF 2020

    Temukan Pernikahan Budaya Asli Indonesia di IDWF 2020

    • calendar_month Sabtu, 18 Jan 2020
    • account_circle S Edy
    • 0Komentar

    INAnews.co.id, Jakarta  – Kebutuhan akan pernikahan terus berkembang dari masa ke masa. Pasalnya setiap calon pengantin memiliki impian tersendiri untuk acara pernikahannya.

  • Peringkat Jakarta Kalah Jauh dari Dubai dan Labuan di Indeks Keuangan

    Peringkat Jakarta Kalah Jauh dari Dubai dan Labuan di Indeks Keuangan

    • calendar_month Selasa, 11 Agt 2026
    • account_circle Robi
    • 0Komentar

    INAnews.co.id, Jakarta- Penasihat Center for Sharia Economic Development (CSED) INDEF, Hakam Naja, menyoroti masih rendahnya peringkat Jakarta di kancah pusat keuangan global dibandingkan negara-negara yang lebih dulu mengembangkan kawasan keuangan internasional berbasis syariah, seperti Dubai dan Malaysia. “Jakarta itu ranking 86,” kata Hakam Naja saat memaparkan hasil Global Financial Centers Index (GFCI) edisi ke-39 yang […]

expand_less