UIN Syarif Hidayatullah

NASIONAL POLITIK

SBY Kritik Politik “Liar”, Minta Prabowo Hidupkan Politik Berkeadaban

• calendar_month Rabu, 4 Nov 2026
• account_circle Robi
• 0Komentar

INAnews.co.id, Jakarta– Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan keprihatinan mendalam atas situasi politik nasional yang dinilainya semakin tak terkendali. SBY pun memohon kepada Presiden Prabowo Subianto agar menghidupkan kembali politik yang berkeadaban. Pernyataan itu disampaikan SBY melalui akun X pribadinya pada Rabu (4/11/2026). “Kok jadi begini negara kita. Kok begini liar politik kita,” […]



HUKUM NASIONAL

Skandal Penyadapan Polri, YLBHI Tuntut Bongkar Rantai Perintah

• calendar_month Rabu, 4 Nov 2026
• account_circle Robi
• 0Komentar

INAnews.co.id, Jakarta– Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengecam dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah pejabat kepolisian. YLBHI mendesak pengusutan menyeluruh hingga ke seluruh rantai perintah, bukan hanya operator di lapangan. Dalam pernyataan tertulis tertanggal 3 November 2026, YLBHI merujuk keterangan konferensi pers Mabes Polri. Penyadapan itu diduga […]



SYARIAH

Pusat dan Daerah Bersinergi Perkuat Literasi Keuangan Syariah, KDEKS Banten Kenalkan Sukuk Tabungan ST017

• calendar_month Jumat, 6 Nov 2026
• account_circle Helmi Romdhoni
• 0Komentar

INAnews.co.id,Serang – Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Banten bersama Direktorat Pembiayaan Syariah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Republik Indonesia menyelenggarakan kegiatan Penguatan Literasi Keuangan dan Pengenalan Instrumen Sukuk Tabungan Seri ST017.



EKONOMI NASIONAL POLITIK

Sentimen Negatif Koperasi Merah Putih Melonjak, Ini Penyebabnya

• calendar_month Jumat, 6 Nov 2026
• account_circle Robi
• 0Komentar

INAnews.co.id, Jakarta– Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menjadi program pemerintah dengan lonjakan sentimen negatif tertinggi di media sosial. Analisis Kontinum INDEF menunjukkan kenaikan sentimen negatif KDMP sekitar 30 persen, tertinggi dari delapan program prioritas yang dianalisis. Data Scientist Kontinum INDEF Wahyu Tri Utomo mengatakan, popularitas KDMP melesat pada 2026. Dari program di peringkat kelima atau […]



HUKUM NASIONAL UPDATE NEWS

ICW Soroti Kontrak Influencer Rp14,7 Miliar untuk Perusahaan Raffi Ahmad

• calendar_month 15 jam yang lalu
• account_circle Robi
• 0Komentar

INAnews.co.id, Jakarta– Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti pengadaan jasa pemengaruh (influencer) senilai Rp14.696.955.002 oleh dua kementerian dari PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan milik Raffi Ahmad. Pengadaan itu dinilai bertolak belakang dengan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Berdasarkan data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga tahun anggaran 2023-2026 di portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), […]



HUKUM NASIONAL POLITIK TNI/POLRI

Kasus Sadap Isyaratkan Politisasi Polisi, Bivitri Dorong Reformasi Polri

• calendar_month Jumat, 6 Nov 2026
• account_circle Robi
• 0Komentar

INAnews.co.id, Jakarta- Terungkapnya dugaan penyadapan terhadap pejabat tinggi dinilai pakar hukum tata negara Bivitri Susanti sebagai sinyal politisasi lembaga penegak hukum. Ia mendesak reformasi kepolisian dan evaluasi sistem politik agar aparat tidak dipakai oleh penguasa. Hal itu disampaikan Bivitri dalam videonya yang diunggah Rabu (4/11/2026). “Kasus ini terungkap karena pergantian Kapolri, tetapi itu menyiratkan adanya […]



HUKUM NASIONAL POLITIK UPDATE NEWS

Presiden Minta Kapolri Usut Penyadapan Objektif dan Terbuka

• calendar_month Rabu, 4 Nov 2026
• account_circle Robi
• 0Komentar

INAnews.co.id, Jakarta– Presiden meminta Kapolri memproses kasus dugaan penyadapan secara objektif tanpa ada yang ditutup-tutupi. Hal ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (4/11/2026). Menurut Prasetyo, Presiden telah memberi petunjuk kepada Kapolri agar proses hukum berjalan sesuai peraturan perundang-undangan. “Seobjektif mungkin tanpa ada yang ditutup-tutupi,” kata Prasetyo. Pernyataan itu muncul […]



HUKUM NASIONAL

15 Tahun tanpa UU Penyadapan, Hukum Jadi Rimba Liar

• calendar_month Jumat, 6 Nov 2026
• account_circle Robi
• 0Komentar

INAnews.co.id, Jakarta- Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai praktik penyadapan di Indonesia berlangsung tanpa kendali karena DPR dan pemerintah tak kunjung membuat undang-undang khusus penyadapan. Padahal, Mahkamah Konstitusi (MK) sudah memerintahkannya sejak lebih dari satu dekade lalu. Hal itu disampaikan Bivitri dalam video di kanal YouTube-nya yang diunggah Rabu (4/11/2026), menanggapi kasus dugaan penyadapan […]

Maaf, saat ini belum tersedia post untuk ditampilkan.