NEWS UPDATE
dark_mode
Top Tags

Dalami Substansi ASEAN Agreement on E-Commerce, Kemendag Gelar FGD Bersama Komisi VI DPR RI

  • account_circle S Edy
  • calendar_month Rabu, 26 Feb 2020
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

INAnews.co.id, Jakarta – Kementerian Perdagangan menyelenggarakan Focus Group Discussion/FGD bersama anggota Komisi VI DPR RI guna melakukan pendalaman substansi ASEAN Agreement on eCommerce di Jakarta, Senin (24/2/20). FGD ini merupakan tindak lanjut rapat kerja Menteri Perdagangan Agus Suparmanto dengan Komisi VI DPR RI pada 30 Januari 2020 lalu dalam rangka pembahasan rencana pengesahan ASEAN Agreement on e-Commerce.

ASEAN Agremeent on e-Commerce yang ditandatangani pada 22 Januari 2019 di Hanoi, Vietnam pada dasarnya fokus pada fasilitasi dan kerja sama perdagangan melalui sistem elektronik yang diharapkan bermanfaat bagi para konsumen dan pelaku usaha, khususnya para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan ASEAN.

“ASEAN Agreement on e-Commerce yang telah ditandatangani oleh Menteri Ekonomi ASEAN pada tahun 2019 lalu, mengatur sejumlah ketentuan yang diharapkan dapat mendorong perkembangan kegiatan e-Commerce (niaga el) di kawasan ASEAN. Ketentuan tersebut, antara lain mencakup kerja sama pengembangan e-Commerce, fasilitasi perdagangan melalui sistem elektronik lintas batas, keamanan siber, pembayaran elektronik, dan logistik,” jelas Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Oke Nurwan.

Beberapa manfaat yang akan didapat melalui pemberlakuan persetujuan ini antara lain meningkatnya nilai perdagangan barang dan jasa antar para pihak melalui pemanfaatan niaga el di ASEAN, memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan produk domestik bruto Indonesia, serta memperdalam kerja sama antara negara ASEAN untuk mengembangkan dan meningkatkan penggunaan niaga el guna menggerakkan pertumbuhan inklusif dan mempersempit kesenjangan pembangunan di wilayah ASEAN.

“Komisi VI DPR RI pada umumnya menekankan tentang perlunya pemerintah untuk segera meningkatkan kesiapan UMKM dalam memanfaatkan niaga el melalui penyusunan dan implementasi roadmap peningkatan kesiapan UMKM dimaksud sehingga diharapkan barang yang diperdagangkan via niaga el didominasi oleh barang yang dihasilkan UMKM Indonesia, bukan barang impor seperti yang sedang terjadi saat ini,” tutur Oke.

Saat ini, pemerintah telah mulai melaksanakan berbagai program kerja dalam mendorong para pelaku UMKM agar mampu memanfaatkan niaga el, antara lain Layanan UMKM Naik Kelas (LUNAS), yakni program manajemen pendampingan UMKM secara daring dari Kementerian Koperasi dan UKM; Program Pengembangan 1000 Pelaku Ekspor melalui e-Commerce, yakni program kerja sama Kementerian Perdagangan dengan Bukalapak; dan Rumah Kreatif BUMN, yakni program Kementrian Badan Usaha Milik Negara bersama perusahaan milik negara membangun Rumah Kreatif BUMN (RKB).

Direktur Perundingan ASEAN Kementerian Perdagangan Donna Gultom menambahkan, dalam penyusunan ASEAN Agreement on e-Commerce, tim perunding e-Commerce Indonesia yang dikoordinir oleh Kantor Kemenko Perekonomian, telah memastikan agar ketentuan yang diatur dalam Persetujuan tersebut sejalan dengan peraturan domestik antara lain Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

“Penyusunan ketentuan yang diatur dalam ASEAN Agremeent on E-Commerce dirundingkan sedemikian rupa sehingga tidak bertentangan dengan PP No. 71 Tahun 2019 tentang  Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang terefleksi pada Pasal 7 dari ASEAN Agreement on E-Commerce yang mengatur Fasilitas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Lintas Batas dan Pasal 8 yang mengatur Keamanan Siber,” imbuhnya.

Selain didukung Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019, Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi Kementerian Perdagangan I Gusti Ketut Astawa menambahkan, ASEAN Agreement on e-Commerce turut didukung Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. “Tujuan penyusunan PP ini antara lain untuk membangun kepercayaan konsumen, serta membangun keseimbangan yang sama antara pelaku usaha daring dan luring,” jelasnya.

Dalam mengendalikan penjualan produk impor di bidang niaga el, pemerintah telah melaksanakan beberapa upaya, antara lain dengan mewajibkan pelaku usaha untuk mengutamakan produk dalam negeri, menetapkan peraturan untuk menurunkan nilai de minimis barang impor dari USD 75 menjadi USD 3, bekerja sama dengan pelaku usaha niaga el untuk menyediakan laman khusus produk UMKM lokal, dan melakukan kegiatan pendampingan niaga el bagi UMKM.

Oke menegaskan, pemerintah akan selalu memberikan perhatian khusus terhadap pemberdayaan pelaku UMKM dengan melaksanakan Program Strategi Nasional Pengembangan UMKM yang terfokus pada tiga pilar.

Pilar pertama yaitu kapasitas usaha dan kompetensi UMKM yang terdiri dari tiga strategi, yaitu memperluas akses pasar produk dan jasa; meningkatkan daya saing produk dan jasa; serta mengembangkan kapasitas manajemen SDM. Pilar kedua adalah lembaga keuangan yang ramah bagi UMKM, dan pilar ketiga adalah pentingnya koordinasi lintas sektor untuk mendukung ekosistem koperasi dan UKM yang terdiri dari dua strategi, yaitu kemudahan dan kesempatan berusaha, serta koordinasi lintas sektor.

“Melalui diskusi ini, kami mengharapkan dukungan penuh pimpinan dan anggota Komisi VI DPR RI agar pemerintah dapat segera menyelesaikan proses pengesahan persetujuan ini,” pungkas Oke.

Pada kesempatan FGD ini, perwakilan Bukalapak juga menyampaikan bahwa kendala yang dihadapi oleh para pelaku usaha apabila ingin melakukan ekspor melalui laman pemasaran (marketplace) adalah mahalnya biaya logistik. Hal ini juga diharapkan akan menjadi fokus pemerintah kedepan agar produk-produk Indonesia juga memasuki pasar negara anggota ASEAN melalui transaksi niaga el yang difasilitasi ASEAN Agreement on e-Commerce.

 

Sumber : Biro Humas Kemendag.

  • Penulis: S Edy

Baca Juga

  • Asuh Anak Saat Tugas Lapangan, Polwan Ini Dapat Penghargaan dari Gubernur NTB

    Asuh Anak Saat Tugas Lapangan, Polwan Ini Dapat Penghargaan dari Gubernur NTB

    • calendar_month Selasa, 6 Okt 2020
    • account_circle Idrus Jalmonadi
    • 0Komentar

    INAnews.co.id,Dompu- Foto seorang Polisi Wanita (Polwan) yang tengah bertugas sambil memangku anaknya yang sedang tertidur lelap beberapa waktu lalu viral di media sosial. Polwan tersebut adalah Aipda Ismi Andri Nurwati, Kanit Bintibmas, Polres Dompu, Provinsi NTB. Foto tersebut diambil saat Aipda Ismi sedang bertugas mengamankan pelaksanaan sidang sengketa Pilkada di Bawaslu Dompu. Berkat foto itu, […]

  • Toyota Limo Eks-Bluebird Dimodifikasi dengan Biaya 15 Juta, Lihat Hasilnya

    Toyota Limo Eks-Bluebird Dimodifikasi dengan Biaya 15 Juta, Lihat Hasilnya

    • calendar_month Selasa, 9 Nov 2021
    • account_circle S Edy
    • 0Komentar

    INAnews.co.id,Jakarta – PT Blue Bird Tbk sebagai penyedia layanan transportasi darat terdepan melalui unit bisnis Mobil Go menyelenggarakan kontes modifikasi Toyota Limo dengan batasan biaya 15 juta Rupiah antar pool di Jabodetabek. Melalui kegiatan ini Mobil Go menunjukkan komitmennya untuk menghadirkan solusi perjalanan dengan unit prima dan tak perlu banyak mengeluarkan biaya modifikasi serta memberikan […]

  • R9 Luncurkan Knalpot Seri Falcon Dengan Harga Terjangkau

    R9 Luncurkan Knalpot Seri Falcon Dengan Harga Terjangkau

    • calendar_month Minggu, 1 Des 2019
    • account_circle S Edy
    • 0Komentar

    INAnews.co.id, Jakarta – Di ajang IIMS Motobike Expo 2019, PT Enwan Multi Partindo (EMP) selaku produsen knalpot after market pada hari Sabtu (30/11) kenalkan knalpot terbarunya R9.

  • Dosen S2-S3 Ramai-Ramai Jadi Ojol dan Kuli Bangunan

    Dosen S2-S3 Ramai-Ramai Jadi Ojol dan Kuli Bangunan

    • calendar_month Senin, 24 Agt 2026
    • account_circle Robi
    • 0Komentar

    INAnews.co.id, Jakarta– Ketua Umum Aliansi Dosen ASN Kemendiktisaintek Seluruh Indonesia (Adaksi) Anggun Gunawan mengungkap kondisi memprihatinkan penghasilan dosen berstatus CPNS di Indonesia yang menurutnya berbanding terbalik dengan kualifikasi pendidikan mereka. “CPNS dosen itu cuma digaji Rp2,3 juta dengan kualifikasi pendidikan S2,” kata Anggun, yang juga alumnus Oxford Politeknik, Inggris, di kanal YouTube Mardani Ali Sera, […]

  • Kepala BPJPH: Halal adalah Lifestyle Ekonomi Global

    Kepala BPJPH: Halal adalah Lifestyle Ekonomi Global

    • calendar_month Jumat, 21 Nov 2025
    • account_circle Robi
    • 0Komentar

    INAnews.co.id, Jakarta– Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Haikal Hassan, membagikan pengalaman personalnya pada 1992 untuk menggambarkan betapa halal telah lama menjadi komoditas ekonomi global yang diperhitungkan. Kisah ini menjadi pembuka paparannya dalam acara “Sertifikasi Halal untuk Kemandirian Ekonomi: Kontribusi BPJPH dalam Mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto”, yang dihadiri Kepala Kantor Staf Presiden […]

  • Rupiah Hari Jumat Melemah, Dipengaruhi Ini

    Rupiah Hari Jumat Melemah, Dipengaruhi Ini

    • calendar_month Jumat, 11 Jul 2025
    • account_circle Robi
    • 0Komentar

    INAnews.co.id, Jakarta– Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (AS) terpantau melemah tipis pada pembukaan perdagangan Jumat pagi ini. Berdasarkan data dari berbagai platform keuangan terkemuka, Rupiah bergerak di kisaran Rp16.215 hingga Rp16.235 per Dolar AS, menunjukkan sedikit pelemahan dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya. Menurut data Bloomberg yang dipantau pada pukul 09.17 WIB, Rupiah berada di […]

expand_less