NEWS UPDATE
dark_mode
Top Tags

BPP Kemendagri Gelar Rakornas Kelitbangan Secara Virtual

  • account_circle Adin
  • calendar_month Jumat, 15 Mei 2020
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

INAnews.co.id, Jakarta – Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (BPP Kemendagri), menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kelitbangan 2020, Rabu (13/5). Berbeda dari tahun sebelumnya yang selalu berlangsung tatap muka, pada Rakornas kali ini dilakukan secara virtual. Kondisi ini akibat merebaknya pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-2019) yang melanda hampir semua negara di dunia, termasuk Indonesia.

Rakornas ini dibuka langsung oleh Plt. Kepala BPP Kemendagri, Agus Fatoni.  Ia hadir didampingi Sekretaris Badan, Kepala Pusat Litbang, dan para peneliti. Selain itu, acara ini juga melibatkan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi kelitbangan.

“Hari ini dalam suasana Covid-19 dan perkembangan teknologi, kita bisa bersilaturahmi mengikuti Rakornas dengan memperhatikan protokol kesehatan untuk kebaikan bersama,” ujar Fatoni mengawali sambutannya.

Fatoni menyebutkan, tujuan dari Rakornas ini, yakni sebagai wadah koordinasi pelaksanaan tugas-tugas kelitbangan. Pada kesempatan tersebut, lanjutnya, bakal membahas isu aktual terkait penyelenggaraan tugas kelitbangan, maupun pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintah daerah.

Dirinya menegaskan, dari sisi dasar hukum, pelaksanaan fungsi kelitbangan sudah cukup kuat. Hal ini ditandai dengan terbitnya sejumlah regulasi, baik berupa UU, Peraturan Pemerintah, maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri. Dari sisi fungsi, lanjutnya, dapat terlihat dalam Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam aturan itu, disebutkan penelitian dan pengembangan berperan dalam meningkatkan kualitas kebijakan dan program penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Hasil dari penelitian itu dijadikan rumusan dasar kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah,” ujarnya.

Selain itu, penyusunan naskah akademis termasuk regulasi juga mendasarkan pada hasil penelitian dan pengembangan, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dasar hukum dan peluang yang ada ini, lanjutnya, dapat memaksimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi kelitbangan, baik di pemerintah pusat maupun daerah.

Meski begitu, Fatoni menyadari masih adanya sejumlah persoalan di bidang kelitbangan. Di antara persoalan itu, misalnya pemanfaatan hasil kelitbangan yang masih belum maksimal. Tidak jarang, kegiatan itu hanya menjadi rutinitas. Akibatnya, hasil kelitbangan saat ini belum mampu memberikan kontribusi dalam penyusunan kebijakan dan regulasi.
Di sisi lain, dari segi birokrasi kelitbangan juga masih terkesan strukturalis, seperti jenjang birokrasi yang terlalu panjang. Kondisi ini menghambat kerja kelitbangan. Keterbatasan juga terjadi pada sumber daya manusia (SDM) yang seringkali belum menjadi prioritas program. Tak hanya itu, anggaran kelitbangan dinilai belum menjadi prioritas, sehingga jumlahnya terbatas.

“Kemudian keterbatasan sarana dan prasarana juga dialami kita semua di bidang kelitbangan,” tutur Fatoni.

Mengatasi persoalan itu, Fatoni mengatakan, perlu adanya kerja sama antara intansi kelitbangan dengan pihak lain. Hal itu seperti yang tengah dilakukan BPP Kemendagri dalam mengkaji jalannya pemilihan kepala daerah (pilkada), dengan melibatkan lembaga think tank independen.
Dalam membenahi organisasi, juga bisa dilakukan dengan memperkuat aspek fungsional dari semula yang orientasinya masih struktural.

Terkait terbatasnya pendanaan, kata Fatoni, dapat diantisipasi dengan membangun kerja sama dengan pihak ketiga, atau memanfaatkan Corporate Social responsibility (CSR) yang ada. Ditambah lagi dengan membuat terobosan baru dalam upaya mengongkosi biaya kelitbangan.

Fatoni berharap, melalui pertemuan ini dapat menjadi langkah awal terbangunnya sinergi dan koordinasi antara BPP Kemendagri, Balitbang daerah, atau OPD yang mengurusi kelitbangan. Dengan begitu, keberadaan kelitbangan dapat semakin unggul dan menjalankan perannya dengan baik.
Persoalan tersebut diamini oleh para peserta yang tergabung dalam Rakornas Kelitbangan 2020.

Mereka berharap, sejumlah kendala yang disampaikan Plt. Kepala BPP Kemendagri lekas ditemukan solusinya. Secara garis besar, beberapa sandungan yang disoroti yakni perlunya optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi institusi litbang, peningkatan kapasitas litbang, serta peningkatan kualitas SDM terutama peneliti.
Di sisi lain, mereka juga mengapresiasi gelaran Rakornas Kelitbangan 2020 yang tetap dilakukan meski di tengah pandemi. Peserta berharap, kegiatan serupa dapat rutin dilakukan agar memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah khususnya di bidang kelitbangan. (MJA).

(SYAM)

  • Penulis: Adin

Baca Juga

  • Kemenparekraf Raih Penghargaan Tata Kelola Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dari BSN

    Kemenparekraf Raih Penghargaan Tata Kelola Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dari BSN

    • calendar_month Kamis, 25 Jan 2024
    • account_circle S Edy
    • 0Komentar

    INAnews.co.id,  Jakarta  – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) meraih penghargaan Tata Kelola Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dari Badan Standardisasi Nasional (BSN). Penghargaan ini diberikan BSN kepada Kemenparekraf sebagai apresiasi atas Indeks Maturitas Tata Kelola SPK Tahun 2023. Penghargaan diberikan kepada Organisasi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka Bulan Mutu Nasional 2023. […]

  • Walikota Bitung Serahkan BPJS Ketenagakerjaan Bagi Warga Tendeki pada HUT ke 92

    Walikota Bitung Serahkan BPJS Ketenagakerjaan Bagi Warga Tendeki pada HUT ke 92

    • calendar_month Sabtu, 29 Feb 2020
    • account_circle Resa R
    • 0Komentar

    INAnews.co.id Bitung– Walikota Bitung Maximiliaan J Lomban SE, M,Si bersama rombongan disambut dengan tarian Kawasaran saat menghadiri HUT Ke – 92 Negeri Tendeki.

  • ICW: Pemilik SPPG Diduga Jaringan Politisi dan Aparat

    ICW: Pemilik SPPG Diduga Jaringan Politisi dan Aparat

    • calendar_month Sabtu, 16 Mei 2026
    • account_circle Robi
    • 0Komentar

    INAnews.co.id, Jakarta-Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan dugaan bahwa kepemilikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki relasi dengan lingkaran kekuasaan. Peneliti ICW Wana Alamsyah mengungkapkan hal itu saat diwawancarai Novel Baswedan, Jumat (15/5/2026). “Kepemilikan SPPG patut diduga memiliki relasi dengan pejabat politik, anggota DPR, anggota DPRD, aparat keamanan baik militer […]

  • Rayakan 18 Tahun tvOne Hadirkan Dialog Kebangsaan dan Special Event “Menyalakan Harapan, Menatap Masa Depan”, serta Damai Indonesiaku Special, Doa Untuk Negeri, Bersama Ustd Abdul Somad

    Rayakan 18 Tahun tvOne Hadirkan Dialog Kebangsaan dan Special Event “Menyalakan Harapan, Menatap Masa Depan”, serta Damai Indonesiaku Special, Doa Untuk Negeri, Bersama Ustd Abdul Somad

    • calendar_month Jumat, 13 Feb 2026
    • account_circle S Edy
    • 0Komentar

    INAnews.co.id,  Jakarta  –  Memasuki usia ke-18 tahun, tvOne terus meneguhkan komitmennya sebagai Leading News Channel di Indonesia. Dalam momentum ulang tahun kali ini, tvOne mengusung tema besar Indonesia Berdzikir, sebuah rangkaian acara yang sarat makna, refleksi, kebersamaan, dan kolaborasi. Perayaan HUT ke-18 tvOne akan berlangsung pada Sabtu–Minggu, 14–15 Februari 2026, menghadirkan program talk show, serta […]

  • Tim Opsnal Polres Lotim Kembali Ringkus Pelaku Curas Asal Wanasaba

    Tim Opsnal Polres Lotim Kembali Ringkus Pelaku Curas Asal Wanasaba

    • calendar_month Kamis, 26 Mar 2020
    • account_circle Idrus Jalmonadi
    • 0Komentar

    INAnews co.id, Lombok Timur – Tim Opsnal Polres Lombok Timur yang dibantu anggota Polsek Wanasaba berhasil menangkap seorang pelaku pencurian dengan kekerasan (Curas) pada Kamis (26/3/2020). Pelaku yang diamankan berinisial WA laki-laki (29) warga Desa Karang Baru, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur. Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP I Made Yogi menjelaskan bahwa pelaku pencurian berjumlah […]

  • Pakar Ingatkan Prabowo: Ancaman Skenario Nepal Mengintai Indonesia

    Pakar Ingatkan Prabowo: Ancaman Skenario Nepal Mengintai Indonesia

    • calendar_month Senin, 15 Sep 2025
    • account_circle Robi
    • 0Komentar

    INAnews.co.id, Jakarta– Pakar politik Prof. Siti Zuhro memperingatkan potensi terjadinya “skenario Nepal” di Indonesia jika reformasi fundamental tidak segera dilakukan. Akumulasi masalah ketimpangan sosial, korupsi, dan disfungsi kelembagaan dinilai telah mencapai titik kritis. “Kalau 20 tahun lagi kita tidak mulai membuat prakondisi perubahan fundamental, tambal sulam terus, maka kita akan menjadi negara yang stagnan. Kita […]

expand_less