Dana SP2D-LS Rp344 Juta di Buton Selatan Diduga Mengalir ke Rekening Pribadi Pejabat, Kejaksaan Diminta Usut
- account_circle Alan Mustajab
- calendar_month 32 menit yang lalu
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
INAnews.co.id, BUTON SELATAN – Lembaga Swadaya Masyarakat Stasiun Gerakan Bangsa (LSM SIAGA) melaporkan dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara, kepada Kejaksaan Negeri Buton. Laporan tersebut berkaitan dengan pemindahbukuan dana Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS) ke rekening pribadi kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan bendahara pengeluaran.
Laporan yang disampaikan pada Senin (16/11/2026) itu merujuk pada hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2025. Dalam dokumen yang menjadi dasar laporan, tercatat 109 SP2D-LS pada lima SKPD dengan nilai transaksi keseluruhan mencapai Rp344.597.471.
Kelima SKPD tersebut meliputi Kecamatan Batauga dengan nilai Rp62.124.600, Dinas Perhubungan Rp42.979.000, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Rp51.480.871, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Rp179.563.000, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Rp8.450.000.
Dari rincian tersebut, BPBD mencatat nilai transaksi terbesar, yakni Rp179,56 juta atau lebih dari separuh total nilai yang dilaporkan. Disusul Kecamatan Batauga dengan nilai Rp62,12 juta.
Ketua Umum LSM SIAGA, Muh. Rizal Akbar Hidayat, mengatakan laporan tersebut bertujuan mendorong aparat penegak hukum menelusuri mekanisme pemindahbukuan, termasuk pihak-pihak yang terlibat serta pertanggungjawaban penggunaan dana.
Menurut Rizal, pemindahbukuan dana pemerintah ke rekening pribadi perlu ditelusuri untuk memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah. Karena itu, ia meminta kejaksaan tidak hanya memeriksa dokumen pencairan, tetapi juga menelusuri aliran dana hingga kepada pihak yang menerima pembayaran.
LSM SIAGA juga meminta aparat penegak hukum memeriksa kepala SKPD, bendahara pengeluaran, serta pejabat terkait guna mengetahui dasar dan tujuan pemindahbukuan tersebut. Langkah itu dinilai penting untuk memastikan apakah transaksi dilakukan sesuai prosedur dan didukung dokumen pertanggungjawaban yang sah.
Rizal mengatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses penilaian hukum kepada aparat penegak hukum. Jika dalam penelusuran ditemukan bukti penyalahgunaan kewenangan atau unsur tindak pidana, ia meminta agar persoalan tersebut diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
”Kami tidak ingin temuan pemeriksaan hanya menjadi tumpukan dokumen tanpa kepastian tindak lanjut. Harus ada pemeriksaan yang objektif dan transparan agar persoalan ini memperoleh kejelasan,” kata Rizal kepada Inanews.co.id, Jumat (20/11/2026).
LSM SIAGA menyatakan akan terus mengawal perkembangan laporan tersebut hingga memperoleh kejelasan tindak lanjut dari Kejaksaan Negeri Buton.
Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi Pemerintah Kabupaten Buton Selatan maupun lima SKPD yang disebut dalam laporan tersebut untuk memberikan penjelasan mengenai mekanisme pemindahbukuan dan pertanggungjawaban dana SP2D-LS tersebut.
- Penulis: Alan Mustajab

Saat ini belum ada komentar