Sidang MPR 9 Desember Bisa Tak Sah, Ini Alasannya
- account_circle Robi
- calendar_month 3 jam yang lalu
- comment 0 komentar
- print Cetak

Foto: Mahfud MD/tangkapan layar
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
INAnews.co.id, Jakarta– Mantan Menko Polhukam, Prof Mahfud MD, mengingatkan bahwa Sidang MPR untuk memilih wakil presiden pengganti Gibran pada 9 Desember 2026 berpotensi tidak dapat digelar dan tidak sah jika Presiden belum menyerahkan dua nama calon wapres hingga Kamis (19/11/2026) pukul 00.00. Ia menyarankan agar sidang ditunda dan dihitung 14 hari kerja sejak MPR menerima nama calon dari Presiden.
Peringatan itu disampaikan Mahfud lewat akun X-nya, Jumat (20/11/2026), yang ditujukan kepada Presiden RI dan Pimpinan MPR RI. Ia meminta persoalan ini diperhatikan secara sungguh-sungguh.
“Jika sampai kemarin (19/11/2026) jam 00.00 Presiden belum mengajukan dua nama calon wapres pengganti Gibran maka MPR, mungkin, tidak bisa bersidang (dan tidak sah jika dilakukan) tanggal 9 Desember 2026,” tulis Mahfud.
Menurut Mahfud, UUD 1945 mengatur bahwa pengajuan calon pengganti wakil presiden dilakukan dalam 14 hari sebelum Sidang MPR. Namun, UU MD3 dan Tata Tertib (Tatib) MPR menegaskan bahwa yang dimaksud “hari” adalah “hari kerja”, bukan hari kalender.
Karena itu, Mahfud berpendapat Sidang MPR sebaiknya ditunda menjadi 14 hari kerja sejak MPR menerima dua nama calon wapres baru dari Presiden. Langkah ini, katanya, diperlukan agar ada sinkronisasi antara ketentuan UUD 1945, UU MD3, dan Tatib MPR.
Ia memberi contoh penghitungannya. “Misalnya Presiden menyerahkan hari ini (20/11/2026) maka Sidang ditunda menjadi tanggal 10 Desember 2026,” ujarnya.
Perhitungan tersebut, lanjut Mahfud, berlaku dengan cara yang sama untuk tanggal penyerahan lainnya, yakni dihitung 14 hari kerja sejak nama calon diserahkan. Ia menyinggung kemungkinan Presiden menyampaikan nama setelah pulang dari RRC. Dalam situasi itu, jadwal sidang harus dihitung berdasarkan tanggal penyerahan tersebut.
Mahfud menilai pilihan penyesuaian waktu dengan 14 hari kerja ini lebih aman. Syaratnya, rentang 14 hari kerja itu masih berada dalam batas 60 hari sejak Gibran menyatakan berhenti atau mundur.
Ia mengakui persoalan ini tampak sepele. “Ini terlihat sepele, tetapi penting untuk kehati-hatian agar tidak menggelinding menjadi masalah politik baru,” kata Mahfud.
- Penulis: Robi

Saat ini belum ada komentar