NEWS UPDATE
dark_mode
Top Tags

Sidang MPR 9 Desember Bisa Tak Sah, Ini Alasannya

  • account_circle Robi
  • calendar_month 3 jam yang lalu
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

INAnews.co.id, Jakarta– Mantan Menko Polhukam, Prof Mahfud MD, mengingatkan bahwa Sidang MPR untuk memilih wakil presiden pengganti Gibran pada 9 Desember 2026 berpotensi tidak dapat digelar dan tidak sah jika Presiden belum menyerahkan dua nama calon wapres hingga Kamis (19/11/2026) pukul 00.00. Ia menyarankan agar sidang ditunda dan dihitung 14 hari kerja sejak MPR menerima nama calon dari Presiden.

Peringatan itu disampaikan Mahfud lewat akun X-nya, Jumat (20/11/2026), yang ditujukan kepada Presiden RI dan Pimpinan MPR RI. Ia meminta persoalan ini diperhatikan secara sungguh-sungguh.

“Jika sampai kemarin (19/11/2026) jam 00.00 Presiden belum mengajukan dua nama calon wapres pengganti Gibran maka MPR, mungkin, tidak bisa bersidang (dan tidak sah jika dilakukan) tanggal 9 Desember 2026,” tulis Mahfud.

Menurut Mahfud, UUD 1945 mengatur bahwa pengajuan calon pengganti wakil presiden dilakukan dalam 14 hari sebelum Sidang MPR. Namun, UU MD3 dan Tata Tertib (Tatib) MPR menegaskan bahwa yang dimaksud “hari” adalah “hari kerja”, bukan hari kalender.

Karena itu, Mahfud berpendapat Sidang MPR sebaiknya ditunda menjadi 14 hari kerja sejak MPR menerima dua nama calon wapres baru dari Presiden. Langkah ini, katanya, diperlukan agar ada sinkronisasi antara ketentuan UUD 1945, UU MD3, dan Tatib MPR.

Ia memberi contoh penghitungannya. “Misalnya Presiden menyerahkan hari ini (20/11/2026) maka Sidang ditunda menjadi tanggal 10 Desember 2026,” ujarnya.

Perhitungan tersebut, lanjut Mahfud, berlaku dengan cara yang sama untuk tanggal penyerahan lainnya, yakni dihitung 14 hari kerja sejak nama calon diserahkan. Ia menyinggung kemungkinan Presiden menyampaikan nama setelah pulang dari RRC. Dalam situasi itu, jadwal sidang harus dihitung berdasarkan tanggal penyerahan tersebut.

Mahfud menilai pilihan penyesuaian waktu dengan 14 hari kerja ini lebih aman. Syaratnya, rentang 14 hari kerja itu masih berada dalam batas 60 hari sejak Gibran menyatakan berhenti atau mundur.

Ia mengakui persoalan ini tampak sepele. “Ini terlihat sepele, tetapi penting untuk kehati-hatian agar tidak menggelinding menjadi masalah politik baru,” kata Mahfud.

  • Penulis: Robi

Komentar Anda (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Baca Juga

  • Suzuki Jimny, Sang Legenda dengan Segudang Cerita

    Suzuki Jimny, Sang Legenda dengan Segudang Cerita

    • calendar_month Minggu, 21 Jul 2019
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    INAnews.co.id, Tangerang – Selama lebih dari 40 tahun berkiprah di Indonesia, PT Suzuki Indomobil Sales (SIS), berhasil meluncurkan produk yang melekat di hati masyarakat, salah satunya adalah Jimny. Sejak generasi pertamanya meluncur di Indonesia pada tahun 1979, Jimny dikenal sebagai mobil off-road yang terbukti lincah dan tangguh mengarungi berbagai medan ekstrem. Ditambah dengan desain khas […]

  • Bivitri Susanti: Indonesia Sudah Tidak Demokratis, Hukum Jadi Senjata

    Bivitri Susanti: Indonesia Sudah Tidak Demokratis, Hukum Jadi Senjata

    • calendar_month Sabtu, 25 Apr 2026
    • account_circle Robi
    • 0Komentar

    INAnews.co.id, Jakarta– Pakar hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Hukum Jentera, Bivitri Susanti, menegaskan bahwa Indonesia saat ini telah bergeser menjadi negara otoriter, bukan lagi demokrasi. Penegasan itu disampaikan dalam diskusi di FISIP UIN Jakarta, Kamis (23/4/2026). Bivitri menyebut setidaknya empat cara yang digunakan rezim otoriter untuk membungkam perbedaan pendapat, yaitu tekanan hukum, serangan fisik, […]

  • Masker Kain Buatan Desa di NTB, Diprotes Warga

    Masker Kain Buatan Desa di NTB, Diprotes Warga

    • calendar_month Selasa, 14 Apr 2020
    • account_circle Idrus Jalmonadi
    • 0Komentar

    INAnews.co.id, Lombok Tengah – penyedian Masker Bagi Warga Desa merupakan Bagian Tanggung Jawab Bagi Pihak Pemdes Dalam Memerangi penularan Dan Pencegahan Covid 19.

  • Risiko Fiskal Dominance terhadap BI

    Risiko Fiskal Dominance terhadap BI

    • calendar_month Rabu, 28 Jan 2026
    • account_circle Robi
    • 0Komentar

    INAnews.co.id, Jakarta– Ekonom Rizal Taufikurahman memperingatkan pelebaran defisit fiskal dan peningkatan rasio utang pemerintah dapat memicu fiscal dominance yang mengancam independensi Bank Indonesia dan stabilitas rupiah. Dalam diskusi publik yang digelar Selasa (27/1/2026), Rizal menyoroti defisit fiskal yang terus dalam sejak 2019 hingga 2025, sementara rasio utang pemerintah terhadap PDB telah mendekati 40 persen. “Defisit […]

  • Ada Masalah Lebih Jauh di Balik Blackout Sumatra

    Ada Masalah Lebih Jauh di Balik Blackout Sumatra

    • calendar_month Kamis, 28 Mei 2026
    • account_circle Robi
    • 0Komentar

    INAnews.co.id, Jakarta- Jumat malam, 22 Mei 2026, sejumlah besar wilayah Sumatera bagian utara tiba-tiba tenggelam dalam kegelapan. Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, hingga sebagian Sumatera Selatan, enam provinsi padam secara bersamaan hanya karena satu jalur transmisi 275 kV di ruas Muara Bungo–Sungai Rumbai, Jambi, terganggu akibat cuaca buruk. PLN menyebut petir dan pohon […]

  • “Jangan Malu Orang Tuamu Pemulung”, Motivasi Prabowo untuk Siswa Sekolah Rakyat

    “Jangan Malu Orang Tuamu Pemulung”, Motivasi Prabowo untuk Siswa Sekolah Rakyat

    • calendar_month Selasa, 13 Jan 2026
    • account_circle Robi
    • 0Komentar

    INAnews.co.id, Jakarta– Presiden Prabowo Subianto memberikan motivasi mengharukan kepada siswa Sekolah Rakyat agar tidak malu dengan kondisi ekonomi orang tua mereka. “Jangan kau kecil hati, jangan kau malu orang tuamu hanya buruh atau petani miskin atau tukang pemulung. Mereka mulia. Mereka kerja keras halal. Kalau perlu kau pulang, kau sungkem, kau cium kaki orang tuamu,” […]

expand_less