CBA: Anggaran Laptop MA Capai Rp55,3 Miliar, Tak Sebanding Layanan Peradilan
- account_circle Helmi Romdhoni
- calendar_month 11 jam yang lalu
- comment 0 komentar
- print Cetak
Ilustrasi AI
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
INAnews.co.id, Jakarta – Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menyoroti lonjakan anggaran pengadaan laptop di lingkungan Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung (MA) sepanjang tahun 2025 hingga 2026.
Dalam pernyataannya pada Rabu (11/11/2026), Ia menilai tren pengadaan perangkat tersebut terkesan berlebihan dan tidak sebanding dengan peningkatan kualitas layanan peradilan bagi masyarakat.
Berdasarkan catatan CBA, pada tahun anggaran 2026 saja, BUA Mahkamah Agung mengalokasikan dana sebesar Rp55,3 miliar untuk pengadaan 3.692 unit laptop.
“Jika dihitung, harga satuannya berkisar Rp15.000.000 per unit, tanpa ada penjelasan terbuka mengenai spesifikasi teknisnya seperti apa,” ujar Uchok Sky dalam keterangannya, Rabu 11 November 2026.
Uchok menyindir pola pengadaan tersebut yang seolah selalu mengejar perangkat dengan spesifikasi tertinggi dan harga termahal, tanpa mempertimbangkan urgensi di lapangan.
“Kalau ada yang bertanya, ‘Yang lama belum rusak kok, kenapa ganti?’,jawabannya mungkin simpel, karena butuh yang lebih cepat untuk melayani rakyat. Padahal, perangkat yang lama pun belum tentu digunakan secara maksimal,” sindirnya.
Rincian Pengadaan Tahun 2025
Sebelum anggaran jumbo pada 2026, CBA juga mencatat adanya dua paket pengadaan laptop di lingkungan BUA Mahkamah Agung pada tahun 2025, yaitu:
- Laptop Hakim: Sebanyak 1.445 unit dengan total anggaran Rp17.340.000.000 (sekitar Rp12.000.000 per unit).
- Laptop Kesekretariatan: Sebanyak 120 unit dengan total anggaran Rp1.740.000.000 (sekitar Rp14.500.000 per unit).
Uchok menilai, derasnya anggaran untuk pengadaan sarana kerja tersebut berbanding terbalik dengan kondisi pelayanan yang masih dikeluhkan masyarakat, seperti proses berkas perkara yang masih harus dicetak bolak-balik, antrean panjang di loket, hingga akses informasi putusan yang dinilai masih lambat.
Ia juga menyayangkan minimnya transparansi spesifikasi barang dalam dokumen pengadaan, yang kerap hanya dibungkus dalam pos laporan pertanggungjawaban bertajuk “Pengadaan Alat Kelengkapan Sarana Kerja”.
“Mungkin nanti, kalau BUA MA sudah berhasil mengumpulkan ribuan laptop baru, proses keadilan memang akan berjalan secepat nyalanya laptop itu. Atau setidaknya, laporan keuangannya akan terlihat sangat mewah dan berkilau,” tutup Uchok Sky.
- Penulis: Helmi Romdhoni
Saat ini belum ada komentar