Sidang Prapradilan Polda Sultra Terkait Laporan Walikota Baubau, Kuasa Hukum Rizki Nilai Pengacara Polda Tidak Sah
- account_circle Alan Mustajab
- calendar_month Rabu, 23 Des 2020
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
INAnews.co.id, Baubau – Sidang Praperadilan yang diajukan oleh Riski Afif Ishak SH, terhadap Polda Sultra telah masuk pada tahap Replik dari Riski selaku Pemohon sekaligus Duplik dari Polda Sulawesi Tenggara selaku Termohon.
Dalam Repliknya Kuasa Hukum Riski pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil jawaban Polda Sultra, dan terkhusus dalam Replik itu juga menyatakan kalau surat kuasa hukum Polda tidak sah secara hukum.
Tim kuasa hukum Riski, diantaranya Laode Muhammad Toufan Achmad, S.H, Adnan, S.H, La Ode Abdul Faris, SH Mohammad Ihsan,SH serta La Ode Samsu Umar, SH menjelaskan alasan tidak sahnya surat kuasa hukum Polda karena didasari dengan surat kuasa mereka yang berbentuk Surat Kuasa Khusus, yang semestinya harus Surat kuasa Insidental.
Hal itu sebagaimana dalam buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Bidang Perdata Umum, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI Tahun 2008 pada bagian F yang menentukan bahwa kuasa yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat/tergugat atau Pemohon di pengadilan: a). Advokat, b). jaksa, c). biro hukum pemerintah/TNI/kejaksaan RI, d). Direksi/pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum, e). Mereka yang mendapat kuasa Insidental yang ditetapkan oleh ketua pengadilan (misalnya LBH, Hubungan keluarga, biro hukum TNI/Polri untuk perkara-perkara yang menyangkut anggota/keluarga TNI/Polri.
Lebih lanjut, dijelaskan Eksepsi Termohon terkait Permohonan Pra Peradilan Tidak Sah mendasari pada SEMA No 1 Tahun 2018 tentang larangan Pengajuan Pra Peradilan bagi tersangka yang melarikan diri atau sedang dalam status DPO.
Dikatakan, dalam replik kami dasar SEMA tersebut tidak dapat digunakan dan tidak beralasan hukum karena Permohonan Praperadilan klien kami dimasukkan Ke PN Baubau pada saat jauh sebelum status DPO itu ditetapkan Polda Sultra.
Artinya, Subtansi SEMA tersebut lebih difokuskan pada seseorang yang telah ditetapkan DPO, namun kenyataannya Riski masih sebagai tersangka.
“Oleh karena Surat kuasanya salah, maka secara hukum keberadaan Kuasa Hukum Polda dalam perkara a quo menjadi tidak sah,” tuturnya.
Dengan alasan surat kuasa tidak sah itu, sehingga segala aktifitas yang dilakukan oleh kuasa hukum Polda terkait perkara ini, baik pengajuan jawaban maupun tindakan lainnya sudah sepatutnya dinyatakan tidak sah, harus dikesampingkan serta dianggap tidak bernilai.
Sementara itu, bertindak sebagai kuasa hukum Polda Sultra,masing-masing, Kombes Pol La Ode Proyek, SH, MH, Ipda Askar, SH, Ipda Muhammad Rizal, SH, MH, Aiptu Rahmad Hidayat, SH, Bripka Zulkifli, SH.
Diketahui, Walikota Baubau, AS Tamrin melaporkan Riski Afif Ishak SH ke Polda Sultra dengan nomor polisi : LP/378/VII/2020/SPKT Polda Sultra, pada tanggal 30 Agustus 2020. Riski yang merupakan anggota KNPI Kota Baubau, di jerat dengan pasal 45 ayat (3) Jo pasal 27 ayat (3) Undang-undang RI no 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang no 11 tahun 2008 tentang informasi dan elektronik atau pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHP.
Rizki diduga melakukan pencemaran nama baik dengan cara membuat format berita yang dikirim ke beberapa wartawan media online melalui WhatsApp untuk diterbitkan. Kemudian salah satu link berita yang diterbitkan oleh media online, disebarkan melalui akun facebook Reski Ishak.
Kasus ini bermula saat Rizki Afif Ishak selaku anggota KNPI Kota Baubau, melaporkan dugaan korupsi pada Tempat Pelelangan Ikan di Wameo ke Jaksaan Negeri Baubau. Kepada sejumlah media, Riski menyampaikan agar Kejaksaan Negeri Baubau memanggil Walikota Baubau AS Tamrin untuk dimintai keterangannya dalam kasus itu. Hal itulah yang diduga memicu ketersinggungan AS Tamrin dan berbuntut pada laporan polisi.
Sumber : Satulis.com
- Penulis: Alan Mustajab
