NEWS UPDATE
dark_mode
Top Tags

Wacana Pilkada via DPRD Hanya Memindahkan Politik Uang, Bukan Menghapusnya

  • account_circle Robi
  • calendar_month Selasa, 23 Des 2025
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

INAnews.co.id, Jakarta– Munculnya kembali wacana pemilihan gubernur, bupati, dan walikota melalui DPRD—bukan langsung oleh rakyat—mendapat kritik tajam dari pengamat politik Adi Prayitno. Dalam video yang diunggah di kanal YouTube-nya Senin (22/12/2025), ia menyebut usulan tersebut sebagai langkah mundur demokrasi atau backsliding democracy.

“Kalau mengembalikan demokrasi kita, demokrasi di daerah kepada DPRD, saya kira ini akan membuat bagaimana demokrasi kita itu mundur,” tegas Prayitno.

Wacana ini mencuat setelah Rapimnas Partai Golkar dan PKB secara terbuka mendukung sistem pemilihan kepala daerah melalui DPRD. PKB bahkan secara eksplisit mengusulkan gubernur ditunjuk presiden, sementara bupati dan walikota dipilih DPRD.

Tiga Argumen Partai Politik yang Dipertanyakan

Prayitno mencatat tiga argumen utama yang selalu diulang pendukung Pilkada via DPRD: menekan politik uang, memangkas biaya politik, dan menghindari fragmentasi sosial di akar rumput.

Namun, ia menilai ketiga argumen tersebut justru keliru karena akar masalahnya ada pada partai politik itu sendiri, bukan pada sistem pemilihan langsung.

“Jadi kalau untuk menghilangkan supaya politik uang itu tidak brutal tidak terjadi ya kuncinya di partai politik dong,” ujar Prayitno. “Haram hukumnya pakai politik uang. Termasuk juga kenapa ongkos politik itu dianggap mahal? Karena ada mahar politik yang dilakukan oleh calon-calon kepala daerah untuk mendapatkan perahu dan dukungan dari partai.”

Politik Uang Hanya Berpindah Sasaran

Prayitno memberikan ilustrasi konkret bahwa politik uang tidak akan hilang dengan sistem Pilkada via DPRD. Dengan asumsi satu provinsi atau kabupaten memiliki 50 anggota DPRD, calon perlu minimal 26 suara untuk menang.

“Kalau satu DPRD itu diyakinkan untuk dukung salah satu calon dengan logistik mendapatkan 26 untuk menang, maka tinggal dikalikan. Kalau 1 DPRD 1 M ya tinggal butuh 26 M,” jelasnya.

Bahkan jika harganya Rp500 juta per anggota DPRD, total biaya politik tetap fantastis. “Politik uang itu hanya akan beralih dari rakyat secara langsung kemudian hanya akan beralih kepada orang-orang tertentu yang disebut dengan DPRD,” kritik Prayitno.

Fragmentasi Sosial Bukan Salah Rakyat

Terkait argumen fragmentasi dan perpecahan masyarakat saat Pilkada, Prayitno justru menyoroti bahwa masyarakat secara alamiah adalah guyub dan gotong-royong.

“Secara alamiah masyarakat kita itu tidak pernah mempersoalkan apapun partai Anda, apapun jagoan Anda,” katanya. “Tapi ketika musim politik tiba, ketika muncul tim sukses, ketika muncul relawan-relawan, mereka turun ke masyarakat memberikan informasi dan bahkan agitasi dan propaganda.”

Ia menegaskan bahwa provokasi dan narasi saling menjatuhkan justru datang dari tim sukses dan pemenangan yang mayoritas dari partai politik.

Solusi: Haramkan Politik Uang dan Perketat Regulasi

Sebagai solusi, Prayitno mengusulkan dua langkah konkret. Pertama, partai politik harus membuat fatwa tegas mengharamkan politik uang bagi seluruh calon, tim sukses, dan relawan.

Kedua, pemerintah harus membuat regulasi khusus tentang politik uang dengan sanksi tegas. “Haram hukumnya ngasih uang, ngasih sembako, ngecor jalanan, kemudian ngasih bansos, ngasih rebana, ngasih kerudung, umrahin orang, ngasih sapi, ngasih kambing, tiga bulan sebelum pencoblosan,” urainya.

Sanksi yang diusulkan pun berat: diskualifikasi permanen bagi calon dan larangan partai mengikuti Pilkada di masa depan jika terbukti melakukan politik uang.

60 Persen Publik Tolak Pilkada via DPRD

Ia juga mengutip hasil surveinya di tahun 2024 yang menunjukkan sekitar 60 persen masyarakat tidak setuju jika gubernur, bupati, dan walikota dipilih oleh DPRD. Mayoritas publik masih mendukung pemilihan langsung dengan catatan tanpa politik identitas, politik uang, populisme, dan perpecahan.

“Kalau kita menggunakan teori supply and demand, masyarakat kita di bawah itu guyub,” jelasnya. “Yang mengganggu adalah supply—agitasi dan propaganda yang diberikan oleh para elit, para kontestan melalui tim suksesnya.”

Prayitno menutup dengan peringatan bahwa jika Pilkada dikembalikan ke DPRD, rakyat akan kehilangan haknya menentukan pemimpin. “Rakyat itu bukan lagi hal yang penting. Rakyat itu dianggap remeh-temeh. Rakyat itu hanya sebatas ornamen yang tidak lagi bisa menentukan siapa yang menjadi kepala daerahnya,” pungkasnya.

  • Penulis: Robi

Baca Juga

  • Keracunan Berulang dan MBG di Bulan Ramadan: Moratorium dan Evaluasi Total

    Keracunan Berulang dan MBG di Bulan Ramadan: Moratorium dan Evaluasi Total

    • calendar_month Rabu, 18 Feb 2026
    • account_circle Robi
    • 0Komentar

    INAnews.co.id, Jakarta– Insiden keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terus berulang hampir setiap minggu membuat mantan Ketua KPK Abraham Samad dan Mi’ing Bagito mendesak pemerintah melakukan moratorium dan evaluasi menyeluruh terhadap program tersebut. “Evaluasi total, moratorium dulu,” kata Abraham Samad dalam diskusi yang ditayangkan kanal YouTube Abraham Samad Speak Up, Selasa (17/2/2026). […]

  • LBH Soroti Pembungkaman di Tengah Bencana

    LBH Soroti Pembungkaman di Tengah Bencana

    • calendar_month Senin, 5 Jan 2026
    • account_circle Robi
    • 0Komentar

    INAnews.co.id, Jakarta– Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang mengecam keras intimidasi dan teror terhadap jurnalis serta kreator konten yang melaporkan kondisi bencana di Sumatra. Direktur LBH Padang, Diki, menyatakan terdapat upaya kontrol informasi oleh negara yang bertentangan dengan Pasal 28E UUD 1945 dan Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. “Negara hadir sebagai pengendali […]

  • Mendorong Anak Muda Perkuat Pendidikan STEM

    Mendorong Anak Muda Perkuat Pendidikan STEM

    • calendar_month Rabu, 5 Agt 2026
    • account_circle Robi
    • 0Komentar

    INAnews.co.id, Jakarta– Gita Wirjawan mendorong generasi muda Indonesia untuk lebih banyak menekuni bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM) guna mendongkrak daya saing bangsa di rantai nilai global. Ia membandingkan porsi mahasiswa yang menekuni STEM di sejumlah negara Asia Tenggara: Tiongkok dan Malaysia sekitar 43,5 persen, Singapura 36 persen, sementara Indonesia baru sekitar 22 persen. […]

  • Pemerintah Pusat dan Provinsi Serius Dukung Pengembangan Desa Super Prioritas Mandalika

    Pemerintah Pusat dan Provinsi Serius Dukung Pengembangan Desa Super Prioritas Mandalika

    • calendar_month Jumat, 9 Okt 2020
    • account_circle Idrus Jalmonadi
    • 0Komentar

    INAnews.co.id, Lombok Utara – Tiba di dusun Kerujuk, Pemenang Barat, Lombok Utara, kurang lebih pukul 14.30, Jum’at (9/10/20). Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Siti Rohmi Djalillah berjalan sembari disuguhkan pemandangan hamparan sawah hijau menuju lokasi acara. Wagub NTB, saat itu menghadiri acara Pengembangan Desa Wisata Destinasi Super Prioritas (DSP) Mandalika. Sehat adalah modal utama dalam […]

  • Dukung Kaombo, KKP Perkuat Masyarakat Hukum Adat di Wakatobi

    Dukung Kaombo, KKP Perkuat Masyarakat Hukum Adat di Wakatobi

    • calendar_month Sabtu, 23 Jan 2021
    • account_circle S Edy
    • 0Komentar

    INAnews.co.id, Wakatobi – Direktorat Jenderal Pengelolaan Laut (Ditjen PRL) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus memberikan perlindungan dan penguatan terhadap Masyarakat Hukum Adat (MHA) di sejumlah wilayah Indonesia. Salah satunya adalah MHA Sarano Wali di Pulau Binongko Kabupaten Wakatobi. Selain memfasilitasi terbitnya Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Sarano, […]

  • Pastikan Program Pemerintah Pusat Wamendes Dorong Data Tunggal Akurat

    Pastikan Program Pemerintah Pusat Wamendes Dorong Data Tunggal Akurat

    • calendar_month Senin, 3 Feb 2025
    • account_circle Robi
    • 0Komentar

    INAnews.co.id, Jakarta– Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) Ariza Patria mendorong data tunggal yang akurat untuk memastikan program kebijakan pemerintah pusat terlaksana secara tepat sasaran. Data ini juga dapat membantu pemerintah di berbagai level untuk merumuskan kebijakan dan program yang efektif dalam mempercepat pengentasan kemiskinan di level desa. “Data Indeks Desa Membangun […]

expand_less