NEWS UPDATE
dark_mode
Top Tags

Pilkada Langsung atau via DPRD?

  • account_circle Robi
  • calendar_month Senin, 5 Jan 2026
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

INAnews.co.id, Jakarta– Diskusi mengenai format pemilihan kepala daerah (Pilkada) kembali memanas di jagat media sosial. Dua tokoh nasional, pakar riset Saiful Mujani dan mantan Ketua DPR RI Marzuki Alie, terlibat dalam adu argumen jarak jauh mengenai apakah kepala daerah sebaiknya dipilih langsung oleh rakyat atau dikembalikan ke tangan DPRD.

Perdebatan ini mencuat menyusul adanya putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK) yang mempertegas kedudukan Pilkada dalam rezim pemilu.

Melalui akun X miliknya pada Ahad (4/1/2026), pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) tersebut menegaskan bahwa secara hukum, perdebatan soal mekanisme Pilkada seharusnya sudah berakhir.

Saiful merujuk pada Putusan MK No. 110/PUU-XXIII/2025 yang menyatakan bahwa Pilkada merupakan bagian dari rezim pemilu. Konsekuensinya, prinsip “Luber Jurdil” (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil) wajib diterapkan.

“UUD 1945 Pasal 18 ayat 4 tentang pemilihan kepala daerah secara demokratis maknanya tak lain kecuali dipilih rakyat secara langsung,” tulis Saiful. Ia juga mengingatkan bahwa sesuai Pasal 24C ayat 1 UUD 1945, putusan MK bersifat final dan mengikat, sehingga tidak ada ruang lagi untuk mengembalikan pemilihan ke DPRD.

Di sisi lain, Marzuki Alie menyuarakan kritik tajam terhadap sistem pemilihan langsung yang dianggapnya telah melenceng menjadi “industri” politik yang mahal dan koruptif. Dalam unggahannya pada Sabtu (3/1/2026), Marzuki menilai baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD sama-sama konstitusional dan demokratis.

Namun, ia menyoroti dampak negatif dari sistem langsung yang menurutnya hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu:

  • Konsultan Politik & Lembaga Survei: Dianggap paling keras membela Pilkada langsung demi menjaga “proyek” dan tarif survei yang menggiurkan.
  • Mahar Politik: Marzuki mengungkap biaya sewa “kendaraan” partai yang mencapai Rp500 juta hingga Rp2 miliar per kursi DPRD.
  • Biaya Tinggi: Mengakibatkan kepala daerah terjebak utang budi pada sponsor (ijon) atau terlibat korupsi pasca-menjabat.

“Jangan harap kualitas demokrasi kita baik dengan situasi masyarakat yang masih miskin dan belum pintar,” tegas Marzuki. Ia mengusulkan agar Indonesia “mundur selangkah” dengan mengembalikan pemilihan ke DPRD agar pengawasan terhadap politik uang lebih mudah dilakukan melalui penyadapan anggota dewan.

Persilangan pendapat ini menunjukkan adanya jurang antara pendekatan legal-konstitusional yang diusung Saiful Mujani dengan pendekatan evaluatif-pragmatis dari Marzuki Alie.

Sementara Saiful berpijak pada supremasi hukum dan hak asasi rakyat dalam memilih, Marzuki menekankan bahwa sistem langsung saat ini ibarat “menegakkan benang basah” selama kesejahteraan dan pendidikan pemilih belum merata.

Perdebatan ini diprediksi akan terus bergulir, terutama di tengah persiapan menyongsong agenda politik nasional tahun 2026, di mana publik menanti apakah efisiensi biaya akan mengalahkan prinsip pemilihan langsung atau sebaliknya.

  • Penulis: Robi

Baca Juga

  • Penjualan Astra Peugeot Pada Semester 1

    Penjualan Astra Peugeot Pada Semester 1

    • calendar_month Jumat, 17 Jul 2020
    • account_circle S Edy
    • 0Komentar

    INAnews.co.id, Jakarta-Tahun 2020, menjadi tahun ujian bagi sebagian besar Agen Pemegang Merek di Indonesia. Pandemi yang terjadi di seluruh dunia termasuk di Indonesia memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap industri otomotif tanah air. Tak terkecuali brand Peugeot, pengaruh pandemi yang terjadi juga berdampak dengan tertekannya penjualan Peugeot di Indonesia. Butuh kerja keras dan inovasi yang […]

  • Parkir Secara Liar, 15 Unit Truck Di Tindak Tegas Satlantas Polres Bitung

    Parkir Secara Liar, 15 Unit Truck Di Tindak Tegas Satlantas Polres Bitung

    • calendar_month Jumat, 28 Mei 2021
    • account_circle Resa R
    • 0Komentar

      INAnews.co.id Bitung– Operasi gabungan parkir liar oleh Satuan Lalulintas Polres Bitung yang melibatkan Sub Denpom Xlll/1-2 Bitung, Satpol PP dan Dishub Pemkot Bitung, kegiatan tersebut digelar pada hari Kamis 27 Mei 2021 pukul 18:30 Wita. Kendaraan yang bermuatan besar adalah sasaran operasi tersebut, sebanyak 15 unit kendaraan bermuatan besar diberikan tindakan tegas ketika parkir […]

  • Update BNPB, 16 Orang Meninggal Akibat Banjir Jabodetabek

    Update BNPB, 16 Orang Meninggal Akibat Banjir Jabodetabek

    • calendar_month Kamis, 2 Jan 2020
    • account_circle Helmi Romdhoni
    • 0Komentar

    INAnews.co.id, Jakarta – Hujan mengguyur wilayah Jakarta , Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (JaBoDeTaBek) selama beberapa hari ini dan mengakibatkan banjir di sejumlah wilayah.

  • Independensi Bank Indonesia Terancam Gara-Gara UU P2SK

    Independensi Bank Indonesia Terancam Gara-Gara UU P2SK

    • calendar_month Jumat, 3 Jul 2026
    • account_circle Robi
    • 0Komentar

    INAnews.co.id, Jakarta– Ekonom Ferry Latuhihin menyoroti ancaman terhadap independensi Bank Indonesia (BI) menyusul UU P2SK yang memberi bank sentral mandat tambahan untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi, di luar tugas utamanya menjaga stabilitas moneter. Ia menilai pelemahan rupiah yang selama ini banyak disalahkan ke BI sebenarnya bersumber dari persoalan fiskal pemerintah, bukan kebijakan moneter. “Mereka enggak […]

  • Honda Gelar Roadshow Mobil Konsep N7X, Bandung Menjadi Kota Pertama yang Disambangi

    Honda Gelar Roadshow Mobil Konsep N7X, Bandung Menjadi Kota Pertama yang Disambangi

    • calendar_month Kamis, 10 Jun 2021
    • account_circle Adin
    • 0Komentar

    INAnews.co.id, Bandung – Untuk pertama kalinya tampil di luar Jakarta, Honda menampilkan mobil konsep terbaru Honda N7X Concept di Main Atrium, Trans Studio Mall Bandung mulai tanggal 10 – 13 Juni 2021. Pameran ini merupakan rangkaian acara Roadshow mobil konsep N7X yang akan berlangsung di 4 kota besar di Indonesia, yaitu Bandung, Semarang, Surabaya dan […]

  • TNI AL Berhasil Amankan Terduga Anggota TPNPB di Pulau Mapia

    TNI AL Berhasil Amankan Terduga Anggota TPNPB di Pulau Mapia

    • calendar_month Kamis, 8 Agt 2024
    • account_circle Robi
    • 0Komentar

    INAnews.co.id, Jakarta– Bertempat Gedung Hang Tuah Pangkalan TNI AL (Lanal) Biak, telah dilaksanakan penyerahan seseorang dengan inisial PB yang diduga merupakan anggota Tentara Pembebasan Nasional/ Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM) beserta barang bukti dari Komandan Lanal Biak Kolonel Mar Jinawi Atut Waluyanto, M.Tr.Hanla kepada Kapolres Supiori AKBP Marthin W. Asmuruf, Senin (5/8/2024) Adapun kronolgisnya dimana TNI […]

expand_less