Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Dipertanyakan
- account_circle Robi
- calendar_month 8 menit yang lalu
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
INAnews.co.id, Jakarta- Ekonomi Indonesia pada kuartal III 2026 tumbuh 5,47 persen. Namun, Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai angka itu belum sepenuhnya menggambarkan kondisi masyarakat. Peneliti Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF, Riza Annisa Pujarama, menyoroti tekanan daya beli kelas menengah, ketergantungan pada stimulus fiskal, dan kualitas lapangan kerja.
Dalam diskusi publik INDEF yang digelar setelah Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data pertumbuhan ekonomi, Riza mengaku terkejut dengan hasilnya. “Kami cukup terkejut dengan angkanya, karena yang kami amati sepanjang kuartal III 2026 tidak ada pendorong konsumsi yang kuat,” ujarnya. Menurut dia, perekonomian juga menghadapi gejolak berupa sejumlah bencana alam dan fluktuasi nilai tukar rupiah.
Pertumbuhan 5,47 persen itu, kata Riza, membuat realisasi sepanjang tahun berjalan mencapai rata-rata 5,45 persen. Angka tersebut sudah memenuhi asumsi makro APBN 2026 sebesar 5,4 persen. “Kita lihat nanti kuartal IV apakah masih memenuhi target APBN,” katanya.
Industri padat karya tumbuh, PHK masih terjadi
Dari sisi lapangan usaha, industri pengolahan tumbuh 5,87 persen dan menjadi salah satu penopang utama. Riza menyebut industri padat karya mencatat lonjakan, antara lain tekstil dan pakaian jadi dari 0,93 persen menjadi 6,22 persen, serta kulit, barang dari kulit, dan alas kaki yang berbalik dari negatif menjadi 9,75 persen.
Ia mempertanyakan kesenjangan antara data statistik dan kondisi di lapangan. “Kita tahu kenyataannya gelombang PHK masih terjadi di sektor padat karya, bahkan ada pabrik yang tutup tahun ini. Ini perlu dicermati lebih lanjut,” ujarnya. Sektor jasa keuangan dan asuransi juga melonjak, dari 0,77 persen menjadi 8,47 persen.
Konsumsi rumah tangga bergantung stimulus
Konsumsi rumah tangga naik dari 4,89 persen menjadi 5,04 persen secara tahunan. Meski begitu, Riza mencatat pertumbuhan konsumsi cenderung melambat sepanjang 2026. Pertumbuhan ditopang perumahan dan perlengkapan rumah tangga, kesehatan dan pendidikan, serta restoran dan hotel.
Ia menilai daya beli terasa lebih berat karena harga kebutuhan harian, seperti beras dan perlengkapan mandi, terus naik. Fenomena belanja untuk gaya hidup, seperti lari maraton, liburan, dan konser, menurutnya bisa dikaitkan dengan “lipstick effect”. “Ini bukan semata karena daya beli naik. Karena tidak mampu membeli rumah, mereka hanya menyewa dan membelanjakan uangnya untuk hal-hal yang masih terjangkau,” katanya. Menurut Riza, pola ini patut diwaspadai karena masyarakat tidak lagi berpikir jangka panjang.
Riza juga menyebut sepanjang 2025–2026 perekonomian kian bergantung pada stimulus fiskal. Kelompok berpenghasilan rendah mendapat jaring pengaman sosial yang cukup besar. “Yang jadi kekhawatiran adalah kelas menengah yang jumlahnya menyusut setiap tahun, padahal sekarang mereka terimpit berbagai jenis pajak,” ujarnya.
Ekspor ditopang harga komoditas, pekerja informal bertambah
Ekspor tumbuh karena harga sawit, minyak mentah, dan batu bara naik. “Fundamental ekonomi kita masih bergantung pada harga komoditas,” kata Riza. Dari sisi ketenagakerjaan, proporsi pekerja informal meningkat. Jumlah orang yang berusaha sendiri bertambah, sementara pekerja keluarga tak dibayar dan buruh tani lepas masih besar. “Pertumbuhan tinggi, tetapi kualitas pekerjaan belum naik. Implikasinya ada pada pendapatan dan daya beli,” ucapnya.
Risiko kuartal IV
Riza mengingatkan sejumlah risiko ke depan, yaitu bencana alam seperti kebakaran hutan, gempa, dan erupsi, serta proyeksi penurunan peringkat investasi. Ia juga menyoroti kebutuhan penerbitan utang tahun 2026 sebesar Rp1.600 triliun, terdiri dari utang jatuh tempo Rp803 triliun dan pembiayaan utang dalam APBN Rp832 triliun. Di saat yang sama, imbal hasil obligasi terus naik. “Artinya biaya pinjaman meningkat dan kebutuhan utang kita semakin besar,” katanya.
Ia menambahkan rasio penerimaan pajak Indonesia masih rendah karena kelas menengah, yang paling banyak membayar pajak, menyusut. Tata kelola lembaga negara, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), juga perlu dibenahi agar memberi efek berganda bagi UMKM. Konsistensi kebijakan dan komunikasi publik, seperti pada polemik pajak digital, disebut perlu diperbaiki.
Untuk kuartal IV, Riza memperkirakan pertumbuhan masih bisa dipertahankan karena stimulus fiskal triliunan rupiah di akhir tahun dan belanja pemerintah yang belum sepenuhnya terserap, termasuk anggaran MBG, pembangunan KDMP, dan kampung nelayan. “Kalaupun turun, mungkin hanya sedikit,” ujarnya.
Rekomendasi INDEF
Riza merekomendasikan stimulus fiskal yang tepat sasaran, termasuk perbaikan pendataan bansos. Sisa anggaran 2026 diarahkan ke sektor produktif, perhatian bagi kelas menengah, perbaikan tata kelola lembaga negara, mitigasi dan pemulihan pascabencana, serta perbaikan komunikasi publik. Untuk kelas menengah, ia mengusulkan bantalan di bidang pendidikan, termasuk pendidikan anak usia dini seiring rencana wajib belajar 13 tahun. Ia juga mengusulkan pengendalian harga kebutuhan pokok dan keringanan PPN untuk kebutuhan dasar, seperti pembalut serta alat bantu bagi penyandang disabilitas.
- Penulis: Robi
Saat ini belum ada komentar