NEWS UPDATE
dark_mode
Top Tags

Media Wahyudi: Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen Hanya Dinikmati Oligarki

  • account_circle Robi
  • calendar_month 11 jam yang lalu
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

INAnews.co.id, Yogyakarta– Ekonom sekaligus dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) Media Wahyudi Askar menyebut pertumbuhan ekonomi nasional sekitar 5 persen hanya dinikmati segelintir elite, sementara mayoritas rakyat menanggung beban ekonomi yang kian berat. Ia menyampaikannya dalam orasi di Masjid Jogokariyan, Yogyakarta, Senin (16/11/2026).

“Pemerintah akan selalu mengklaim pertumbuhan baik-baik saja, 5 persen. Tapi pertanyaannya, untuk siapa pertumbuhan itu?” kata Media.

Menurut dia, angka pertumbuhan agregat tidak mencerminkan distribusi kesejahteraan. “Statistik tidak hanya soal agregat, tapi distribusi,” ujarnya. Ia menilai pertumbuhan itu hanya dinikmati pemilik tambang, pemilik sawit, pihak yang ia sebut sebagai influencer pencuci uang, dan pejabat yang merangkap jabatan.

Media memaparkan sejumlah data untuk menggambarkan kondisi ekonomi. Ia menyebut nilai tukar rupiah menyentuh Rp18.000, IHSG anjlok 41 persen sejak Januari, dan 53.000 pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Ia juga menyebut negara membayar Rp4 triliun per hari untuk bunga utang, serta kenaikan harga makanan sebesar 5,6 persen, dua kali lipat inflasi.

Ia menuding negara memberi perlakuan istimewa kepada oligarki. “Mereka bisa meminjam uang dari bank negara puluhan triliun, diberikan karpet merah. Sementara untuk mendapatkan KPR, bunganya mencekik,” katanya. Akibatnya, menurut Media, masyarakat harus pontang-panting membayar cicilan dan tersingkir tinggal jauh dari kota, sedangkan aset di kota dibeli orang super kaya yang dekat dengan penguasa.

Media menegaskan kekayaan oligarki di Indonesia tidak lahir dari kewirausahaan. “Oligarki jadi kaya di Indonesia hanya karena tiga hal. Pertama, membangun rente, menguasai kekuasaan dengan mengakali peraturan. Kedua, membakar hutan. Ketiga, menyingkirkan masyarakat adat dari tanah-tanah mereka,” ujarnya.

Media Wahyudi Askar merupakan dosen Magister Kebijakan Publik Fisipol UGM dan salah satu pendiri Center of Economic and Law Studies (Celios), lembaga kajian yang risetnya kerap menjadi rujukan kritik kebijakan publik. Orasi ini disampaikan dalam acara di Masjid Jogokariyan dan diunggah ke kanal YouTube @masjidjogokariyan8286.

  • Penulis: Robi

Komentar Anda (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Baca Juga

  • Dubes Republik Afsel Puji Kemajuan Sektor Pertanian Indonesia

    Dubes Republik Afsel Puji Kemajuan Sektor Pertanian Indonesia

    • calendar_month Jumat, 23 Mei 2025
    • account_circle Robi
    • 0Komentar

    INAnews.co.id, Jakarta– Duta Besar Republik Afrika Selatan untuk Indonesia, Mpetjane Kgaogelo Lekgoro, menyampaikan apresiasi terhadap kemajuan sektor pertanian Indonesia. Ia menilai sektor ini sebagai salah satu kekuatan utama perekonomian nasional. “Indonesia memiliki sektor pertanian yang kuat dan memberikan kontribusi signifikan terhadap PDB. Hal yang sama juga berlaku di Afrika Selatan,” ujar Dubes Lekgoro dalam pertemuannya […]

  • Divestasi saham Freeport diminta Presiden selesai akhir 2018

    Divestasi saham Freeport diminta Presiden selesai akhir 2018

    • calendar_month Jumat, 30 Nov 2018
    • account_circle Helmi Romdhoni
    • 0Komentar

    INAnews.co.id, Jakarta – Presiden Joko Widodo beserta jajaran terkait kembali melakukan pembahasan mengenai pelaksanaan divestasi 51 persen saham Freeport.

  • Fahira Idris Dukung LaNyalla Pimpin Kembali DPD, Ini Alasannya

    Fahira Idris Dukung LaNyalla Pimpin Kembali DPD, Ini Alasannya

    • calendar_month Minggu, 29 Sep 2024
    • account_circle Robi
    • 0Komentar

    INAnews.co.id, Jakarta– Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta, Fahira Idris, mendukung penuh AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menjadi Ketua DPD RI masa bakti 2024-2029. Di bawah kepemimpinan LaNyalla pada periode 2019-2024, menurut Fahira Idris, lembaga DPD RI menjelma sebagai lembaga yang memiliki tingkat kepercayaan tertinggi dari publik, bersama TNI dan Polri, berdasarkan Jajak Pendapat […]

  • Sorotan untuk Khas Hotel Parapat: Aliansi Mahasiswa Desak Investigasi Lingkungan di Kawasan Danau Toba

    Sorotan untuk KHAS Parapat Hotel: Aliansi Mahasiswa Desak Investigasi Lingkungan di Kawasan Danau Toba

    • calendar_month Kamis, 13 Agt 2026
    • account_circle Syubhan Akib
    • 0Komentar

    Parapat, INAnews – Kawasan wisata Danau Toba kembali dihebohkan dengan isu tata kelola lingkungan yang melibatkan salah satu unit akomodasi ternama, KHAS Parapat Hotel. Hotel berplat merah yang berada di bawah pengelolaan PT Hotel Indonesia Properti (HIPRO) ini menuai kritik pedas lantaran diduga melanggar aturan baku mutu air limbah serta standar teknologinya, yang memicu kekhawatiran […]

  • Terima Upeti Rp30 Juta, Anggota DPRD Bolsel Tantang Wartawan, Malah Kicep Saat Diperlihatkan Bukti, Masyarakat Geram, NasDem & PDIP Diminta PAW

    Terima Upeti Rp30 Juta, Anggota DPRD Bolsel Tantang Wartawan, Malah Kicep Saat Diperlihatkan Bukti, Masyarakat Geram, NasDem & PDIP Diminta PAW

    • calendar_month Jumat, 24 Okt 2025
    • account_circle Resa R
    • 0Komentar

    INAnews.co.id Bolsel,– Skandal dugaan keterlibatan dua anggota DPRD Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) dalam praktik tambang ilegal milik mafia tambang Ello semakin memanas. Setelah terungkap dugaan menerima upeti sebesar Rp30 juta per bulan untuk “membekingi” aktivitas tambang ilegal, salah satu anggota DPRD tersebut malah menantang wartawan. Jumat 24 Oktober 2025. Informasi dan bukti yang diperoleh awak […]

  • Jalan Lintas Kuta-Awang Putus, Gubernur dan Wagub Perintah PUPR Untuk Segera Lakukan Perbaikan

    Jalan Lintas Kuta-Awang Putus, Gubernur dan Wagub Perintah PUPR Untuk Segera Lakukan Perbaikan

    • calendar_month Sabtu, 14 Mar 2020
    • account_circle Idrus Jalmonadi
    • 0Komentar

    INAnews.co.id, Lombok Tengah  – Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah memerintahkan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR), Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk segera mengatasi putusnya jalan dari dan menuju jembatan Ngolang, lintas Desa Kuta-Awang, di Kecamatan Pujut, Lombok Tengah pagi tadi, Sabtu, 14 Maret 2020. Langkah itu dilakukan […]

expand_less