Media Wahyudi: Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen Hanya Dinikmati Oligarki
- account_circle Robi
- calendar_month 11 jam yang lalu
- comment 0 komentar
- print Cetak

Foto: Media Wahyudi Askar/tangkapan layar
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
INAnews.co.id, Yogyakarta– Ekonom sekaligus dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) Media Wahyudi Askar menyebut pertumbuhan ekonomi nasional sekitar 5 persen hanya dinikmati segelintir elite, sementara mayoritas rakyat menanggung beban ekonomi yang kian berat. Ia menyampaikannya dalam orasi di Masjid Jogokariyan, Yogyakarta, Senin (16/11/2026).
“Pemerintah akan selalu mengklaim pertumbuhan baik-baik saja, 5 persen. Tapi pertanyaannya, untuk siapa pertumbuhan itu?” kata Media.
Menurut dia, angka pertumbuhan agregat tidak mencerminkan distribusi kesejahteraan. “Statistik tidak hanya soal agregat, tapi distribusi,” ujarnya. Ia menilai pertumbuhan itu hanya dinikmati pemilik tambang, pemilik sawit, pihak yang ia sebut sebagai influencer pencuci uang, dan pejabat yang merangkap jabatan.
Media memaparkan sejumlah data untuk menggambarkan kondisi ekonomi. Ia menyebut nilai tukar rupiah menyentuh Rp18.000, IHSG anjlok 41 persen sejak Januari, dan 53.000 pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Ia juga menyebut negara membayar Rp4 triliun per hari untuk bunga utang, serta kenaikan harga makanan sebesar 5,6 persen, dua kali lipat inflasi.
Ia menuding negara memberi perlakuan istimewa kepada oligarki. “Mereka bisa meminjam uang dari bank negara puluhan triliun, diberikan karpet merah. Sementara untuk mendapatkan KPR, bunganya mencekik,” katanya. Akibatnya, menurut Media, masyarakat harus pontang-panting membayar cicilan dan tersingkir tinggal jauh dari kota, sedangkan aset di kota dibeli orang super kaya yang dekat dengan penguasa.
Media menegaskan kekayaan oligarki di Indonesia tidak lahir dari kewirausahaan. “Oligarki jadi kaya di Indonesia hanya karena tiga hal. Pertama, membangun rente, menguasai kekuasaan dengan mengakali peraturan. Kedua, membakar hutan. Ketiga, menyingkirkan masyarakat adat dari tanah-tanah mereka,” ujarnya.
Media Wahyudi Askar merupakan dosen Magister Kebijakan Publik Fisipol UGM dan salah satu pendiri Center of Economic and Law Studies (Celios), lembaga kajian yang risetnya kerap menjadi rujukan kritik kebijakan publik. Orasi ini disampaikan dalam acara di Masjid Jogokariyan dan diunggah ke kanal YouTube @masjidjogokariyan8286.
- Penulis: Robi

Saat ini belum ada komentar