Tolak Permintaan RMTCF Hapus Berita, CWIG Tantang Buka Fakta
- account_circle Helmi Romdhoni
- calendar_month 8 jam yang lalu
- comment 0 komentar
- print Cetak

Ilustrasi berita (AI)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
INAnews.co.id, Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat Cerdas Waspada Investasi Global (DPP CWIG) menyampaikan sikap tegas terhadap langkah PT RMT Capital Finance (RMTCF) melalui kuasa hukumnya.
Dalam somasi yang dilayangkan RMT Capital Finance kepada DPP CWIG serta PT Arung Agro Indonesia (AAI) salah satunya meminta menurunkan seluruh pemberitaan media massa dalam tenggat waktu 2 x 24 jam.
Ketua Umum DPP CWIG, Henry Hosang, menilai permintaan tersebut salah alamat.
Menurutnya, DPP CWIG tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan redaksi media massa menghapus atau menurunkan pemberitaan.
“Harus dipahami bahwa DPP CWIG bukan perusahaan pers dan tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan redaksi media massa menghapus atau menurunkan pemberitaan. Setiap media memiliki independensi dan tanggung jawab editorialnya sendiri. Jika RMTCF merasa keberatan terhadap suatu pemberitaan, silakan gunakan mekanisme Hak Jawab dan Hak Koreksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers,” tegas Henry, pada Sabtu 21 November 2026.
Somasi Bukan Untuk Membungkam
Henry menegaskan bahwa komunikasi, advokasi, dan publikasi yang dilakukan DPP CWIG merupakan bagian dari fungsi pengawasan dan kontrol sosial, khususnya terhadap persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat dan pihak yang mengaku dirugikan.
Ia juga menyoroti surat RMTCF tertanggal 16 dan 19 November 2026 yang kembali mempersoalkan sejumlah pemberitaan, meminta penurunan publikasi, serta mengajukan sejumlah persyaratan sebelum pembicaraan penyelesaian dilakukan.
Korban Mengaku Telah Melakukan Langkah Musyawarah
Henry juga menyoroti aspek kemanusiaan dalam persoalan tersebut. Menurutnya, sebelum perselisihan berkembang menjadi rangkaian somasi dan langkah hukum, pihak korban telah berulang kali berupaya meminta penyelesaian dan pengembalian dana melalui komunikasi serta kesempatan musyawarah.
Bahkan, dari keterangan korban saat ditanya terdapat permohonan pengembalian dana yang disampaikan kepada pihak RMT Capital Finance, dengan maksud untuk kebutuhan mendesak keluarga korban.
Namun, menurut keterangan pihak korban, berbagai upaya tersebut belum memperoleh penyelesaian sebagaimana diharapkan.
Henry menegaskan bahwa pihak korban memiliki hak untuk memperjuangkan kepentingannya melalui jalur hukum dan tidak seharusnya terus ditempatkan dalam posisi yang harus mengikuti seluruh persyaratan pihak lainnya.
CWIG Akan Terus Kawal Kasus Korban
Menutup pernyataannya, Henry menegaskan bahwa DPP CWIG akan tetap menjalankan fungsi edukasi, advokasi, pengawasan, dan kontrol sosial sesuai kedudukan serta kewenangannya.
CWIG tidak akan menghentikan pengawalan terhadap kepentingan korban hanya karena adanya somasi, surat peringatan, maupun ancaman gugatan.
“Jangan salah menilai sikap kami. Kami bukan pihak yang dapat dihentikan hanya dengan somasi, ancaman gugatan, maupun tekanan hukum. Kami menghormati hukum dan seluruh proses yang berjalan, tetapi kami juga tidak akan membiarkan fungsi pengawasan dan pengawalan terhadap kepentingan publik dan korban dihentikan oleh tekanan apa pun,” kata Henry.
Menurutnya, DPP CWIG tidak gentar dengan ancaman.
” CWIG pastikan seluruh persoalan dibuka secara terang-benderang dan setiap pihak mempertanggungjawabkan tindakannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tutup Henry Hosang.
- Penulis: Helmi Romdhoni

Saat ini belum ada komentar