Dukung Ketahanan Pangan Nasional, Bank Banten Sukseskan Diskusi Publik HUT ke-9 INAnews
- account_circle Helmi Romdhoni
- calendar_month 3 jam yang lalu
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
INAnews.co.id, Jakarta — Bank Banten menunjukkan komitmen nyata dalam mendukung isu-isu strategis nasional dengan menjadi salah satu pendukung utama dalam penyelenggaraan Diskusi Publik Nasional HUT ke-9 INAnews.
Diskusi bertema “Menjaga Stabilitas dan Tata Kelola Rantai Pasok Pangan Nasional” tersebut digelar pada Kamis (29/10/2026) di Hotel 88 Fatmawati, Jakarta Selatan.
Dukungan Bank Banten bersama APKEPI pada forum ini menegaskan peran aktif lembaga keuangan daerah dalam mendorong terwujudnya ketahanan, stabilitas, dan keamanan pangan bagi masyarakat luas.
Acara ini dihadiri oleh sekitar 100 peserta yang terdiri dari perwakilan Kementerian Koordinator Pangan, lembaga negara, praktisi, peneliti, insan media, hingga mahasiswa. Pemimpin Redaksi INAnews, Muhamad Helmi Romdhoni, menyampaikan apresiasi mendalam atas dukungan penuh Bank Banten dalam mewujudkan agenda rutin tahunan ini.
“Diskusi Publik Nasional ini merupakan yang ke-7 kami selenggarakan. INAnews konsisten memberikan ruang untuk mencari solusi dari permasalahan bangsa, dan kami sangat berterima kasih kepada Bank Banten serta para mitra yang telah mendukung penuh terselenggaranya acara ini,” ujar Helmi pada pembukaan acara, Kamis 29 Oktober 2026.
Tantangan Surplus dan Stabilitas Harga
Dalam sesi pemaparan, Periset Asosiasi Profesi Keamanan Pangan Indonesia (APKEPI), Adhita Sri Prabakusuma, memaparkan materi bertajuk “Penguatan Ketahanan Sistem Pangan Nasional 2026–2027”.
APKEPI memproyeksikan ketersediaan beras nasional 2026 mencapai 47,26 juta ton dengan surplus sebesar 3,56 juta ton. Namun, surplus tersebut belum menjamin keterjangkauan harga, terbukti dengan tingginya Indeks Perkembangan Harga (IPH) di 152 kabupaten/kota.
Dukungan perbankan seperti Bank Banten dinilai amat krusial dalam memperkuat ekosistem tata kelola pangan, mulai dari pembiayaan sektor pertanian, efisiensi rantai logistik, hingga penguatan pelaku usaha di sektor pangan.
Selain persoalan harga dan dampak perubahan iklim terhadap produktivitas, diskusi juga menyoroti pentingnya integrasi data melalui Integrated Food Intelligence System serta pengawasan ketat terhadap keamanan pangan di seluruh rantai pasok.
Aspek Hukum dan Keamanan Pangan
Praktisi Obat dan Makanan (OMKABA), Drs. Sapari, mengingatkan bahwa tata kelola rantai pasok yang solid juga harus menjamin keamanan produk.
“Penjualan pangan yang tidak aman, kedaluwarsa, atau mengandung bahan berbahaya seperti formalin dan boraks merupakan bentuk pelanggaran hukum yang dapat dipidana penjara hingga lima tahun serta denda,” tegas Sapari dalam diskusi yang dimoderatori oleh Iradat Ismail dari Kornas JAPI tersebut.
Melalui sinergi antara insan pers, akademisi, organisasi profesi, dan dukungan sektor keuangan seperti Bank Banten, Diskusi Publik Nasional ini diharapkan melahirkan rekomendasi konkret bagi pemerintah dalam menjaga kelancaran rantai pasok serta stabilitas pangan nasional menuju 2027.
- Penulis: Helmi Romdhoni
Saat ini belum ada komentar