hukum tata negara
15 Tahun tanpa UU Penyadapan, Hukum Jadi Rimba Liar
- calendar_month 2 jam yang lalu
- 0Komentar
INAnews.co.id, Jakarta- Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai praktik penyadapan di Indonesia berlangsung tanpa kendali karena DPR dan pemerintah tak kunjung membuat undang-undang khusus penyadapan. Padahal, Mahkamah Konstitusi (MK) sudah memerintahkannya sejak lebih dari satu dekade lalu. Hal itu disampaikan Bivitri dalam video di kanal YouTube-nya yang diunggah Rabu (4/11/2026), menanggapi kasus dugaan penyadapan […]
PP Solusi Perpol 10/2025 Tetap Melanggar Hukum?
- calendar_month Jumat, 26 Des 2025
- 0Komentar
INAnews.co.id, Jakarta– Pakar hukum tata negara Prof. Mahfud MD menegaskan Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 tentang penempatan 17 jabatan sipil untuk polisi aktif bertentangan dengan konstitusi dan hierarki hukum. Meski pemerintah berencana menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai solusi, Mahfud memperingatkan bahwa PP tersebut tetap berpotensi melanggar hukum karena UU Polri dan UU ASN […]
